Musisi papan atas Katon Bagaskara menyayangkan maraknya hasil karya musisi yang kurang mendidik generasi bangsa. "Hanya mengejar sensasi saja, terkesan dangkal," kata Katon di Makassar, Rabu (23/12).

Namun demikian, penyanyi yang melejit lewat lagu Yogyakarta ini tidak menyalahkan penuh karya para musisi. Ia menuding masalah ini timbul dari sikap industri musik yang hanya mencari keuntungan, sehingga memaksa para musisi untuk melahirkan karya yang tidak bermutu. "Seniman itu pengalah," kata Katon.

Katon juga meyayangkan sikap pemerintah yang kurang memperdulikan kondisi ini. Pemerintah dinilai berkutat pada pembuatan peraturan saja. "Tidak ada realisasi," katanya.

Untuk itu, ia mengembalikan persoalan ini kepada masyarakat Indonesia. Ia meminta warga lebih selektif memilih karya musik untuk anaknya. "Kalau tidak bermutu, yah, ga usah beli. Lambat laun industri musik akan merubah pasarnya," kata Katon.

Kehadiran Katon di Makassar menghadiri peresmian perpusatakan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Katon sempat menyanyikan beberapa lagu ciptaan Kla Projek, kelompok musiknya, dalam acara tersebut. Sejak beberapa tahun terakhir, Katon dimandat sebagai duta baca Makassar.

TRI SUHARMAN

foto : www.republika.co.id
Pengamat Tata Ruang Kota Makassar, Danny Pomanto menuding Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang tidak memperhatikan keselamatan sekitar 2,2 juta jiwa warga yang bermukim disekitar Bendungan Bili bili. Alasannya, balai tidak pernah memperlihatkan mitigasi atau pola penanggulangan bencana apabila Bendungan Bilibili jebol.

"Kita tidak ingin kejadian seperti di Bendungan Situgintung terjadi disini, apalagi sekaran musim hujan sangat rawan mendatangkan bencana," kata Danny Pomanto di Makassar, Senin (21/12).

Padahal, kata Danny, Undang-Undang No. 24 Tentang Penanggulangan Bencana telah mewajibkan pemerintah membuat sistem mitigasi. Seperti diungkapkan dalam pasal 6 dan 7
yakni pemerintah bertanggungjawab mengurangi risiko bencana dan perlindungan masyarakat dari dampak bencana. "Kalau memang ada mitigasi, kok tidak pernah disosialisasikan," katanya.

Upaya mitigasi, kata Danny, sangat penting diketahui warga, sebab mitigasi yang menjabarkan skenario penyelamatan warga apabila terjadi bencana, misalnya wilayah yang aman untuk mengungsi, informasi terjadinya bencana, dan evakuasi korban bencana.

Hasil penelitian Danny menyebutkan, bendungan berada diatas 107 meter dari permukaan laut. Pada dataran rendah disekitar bendungan, terdapat penduduk berjumlah sekitar 2,2 juta jiwa yang bermukim di Makassar, Maros, Gowa dan Takalar. Apabila bendungan jebol, kata dia, semua warga yang berada dibilayah tersebut akan merasakan dampaknya.

Saat ini, kata Danny, bendungan menampung air sekitar 2 miliar meter kubik dari Sungai Jeneberang. Ia mempertanyakan konstruksi bendungan yang dibuat dari susunan batu, ia khawatir kualitasnya beda dengan bendungan yang terbuat dari beton.

"Bukan meragukan konstruksinya, tapi kok beda yah dengan Bendungan Kalaena di Luwu yang menggunakan beton," katanya.

Namun demikian, jebolnya bendungan tidak hanya dilihat dari kualitas konstruksi, tapi bencana bisa terjadi akibat gempa bumi, longsor, dan peristiwa jatuhnya meteor. "Nah disini harus ada mitigasi untuk meminimalisir jumlah korban bencana," katanya.

Kepala Bidang Program dan Evaluasi Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang, Widiarto membantah pernyataan Danny. Menurutnya, balai sudah melakukan sosialisasi penanggulangan bencana kepada masyarakat secara berkesinambungan. "Warga sudah tau kok," katanya.

Widiarto melanjutkan sosialisasi meliputi pemberitahuan wilayah yang aman dari bencana banjir seperti di sekitar Sungguminasa. Balai juga memasang alat deteksi bencana atau radio control dibeberapa wilayah seperti di Kabupaten Gowa, Sungguminasa, dan Bendungan Bilibili.
"Jadi langsung ada pemeberitahuan secara dini ke warga," katanya.

Hasil penelitian balai menyebutkan, warga yang bermukim di wilayah berjarak 100 mil tidak perlu khawatir. Bencana banjir yang melebihi ambang batas bisa diatasi dengan adanya pintu air yang bisa menampung 2400 meter kubik air perdetik.

Apalagi, balai selalu melakukan pemeliharaan dengan mengganti beberapa konstruksi bendungan yang dikhawatirkan keropos. Anggaran yang dialokasi kan untuk pemeliharaan mencapai Rp 3 Miliar.

Ia juga mengimbau agar warga tidak perlu khawatir dengan konstruksi bendungan. Pembuatan bendungan yang dibangun sejak Tahun 1930 pada zaman Belanda kemudian diperbaharui oleh Jepang Tahun 1997 itu sudah melalui perhitungan teknis yang cukup matang.

TRI SUHARMAN

Terbit di Koran Tempo Makassar
Selasa 22 Desember 2009
foto dari tropisliving.blogspot.com
Belum melalui editor..
Pertemuan tertutup antara Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta dengan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin di Rumah Makan Istana Laut akhirnya selesai sore ini. Usai pertemuan, Anis mengaku siap menerima Ilham bila ingin bergabung kedalam partainya. "PKS welcome untuk Pak Ilham," kata Anis.

Menurut Anis, partainya terbuka untuk siapapun yang ingin bergabung, meskipun itu politisi dari partai lain. "Tidak ada masalah kok," lanjutnya.

Namun demikian, Anis menampik pertemuan tertutup yang dibarengi makan siang tersebut membahas soal politik. Ia mengaku menemui Ilham selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk membahas infrastruktur Makassar yang dibiayai pemerintah pusat. "Belum ada pembicaraan ke arah situ, Pak Ilham masih fokus sebagai wali kota," ucapnya kembali tersenyum kecil. Meski begitu ia mengakui PKS berharap Ilham bergabung di masa yang akan datang. "Kami tetap mempersilahkan."

Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin saat ditanyai langsung tertawa renyah. Kepada Tempo, ia meminta agar pertemuannya dengan Anis tidak dikaitkan dengan isu politik. "Tidak ada politik-politik disini hehehe..," katanya.

Pertemuan dengan Anis, kata dia, selaku wali kota yang memperjuangkan infrastruktur di Makassar. Tapi ia sempat memuji PKS Makassar yang dinilai memiliki jaringan yang cukup kuat mempengaruhi kebijakan pemerintah pusat. "Apalagi beliau (Anis Matta) memiliki daerah pemilihan di sini, kami berharap diperhatikan," katanya sambil terus mengelak ditanyai soal politik.

Untuk membuktikan bahwa tidak ada pembicaran politik, Ilham sempat memperlihatkan proposal permohonan biaya infrastruktur kepada Anis yang juga terpilih sebagai Badan Anggaran Dewan. Proposal tesebut berisi usulan dana untuk revitalisasi Pantai Losari sekitar Rp 60 miliar, pembuatan jalur lingkar Jalan Perintis Kemerdekaan-Jalan Syeh Yusuf Rp 250 juta, dan 30 persen dana pembebasan lahan untuk pelebaran Jalan Perintis Kemerdekaan.

Ia juga meminta Anis menyumbang secara pribadi pembangunan masjid terapung di Pantai Losari sebesar Rp 3 miliar. Sumbangan Anis akan membiayai pengadaan tiang pancang pada Masjid yang ditargetkan menjadi pusat wisata Islam di Sulawesi Selatan tersebut. "Kami berharap semua bisa diakomodir," kata Ilham.

Anis Matta berjanji akan memperjuangkan usulan biaya dalam pembahasan Badan Anggaran Dewan. Khusus untuk pembuatan jalur lingkar, ia berharap agar Pemerintah Makassar mengusulkan dalam Anggaran Pendapan Belanja Negara Perubahan 2010. "Kami akan berupaya memenuhi usulan ini, jadi saya harap bersabar yah," katanya.

Pertemuan Anis Matta dengan Ilham berlangsung tertutup di ruang khusus Rumah Makan Istana Laut. Dalam pertemuan tersebut Ilham didampingi Sekretaris Golkar Makassar, Farouk M Betta dan kader Golkar Makassar Rahman Pina. Hadir pula beberapa pejabat teras Pemerintah Kota Makassar seperti Sekretaris Kota Anis Kama, Asisten Bidang Ekonomi Burhanuddin, Kepala Dinas Kelautan dan perikanan Syaiful Saleh, Kepala Dinas Sosial Ibrahim Saleh, Kepala Dinas Perhubungan Chairul Andi Tau dan Konsultan Tata Ruang Makassar Danny Pomanto.

Sementara Anis didampingi beberapa kader PKS seperti Sri Rahmi, Asriady Samad, Jafar Sodding, dan Muzakkir Ali. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut wartawan dilarang meliput.

Sebelumnya, berhembus kabar Ilham akan hengkang dari Partai Golkar. Kabar itu mencuat setelah ia kalah bersaing dengan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo berebut kursi Ketua Golkar Sulawesi Selatan dalam musyawarah daerah pertengahan November lalu.

TRI SUHARMAN

Bisa dibaca di http://tempointeraktif.com/hg/nusa/2009/12/19/brk,20091219-214613,id.html

Foto : http://pemilu.okezone.com

Musyawarah Daerah Golkar Makassar yang dijadwalkan 19 Desember mendatang diperkirakan molor hingga awal 2010. Panitia musyawarah terpaksa membatalkan jadwal sebelumnya, karena pengurus Golkar Sulawesi Selatan belum dilantik. "Golkar Sulsel butuh legalitas untuk mengatur musda," kata Sekretaris Golkar Makassar, Farouk M Betta di Makassar, Rabu (16/12).

Farouk menuturkan, musyawarah tidak bisa digelar tanpa adanya pengurus resmi dari Sulawesi Selatan. Selain mengatur jadwal, mereka juga adalah pemegang mandat suara dalam musyawarah.

Sesuai informasi, kata dia, Golkar pusat melantik pengurus Golkar Sulawesi Selatan awal Januari. "Kami menunggu informasi dari Golkar Sulawesi Selatan," ujarnya.

Sekretaris Golkar Sulawesi Selatan, Arfandy Idris mengatakan, musyawarah bisa saja dilakukan sebelum pelantikan pengurus. "Ini hanya formalitas," kata Arfandy yang terpilih sebagai wakil ketua dalam musyawarah daerah Golkar Sulsel beberapa waktu lalu.

Hanya saja, Ketua Golkar Sulsel Syahrul Yasin Limpo menginginkan musyawarah dilakukan setelah surat keputusan pelantikan sudah ada. Sementara Golkar pusat menjadwalkan pelantikan sekitar Januari 2010.

Ia menambahkan, batalnya musyarah tidak hanya di Makassar tapi di 23 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Semuanya menjadwalkan musyawarah pada bulan ini.

Sebelumnya, Golkar Makassar menjadwalkan musyawarah pada 19 hingga 20 Desember. Musyawarah digelar di Sekretariat Golkar Makassar Jalan Lasinrang. "Mampu menampung 300 kader," kata Farouk.

TRI SUHARMAN

foto : http://media.vivanews.com
Kepala Bagian Umum Makassar, M Kasim Wahab mengatakan alokasi anggaran makan dan minum 2010 mendatang diperkirakan bertambah Rp 800 juta dari tahun lalu. Diperkirakan anggaran makan minum tahun depan mencapai Rp 7,1 miliar.

Dalam rencana anggaran Bagian Umum Makassar tahun depan, anggaran makan minum terdiri dari belanja makan dan minum harian pegawai Rp 1.820 miliar, makan minum rapat Rp 1,6 miliar, makan minum tamu Rp 3,7 miliar, rumah jabatan Rp 1,9 miliar, dan anggaran makan minum diluar rumah jabatan seperti kegiatan yang digelar hotel Rp 1,8 miliar.

Kasim menuturkan bertambahnya anggaran makan minum karena kegiatan pemerintah begitu padat tahun depan. Beberapa pagelaran bertaraf internasional akan digelar seperti proram wisata Visit Indonesia Years 2010 yang ditarget mendatangkan ribuan pengunjung. Kegiatan tersebut akan berlangsung hingga 2011 mendatang." Tamu berdatangan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri," kata Kasim usai memparkan rencana anggarannya di depan Komisi Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar, Rabu (16/12).

Bukan hanya itu, lanjut dia, tamu untuk kegiatan di Balai Kota Makassar dan rumah jabatan wali kota juga cukup padat setiap harinya. Namun ia tidak berinci jumlah pengunjung maupun tamu. "Biayanya sudah sesuai dengan perhitungan kami," katanya.
Ketua Komisi Bidang Pemerintahan Yusuf Gunco menilai anggaran makan minum yang diusulkan bagian umum sudah cukup mendasar. Alasannya, bagian umum menalangi seluruh biaya makan dan minum instansi pemerintahan Makassar. "Wajarlah kalau bertambah," kata dewan asal Partai Golkar ini.

Dewan lainnya, Rahman Pina menimpali, kenaikan biaya makan minum jangan dipandang dari jumlah anggarannya saja. Setiap kegiatan dihadiri hingga 200 orang peserta, Belum lagi jumlah tamu di balai kota dan rumah jabatan walikota yang bisa mencapai ratusan pula. "Jadi anggarannya sebenarnya cukup masuk akal," katanya.
Pengamat pemerintah dari Lembaga Adminstrasi Negara Makassar, Muhammad Idris menilai tingginya anggaran makan dan minum pemerintah patut dipertanyakan. Jangan sampai biaya tersebut malah mendongkrak belanja pegawai dan memperkecil belanja untuk publik. “Harusnya anggaran yang langsung menyentuh publik lebih diperhatikan,” kata Idris melalui sambungan telepon.

Ia menilai, kenerpihakan pemerintah kepada warganya masih cukup minim, terbukti setiap tahunnya anggaran pegawai lebih tinggi dibanding untuk publik. Sehingga realisasi anggaran pemerintah Makassar dinilai kurang sehat. "Pemerintah sebaiknya jangan hanya memperhatikan diri sendiri,” ketusnya.

Ia berharap dewan bisa memperhatikan usulan anggaran makan minum ini. Kalau perlu, kata dia, sebagian anggarannya dialihkan ke program layanan publik. "Dewan baru ini harus bagus, jangan seperti yang lama kurang kontrol," katanya.

TRI SUHARMAN

foto : http://treest.files.wordpress.com
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dijadwalkan meresmikan pembangunan jembatan layang (fly over) di Jalan Urip Sumohardjo, Makassar, 26 Desember 2009.

Menteri menggantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sebelumnya batal meresmikan flyover pada 9 Desember 2009, karena jadwal yang padat. "Tadi bagi saya dapat info, Pak Menteri bisa hadir," kata Octavianus, Kepala Satun Nonvertikal Departemen Pekerjaan Umum, kepada Tempo di Makassar, Senin (14/12).

Namun demikian, kata Oktavianus, pihaknya akan terus menjalin komunikasi dengan Departemen Pekerjaan Umum untuk memastikan kedatangan menteri. Ia khawatir ada perubahan rencana karena kesibukan menteri. "Pada hari yang sama, Pak Menteri rencananya ke Tana Toraja. Saya tidak tahu kegiatan menteri di Tana Toraja," ujarnya.

Untuk menyambut kedatangan menteri, kata dia, fly over kembali dipoles dengan mengganti cat yang mulai usang, listrik untuk lampu jalan, serta penanaman pohon di sekitar jembatan. "Waktu demo kemarin (Rabu pekan lalu) jembatan sempat dicoret-coret," keluhnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan meresmikan fly over Makassar bersamaan dengan menghadiri Hari Nusantara yang dipusatkan di Makassar. Namun, presiden batal hadir. "Bukan takut demo, tapi jadwal acara presiden padat," kata Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin menanggapi isu batalnya kehadiran presiden karena ancaman warga menggelar unjuk rasa besar-besaran, pekan lalu.

Sesuai jadwal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, peresmian fly over seharusnya digelar September 2009. Jadwal tersebut sesuai batas perpanjangan waktu yang diberikan Departemen Pekerjaan Umum terhadap proyek tersebut. Perpanjangan waktu diberikan setelah PT Sumbersari Ciptamarga selaku kontraktor tidak mampu menyelesaikan proyek hingga Desember 2008, sesuai target proyek sebelumnya.

Pemimpin Proyek Fly over dari Departemen Pekerjaan Umum, Haikal Hasan mengatakan hasil studi kelayakan proyek menyimpulkan flyover sudah siap digunakan secara maksimal, sehingga wajar jika segera diresmikan. Hanya saja ia menyarankan agar peresmian proyek dilakukan awal Januari 2010, karena kondisi jembatan pascademo antikorupsi pekan lalu mengalami kerusakan. "Banyak pohon yang sudah ditanam kemudian dicabut lagi, banyak juga coret-coret," katanya.

Ia memprediksi perbaikan membutuhkan waktu hingga satu bulan. Namun ia menekankan perbaikan tidak lagi membebani pemerintah, semua anggaran akan ditanggung pihak kontraktor. "Sesuai kesepakatan," ucapnya.

Haikal melanjutkan, pembangunan Flyover dimulai awal 2007 dengan menggunakan anggaran dari Departemen Pekerjaan Umum sebesar Rp 60 miliar. Pada awal 2006, pemerintah pusat sudah mengeluarkan dana pembangunan proyek Rp 8,9 miliar, kemudian 2007 sebesar Rp 11 miliar, 2008 sebesar Rp 26 miliar, dan 2009 sekitar Rp 15 miliar.

Ia menjelaskan proyek sempat terlambat selesai satu tahun karena pemerintah tersandung dengan pembebasan lahan disekitar flyover. Pemerintah Kota Makassar sempat kesulitan menyelesaikan persoalan lahan karena beberapa diantaranya tidak jelas kepemilikannya. Banyak warga yang mengaku memiliki satu lahan dengan mengajukan surat kelengkapan yang hampir sama. "Setelah persoalan lahan tidak disoal lagi, proyek bisa diselesaikan," katanya.

TRI SUHARMAN

sumber : http://tempointeraktif.com/hg/nusa/2009/12/14/brk,20091214-213652,id.html
foto : http://okezone.com/
Panitia olahraga rally yang yang akan menggelar ajang rally bertafar internasional di Gowa dan Takalar, 25 hingga 26 September 2010 mendatang, meminta Pemerintah Kota Makassar memperhatikan kondisi infastrukturnya. Panitia tak ingin tempat yang disiapkan untuk menyambut olahraga bergengsi itu terlihat jorok seperti tahun sebelumnya.

"Jangan sampai merusak image," kata Ketua Panitia Lomba Rally, Jeffrey usai bertemu Sekretaris Daerah Makassar Anis Kama di Balai Kota, Senin (14/12).

Menurut Jeffry, pada ajang olahraga rally internasional putaran ke lima di Takalar 2008 lalu, panitia menyayangkan kondisi gedung Celebes Convention Center Jalan Metro Tanjung Bunga yang tidak terawat baik. Gedung Cebes yang menjadi tempat pembukaan ajang relly tidak bersih, sampah berserakan dimana-mana, sehingga mengganggu jalannya acara. "Soalnya kamera wartawan luar negeri menyorot itu," keluhnya. Iapun berharap kedepannya kondisi tersebut tidak lagi ditemui.

Namun ia memuji laju infrastruktur di Makassar seperti keberadaan jalan tol, bandara Sultan Hasanuddin, area wisata pantai Losari, wahana permainan Trans Studio, serta pertumbuhan ekonomi yang menembus angka 10 persen pada tahun 2009. "Sudah sangat cocok untuk kegiatan bertaraf internasional," ucapnya.

Meski begitu, saat bertemu dengan Sekretaris Daerah Makassar Anis Kama, Jeffrey berharap agar pemerintah menyediakan infrastruktur tambahan berupa hotel berbintang yang mampu menyediakan 5.000 kamar dan akses jalan yang lebih luas dari Metro Tanjung Bunga ke Takalar. Itu perlu, kata dia, untuk pelayanan bagi pengunjung dunia yang ingin menyaksikan rally serta memudahkan akses transportasi ke lintasan perlombaan di Takalar. "Kami juga berharap pemerintah mempermudah administrasi kegiatan ini," katanya.

Anis Kama menimpali pemerintah sangat bersyukur kotanya ditunjuk sebagai tempat peresmian olahraga relly. Menurutnya, relly bakal menghadirkan puluhan pembalap asal Australia, India, Meksiko, Jepang dan Malaysia itu akan mendongkrak keuntungan dibidang pariwisata. Olehnya itu ia berjaji akan mengawal kegiatan ini dengan menyediakan fasilitas yang baik. "Akan dibicarakan lebih teknis dengan Wali Kota setelah pulang dari Kopenhagen," kata Anis.

Jeffrey bertandang ke Balai Kota bersama tim survei lapangan dari kegiatan Wordl Relly Champion Ship, Fred. Dalam kesempatan tersebut, Jeffrey menyampaikan bahwa Federation Internationale de I'Automobile (FIA) yang menjadi penyenggara rally kelas dunia kembali menunjuk lokasi olahraga rally putaran ke enam di Gowa dan Takalar 2010 mendatang.

Olahraga ini akan dibuka secara resmi di pelataran Trans Studio dengan menyediakan program bersifat kepariwisataan sepertai modifikasi mobil rally, pesta rally, dan pagelaran musik. Panitia juga akan membuat pawai Rally dari Tanjung Bunga ke Pantai Losari.

Sejak 2005 hingga 2008 lalu, olahraga rally bertaraf Internasional telah memilih areal lintasan di Gowa dan Takalar. Lintasan rally yang berada di lokasi PT Perkebunan Nusantara Gowa dan Takalar tersebut sepanjang 350 kilometer.

TRI SUHARMAN

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta maaf kepada warga Sulawesi Selatan karena tidak sempat menghadiri peringatan Hari Nusantara yang dipusatkan di tanah tumbuh Centerpoint of Indonesia Makassar, Rabu (9/12).

Presiden tidak bisa hadir karena menghadiri agenda besar pemperingati Hari Antikorupsi di Jakarta. "Beliau sampaikan permohonan maafnya kepada warga Sulsel," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad di hadapan ratusan undangan yang hadir dalam peringatan Hari Nusantara tersebut.

Meskipun tidak dihadiri langsung Presiden, tutur Fadel, telah diutus Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono untuk mewakilinya.

Menurut Fadel, kehadiran Agung sudah sangat tepat karena berpengalaman dengan kegiatan kelautan. "Seperti di Palangkaraya beberapa waktu lalu," katanya sedikit menunduk kepada Agung yang hadir dalam acara tersebut. Agung duduk di baris depan tamu didampingi Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo.

Fadel yang juga menjabat Ketua Panitia Nasional Pelaksanaan Hari Nusantara berterima kasih kepada Agung karena menyempatkan waktu menghadiri acara tersebut. "Beliau harus membatalkan enam agenda penting untuk ke sini," katanya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono awalnya dijadwalkan hadir di Makassar pada hari ini. Namun tiba-tiba batal.

Batalnya Presiden sempat membuahkan isu miring terkait gelombang massa menyambut Hari Antikorupsi. Presiden diisukan takut lantaran warga dan mahasiswa mengancam demo besar-besaran di Makassar. "Tapi itu tidak benar, beliau banyak acara di Jakarta," kata Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin kepada Tempo, Senin lalu.

Gubernur Sulawesi Salatan Syahrul Yasin Limpo mengimbau agar warga dan mahasiswa yang menggelar unjuk rasa hari ini menjujung tinggi etika. Ia berharap aksi tersebut digelar secara damai. "Saya yakin aman-aman saja, jadi investor tidak usah takut ke sini," katanya.

TRI SUHARMAN

sumber : http://tempointeraktif.com/hg/politik/2009/12/09/brk,20091209-212697,id.html
foto : http://1.bp.blogspot.com
Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengatakan rencana kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam peringatan Hari Nusantara Nasional yang berpusat di Makassar, 9 Desember mendatang, batal.

Penyebabnya, agenda Presiden sepekan ke depan begitu padat. "Agenda beliau banyak, salah satunya menghadiri pengingatan Hari Antikorupsi di beberapa tempat," kata Syahrul usai menjamu Datuk Azim, pemodal dari Malaysia di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Sabtu (5/12).

Ketika ditanyai apakah Presiden batal ke Makassar akibat maraknya ancaman unjuk rasa besar-besaran dari mahasiswa., Syahrul sempat diam. "Bisa iya, bisa juga tidak," katanya dengan mata memandang ke langit-langit ruangan.

Ia menilai Sulawesi Selatan tidak lepas dari unjuk rasa karena warganya sangat memegang teguh demokrasi. "Yang penting tidak anarkis dan tidak melanggar undang-undang."

Walaupun Presiden tidak hadir, Syahrul melanjutkan, seluruh rangkaian acara tidak akan diubah. Misalnya dari acara pembukaan dengan tari-tarian dan pagelaran seni . Begitupula dengan perlombaan yang digelar mulai 13 Desember seperti renang antarpulau, dan festival bakar ikan sepanjang 3 kilometer.

"Tidak masalah, saya biasa-biasa saja. Semuanya Alhamdullilah," kata Syahrul saat ditanyai perasaannya terkait jadwal Presiden yang dibatalkan ke Makassar.

Syahrul mengaku bersyukur peringatan Hari Nusantara bisa digelar di Makassar. Ia menilai kegiatan ini adalah peluang Sulawesi Selatan memperoleh program pemerintah pusat dalam pemberdayaan hasil laut.

Menurut Syahrul potensi hasil laut Sulawesi Selatan cukup besar, seharusnya mendapatkan perhatian serius dari pusat. "Contohnya di Kabupaten Pangkep yang memiliki banyak pulau penghasil ikan yang berkualitas tinggi," ujarnya.

Syahrul mengatakan Predisen rencananya diwakili Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad. Fadel akan membuka acara bersama beberapa pejabat dari pusat. "Katanya hadir pula Menko, tapi saya kurang tahu apakah Menko Kesra atau Menko Perekonomian," kata Syahrul.

Beberapa pekan terakhir, Pemerintah Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar disibukkan dengan mempersiapkan penyambutan Presiden di lokasi pembangunan Centerpoint of Indonesia. Penyambutan mulai dari tari-tarian khas Makassar, parade kapal phinishi dan ratusan jolloro atau kapal berukuran kecil.

Selain menghadiri Hari Nusantara, Presiden juga akan meresmikan pembangunan jembatan layang (flyover). "Departemen Pekerjaan Umum yang mengatur peresmian flyover oleh Presiden," kata Oktavianus, Kepala Satuan Non Vertikal Departemen Pekerjaan Umum kepada Tempo dua pekan lalu.

Untuk keamanan Presiden, ratusan polisi dan tentara akan mengamankan dari darat, laut dan udara. Menurut Komandan Lantamal VI Makassar, Laksamana Pertama TNI Bambang Wahyudin, pengamanan akan didukung dua kapal perang yang dilengkapi persenjataan yang lengkap.

Pengamanan superketat ini untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa menimpa Presiden, termasuk ancaman unjuk rasa ribuan mahasiswa menyambut Hari Antikorupsi yang bertepatan dengan kedatangan Presiden.

TRI SUHARMAN

sumber: http://tempointeraktif.com/hg/politik/2009/12/05/brk,20091205-212021,id.html
Pemerintah Provinsi Sulsel mengoptimalkan pemeriksaan hewan kurban jelang Idul Adha di 24 Kabupaten/Kota, untuk mengantisipasi munculnya penyakit hewan termasuk antraks.

Kepala Sub Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Sulawesi Selatan Muhammad Kafil mengatakan, hewan kurban dari dalam dan dari luar Sulawesi Selatan perlu diperiksa sebelum turun ke pasaran, tidak menutup kemungkinan ada yang terserang penyakit."Kami berharap hewan kurban berpenyakit tidak ada yang lolos ke Sulawesi Selatan," ungkapnya saat dihubungi Tempo, Minggu (8/11).

Muhammad mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan pemerintahan setiap tahunnya cukup ketat. Sehingga indikasi adanya penyakit hewan termasuk antraks tidak pernah ditemukan. Kalaupun ada yang ditemukan hewan yang sakit, tidak boleh dipasarkan. "Diberi obat dan dikembalikan ke daerah asal ternak," terangnya.

Lanjut Muhammad, Petugas kesehatan dan alat pemeriksaan disiapkan di masing-masing daerah. Mereka telah bekerja beberapa pekan terakhir untuk mencegah hewan berpenyakit. "Sejauh ini belum ada temuan hewan berpenyakit," terangnya.

Direktur Utama Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Makassar, Sudirman mengaku telah menyiapkan tempat pemotongan dan penampungan untuk 500 hewan kurban. Di tempat itu, hewan kurban mendapatkan pemeriksaan intensif dari petugas kesehatan pemerintah sebelum dipasarkan. "Sejauh ini, kondisi hewan kurban yang kami tampung cukup sehat," terangnya.

Setiap tahunnya, tempat penampungan tersebut diisi 1000 hewan kurban yang masuk secara bergantian. Hewan kurban tersebut berasal dair berbagai daerah seperti Gowa, Takalar, Pangkep dan Pinrang.

Namun demikian, Sudirman mengeluhkan munculnya hewan kurban yang dipasarkan secara liar. Ia berharap agar warga membeli hewan kurban secara selektif, karena hewan yang tidak melalui penampungan rawan penyakit. "Kami akan membicarakan masalah ini dengan pemerintah dalam waktu dekat," ungkapnya.

TRI SUHARMAN
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sulawesi Selatan Latunreng mengatakan pembangunan kawasan bisnis di sekitar jalur Maminasata menarik kalangan pengusaha. Areal yang menghubungkan Kota Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar, itu sangat menjanjikan. Namun, kata dia, pengusaha belum melihat konsep detail dari pemerintah.

Latunreng berharap pemerintah menyusun pemetaan infrastruktur di wilayah tersebut, misalnya pembagian wilayah komersil dan permukiman. "Dari pemetaan wilayah dan perkembangan infrastruktur, pengusaha bisa mengetahui peluang bisnis yang cocok," ujarnya, Minggu (8/11).

Tidak hanya itu. Menurut dia, pemerintah juga perlu mengoptimalkan fasilitas pendukung seperti listrik yang memadai dan regulasi ketat tapi cepat. "Kami ingin adanya regulasi yang memudahkan pebisnis, tidak bikin susah," ungkapnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sedang menyiapkan lahan sekitar 3.500 hekatre, yang akan menjadi kawasan bisnis. Menurut penanggung jawab proyek, Andi Yurnita Hadrawi, pembangunan jalan dimulai 2010 dan diperkirakan selesai pada 2015.

“Lahan itu sangat potensial untuk investasi. Mamminasata merupakan kota baru yang didukung daerah permukiman, sarana pendidikan, lapangan golf, dan ruang terbuka hijau,” kata Andi Yurnita seraya menambahkan, proyek ini akan menyerap dana sekitar Rp 1 triliun, yang dihimpun dari pemerintah pusat maupun daerah.

Akses jalan yang dibangun antara lain menyatukan jalur trans Sulawesi dan bypass Mamminasata. Dua jalan lain, yaitu Jalan Abdullah Dg Sirua dan Jalan Hertasning, akan menjadi penghubung dari Kota Makassar. “Fungsi pembangunan jalan ini untuk mempermudah transportasi antara Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar,” kata Andi.

Kendati masih tahap pembebasan lahan, pebisnis mulai melirik wilayah tersebut. Saat ini puluhan proyek perumahan sudah berada di sekitar jalur Mamminasata seperti di Kecamatan Samata Kabupaten Gowa hingga ke Kecamatan Moncolloe, Kabupaten Maros.

Andi menambahkan, sekarang memang belum ada detail pembagian kawasa. Konsep pembangunan baru sebatas memperlihatkan kepada pengusaha untuk mempertimbangkan investasinya di kawasan tersebut.

TRI SUHARMAN

sumber : http://tempointeraktif.com/hg/bisnis/2009/11/08/brk,20091108-207063,id.html
ket foto : http://radenbeletz.com

Konser musik ST 12 dan Hijau Daun di anjungan Pantai Losari Makassar diwarnai insiden saling dorong penonton. Akibatnya, puluhan penggemar dua band itu pingsan karena terjatuh setelah mereka berdesak-desakan. Bantuan medis segera datang setelah aparat kepolisian mengevakuasi penonton yang pingsan.

Hiburan untuk menyemarakkan Hari Ulang Tahun Kota Makassar ke-402 ini menyedot ribuan kaum muda dari berbagai daerah sekitar Makassar. Mereka menyemut di arena anjungan pantai hingga meluber ke jalan. Aksi saling dorong disusul lemparan botol minuman kemasan ke arah panggung, membuat suasana riuh.

Pagar pembatas di depan panggung goyah. Polisi berusaha menahan pagar itu, namun penonton terus merangsek. Di dekat panggung inilah penonton berdesakan sampai jatuh pingsan. "Penonton di belakang mendorong hingga kami terjatuh," kata Ana, siswa SMK 2 Tamalate, setelah siuman.

Jumlah pengunjung yang membludak, memaksa Ana dan teman-temannya terdesak ke dekat panggung. "Sayu senang bisa menonton langsung," kata gadis yang mengaku baru kali ini menyaksikan konser. Walau terjatuh dan sempat pingsan ia tetap girang.

Petugas medis dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, Fitri, mengatakan sebanyak 23 orang diperbantukan untuk menangani penonton konser yang pingsan. Mereka membangun pos tak jauh dari panggung, yang dilengkapi peralatan kesehatan hingga tandu pasien. "Tidak ada yang fatal, mereka hanya pingsan saja," kata Fitri, yang baru pulang setelah konser berakhir pukul 00.14 waktu Makassar itu.

TRI SUHARMAN
sumber : http://www.tempointeraktif.com/hg/panggung/2009/11/08/brk,20091108-207019,id.html


Pimpinan mega proyek Jembatan Layang (Flyover) dari Departemen Pekerjaan Umum Oktavianus mengatakan, pembangunan flyover Makassar tahap pertama telah rampung. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diprediksi meresmikan proyek tersebut pertengahan November 2009.


Menurut Oktavianus, seluruh administrasi mengenai pembangunan flyover telah diserahkan ke Departemen Pekerjaan Umum. Sebagai tindak lanjut, pihak Departemen melobi kesediaan presiden meresmikan proyek berada diperempatan Jalan Urip Sumohardjo-Jalan Reformasi tersebut."Kami berharap Presiden bersedia dalam waktu singkat," terangnya, Jumat (6/11).

Menurut Oktavianus, flyover sudah siap digunakan. Proses finishing proyek telah diselesaikan sesuai batas waktu September 2009. Tinggal menyusun program tahap kedua 2010 mendatang. Salah satunya, pembangunan jalan melingkar yang juga disebut kuping di sisi utara Flyover. Dalam perencanaan Dinas Bina Marga Sulawesi Selatan, biaya pembangunan kuping flyover yang diusulkan ke Departemen Pekerjaan Umum sebesar Rp 30 miliar.

Soal anggaran penyelesaian tahap pertama, Oktavianus mengaku belum bisa memberikan keterangan. Alasannya, penggunaan anggaran masih dalam tahap pelaporan ke Departemen Pekerjaan Umum. "Tidak usah dulu saya sebutkan, tunggu saat peresmian yah," ujarnya.

Untuk menyambut kedatangan Presiden, kata Oktavianus, Departemen Pekerjaan Umum akan menggelontorkan sejumlah anggaran untuk mempercepat pelebaran Jalan Urip Sumohardjo, penunjang pengoperasian Flyover. Namun Oktavinaus mengaku tidak tahu menahu jumlah anggaran yang akan digelontorkan. "Kami juga masih menunggu informasi dari pusat," katanya.

Sementara pelebaran Jalan Urip sepanjang 3 kilo meter masih terus berlanjut, beberapa lahan milik Komando Daerah Militer VII Wirabuana dan Polisi Daerah Sulawesi Selatan dan Barat juga sudah dikerja. Sebelumnya kedua institusi tersebut ngotot menolak pelebaran jalan, tanpa adanya ganti rugi dari Pemerintah Kota Makassar.

Kepala Sub Bidang Pernahan Bagian Pemerintahan Pemerintah Kota Makassar, Ahmad Rifai mengatakan, pihaknya masih merumuskan jalan keluar ganti rugi lahan kedua institusi militer tersebut. Sejauh ini belum ada kesepakatan bentuk ganti rugi, apakah sistem tukar guling lahan atau menggunakan dana.
"Kami tetap mencari jalan yang terbaik," terangnya.

Namun demikian, pihaknya telah mengusulkan anggaran sebesar Rp 66 miliar untuk ganti rugi lahan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2010. Anggaran tersebut dipreoritaskan untuk mengganti lahan warga disekitar Jalan Urip. "Mudah-mudahan disetujui DPRD," terangnya.

Informasi yang dihimpun, proyek flyover dibangun sejak Tahun 2006 oleh pemenang tender PT Sumber Sari Ciptamarga. Proyek seharusnya selesai 2008, namun terjadi keterlambatan karena pembebasan lahan disektiar proyek sempat bermasalah. Akibatnya anggaran yang disepakati antara perintah dengan kontraktor sebelumnya yakni Rp 55 miliar mengalami pembengkakan menajadi Rp 60 miliar.

Olehnya itu, Departemen Keuangan akhirnya memberi adendum atau perpanjangan waktu pembangunan proyek hingga September 2009. Namun pengerjaan proyek kembali bermasalah, sisa anggaran Rp 20 miliar dari Rp 60 miliar total anggaran, sempat tersendat karena proses administrasi. Akibatnya proyek sempat dihentikan, setelah mendapat kepastian anggaran pembangunan proyek kembali digenjot awal Agustus-September 2009.

TRI SUHARMAN
ket foto : http://gallery.makassarkota.go.id/albums/userpics/10001/normal_flyover_makassar.jpg
Pembangunan jariangan jalan yang menghubungkan empat wilayah yakni Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar atau jalur Mamminasata akhirnya dimuali 2010 hingga 2015.

Penanggungjawab Mammintasata Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Yurnita Hadrawi mengatakan, pemerintah pusat telah menyetujui pengucuran anggaran untuk proyek Mamintasata. Kepastian anggaran turun setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional yang menyinggung pembangunan jalur Mamminasata.

Perencanaan proyek juga diperkuat dengan pembuatan Praturan Presiden yang tengah digodok di Sekretaris Negara. "November 2009, peraturannya dijadwalkan turun," kata Andi Yurnita di Makassar.

Andi Yurnita menyebutkan, proyek jariangan jalan Mamminasata meliputi empat bagian yakni Trans Sulawesi, Bypass Mamminasata, Jalan radial Abdullah Dg Sirua dan Jalan radial Hertasning. Empat bagian tersebut merupakan hasil kajian Japan International Cooperation Agency (JICA) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sejak 2003-2008.
"Tujuannya untuk memudahkan transportasi dan membuat kawasan pemukiman dan bisnis baru," terangnya.

Lanjut Andi Yurnita, Trans Sulawesi sepanjang 34,86 kilo meter dibangun diatas lahan Kabupaten Maros, Kota Makassar, dan Kabupaten Gowa. Proyek ini mulai di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, di wilayah Bandara Sultan Hasanuddin, menyusuri Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar. Tepat didepan Kampus STIMIK Dipanegara di Jalan Perintis, proyek menikung ke arah selatan melewati Jl Borong hingga ke Jl Syeh Yusuf. Untuk Jl Perintis tembus ke Jl Syeh Yusuf disebut pula Middle Ring Road atau Jalan Lingkar Tengah.

Penyelesaian proyek Trans Mamminasata didukung dengan mengusulkan dana ke pemerintah pusat sebesar Rp 815 miliar. Sementara anggaran pembebasan lahan dibebankan pada pemerintah Maros, Makassar dan Gowa. "Laporan yang kami terima pembebasan lahan mulai dilakukan," ujar Andi Yurnita di Makassar.

Sementara itu, Bypass Mamminasata sepanjang 49,1 kilo meter dimulai dengan membangun jalan dari Kecamatan Maros Baru, melewati Kecamatan Moncolloe Kabupaten Maros. Kemudian dilanjutkan di Kecamatan Pattalassang, berakhir di Kecamatan Galesong Kabupaten Gowa.Untuk Bypass, anggaran yang diusulkan ke pemerintah pusat sebesar Rp 854 miliar," ungkapnya.

Andi Yurnita menyebutkan, wilayah tersebut masih berupa hutan dan jalan setapak. Namun pemerintah kini memasangi patok dibeberapa bagian untuk mempermudah penemuan lokasi.

Untuk mengamankan status lahan, Pemerintah mengeluarkan surat edaran kepada warga setempat. Pemerintah tak ingin lahan warga diperjual belikan, karena bisa berpengaruh dengan harga jual lahan. "Harga lahan disesuaikan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Nah, kalau diperjual belikan, harganya bisa turun," terangnya.

Sedangkan Jalan radial Abdullah Dg Sirua sepanjang 7,3 kilo meter melewati Inspeksi Kanal di sekitar Jalan Dr Laimena, kemudian Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, dan berakhir di Kecamatan Moncolloe Kabupaten Maros.

Sejauh ini, lanjut Andi Yurnita, 60 persen jalan telah diaspal. Sesuai rencana, jalan diperlebar dari empat meter menjadi 25 meter. Sementara anggaran untuk fisik proyek ditalangi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp 271,69 miliar.
"Keberadaan jalan radial untuk memudahkan akses lalulintas di Bypass dengan Trans Sulawesi," terangnya.

Sedangkan Jalan radial Hertasning sepanjang 7,2 kilo meter dari Jalan Hertasning Kota Makassar hingga di Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, tepatnya di Jalan Tun Abdul Razal. Rencana lebar jalan 34 meter, untuk memudahkan arus lalulintas memasuki Bypass Mamminasata.
"Gowa sudah siap melakukan pebabasan lahan 2010, dilanjutkan pengerjaan proyek," terangnya.

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Makassar, Muhammad Ansar mengatakan, dari empat bagian jaringan jalan Mammintasata. Pemerintah Kota Makassar fokus pada pembangunan Jalan Lingkar Tengah (Middle Ring Road) yang menghubungkan Jalan Perintis Kemerdekaan-Jalan Syeh Yusuf sepanjang 7,1 kilo meter.

Sejak Tahun 2002-2004, pemerintah telah membebaskan lahan sepanjang 3 kilo meter dari arah Jalan Perintis ke Jalan Borong--jalur yang menemus ke Jalan Syeh Yusuf--. Alokasi dana yang digunakan Rp 11 miliar. Namun pembebasan lahan sempat terhenti mulai 2005-2009, pemerintah mengaku kekurangan dana. "Pembebasan lahan sesuai kemampuan," terang Ansar.

Untuk 2010, pemerintah mengusulkan anggaran pembebasan lahan sebesar Rp 4 miliar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Ansar berharap anggaran tersebut mampu membiayai pembebasan lahan Jalan Lingkar Tengah. "Selama ini pembebasan lahan tidak ada masalah, karena sebagian besar berupa lahan tidur dan rawa," terangnya.

TRI SUHARMAN
ket foto : http://img5.imageshack.us/img5/8602/planjaringanjalanmks.jpg
Calon kandidat Ketua Partai Golkar Sulawesi Selatan, Ilham Arief Sirajuddin, mengaku tidak gentar menghadapi siapapun yang ingin bersaing di Musyawarah Daerah Golkar, 14 November mendatang, sekalipun dia adalah Gubernur SulawesI Selatan Syahrul Yasin Limpo.

"Tidak masalah, Pak Syahrul juga kader Golkar," kata Ilham menanggapi keinginan kuat Syahrul merebut kursi Ketua Golkar Sulawesi Selatan di Makassar, Selasa (3/11).

Ilham optimis memenangkan pertarungan politik dengan Syahrul karena memiliki dukungan yang solid. Ia menjamin 50 persen suara Golkar dari 23 kabupaten/kota bisa diraihnya. Apalagi timnya telah melakukan konsolidasi di daerah, untuk memperkuat dukungan.
"Kami tetap jalan, makanya dukungan akan terus bertambah," terang Ilham yang juga Walikota Makassar.

Menurut Ilham, tidak ada alasan untuk gentar, sebab warga menilai karakternya adalah petarung. Kalau saja karakter itu dilepaskan, ia khawatir masyarakat ikut menjauh.

Ilham juga tak ingin jauh menanggapi klaim politik dari Syahrul. Menurut dia, saling mengklaim sudah biasa dalam politik. Yang terpenting, kata Ilham, adalah menyiapkan masing-masing kekuatan untuk memenangkan pertarungan.

Anggota Tim Pemenangan Ilham, Farouk M Betta mengatakan, pihaknya berupaya maksimal menggalang kekuatan di seluruh daerah untuk memenangkan Ilham. Upaya itu berupa meningkatkan komunikasi politik dengan kader Golkar di daerah, supaya tetap satu visi dengan Ilham.

Lanjut Farouk, tidak ada alasan bagi kader Golkar untuk menolak dukungan ke Ilham. Kinerja yang ditunjukkan selama menjabat sebagai Ketua Golkar Sulawesi Selatan selama 10 bulan terakhir, sudah terbukti membawa kader lebih solid. "Kami siap menjadi garis depan pendukung Ilham," kata Farouk.

Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menyatakan kesiapannya bersaing memperebutkan kursi Ketua Golkar. Selain mengkalim dukungan dari Ketua Golkar pusat Aburizal Bakrie, Syahrul mengaku telah didukung kepala daerah di bupati dan walikota se Sulawesi Selatan yang nota bene pimpinan Golkar.
TRI SUHARMAN

sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2009/11/03/brk,20091103-206091,id.html
foto : http://2.bp.blogspot.com/
Kapal Pesiar Sandar dijadwalkan sandar di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Selasa (3/11). Kapal yang bertolak dari Singapura ini membawa sekitar 800 wisatawan asal Eropa dan Asia.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar Rusmayani mengatakan, kedatangan
wisatawan ini akan disambut tari-tarian dari empat suku di Sulawesi Selatan yakni Bugis, Makassar, Tana Toraja dan Mandar. "Tari-tarian ini akan digelar di Benteng Rotterdam," kata Rusmayani di Makassar, Senin (2/11).

Pemerintah bekerja sama dengan seniman dan masyarakat menyambut mereka. Antara lain dengan menyediakan aksesoris khas Makassar, berupa gelang, cincin, dan gantungan kunci yang berasal dari hewan laut.

Meskipun kapal hanya sandar sehari, pemerintah berharap wisatawan mengunjungi potensi
wisata di luar Makassar, seperti Balla Lompoa di Kabupaten Gowa dan pemandian Bantimurung di Kabupaten Maros.

Untuk kebersihan dan keamanan, Rusmayani mengaku sudah mengantisipasinya. Langkah yang ditempuh yakni berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan dinas terkait untuk mengatasi kebersihan.

Pada 21 Oktober, Kapal Pesiar Costa Allegra juga sandar di pelabuhan Soekarno Hatta. Kapal tersebut membawa sekitar 750 wisatawan mancanegara.

Sesuai jadwal dari Dinas Pariwisata, terdapat 33 kunjungan kapal pesiar hingga 2010, dengan jumlah wisatawan yang diangkut sebanyak 152 Ribu orang. Untuk akhir 2009, kunjungan kapal pesiar ke Makassar sebanyak empat kali, yakni 17 November, 2 Desember, 16 Desember, dan 30 Desember.

Ketua Kongress & Convention Association Sulawesi Selatan, Nico B Pasakamengatakan, padatnya kunjungan kapal pesiar ke Makassar harus dibarengi dengan perbaikan potensi wisata. Misalnya di Benteng Rotterdam, ia berharap kebersiahan dan fasilitas umum ditingkatkan. "Kami tak ingin ada keluhan dari wisatawan," terangnya.

TRIE SUHARMAN

sumber : http://tempointeraktif.com/hg/nusa/2009/11/02/brk,20091102-205841,id.html

foto : http://italianfoodnet.files.wordpress.com/2008/08/costa-allegra.jpg

PEMBAHASAN tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar yang dimulai, Senin (26/10) dipastikan hanya sepekan. Panitia Khusus Tata Tertib mempersingkat waktu karena dikejar pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2010.

Ketua Panitia Khusus Tata Tertib Dewan Irianto Ahmad mengatakan, Sesuai target , pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2010 dimulai November dan berakhir Desember. Sehingga Tata Tertib dan alat kelengkapan dewan berupa pembentukan komisi dan badan bisa rampung akhir Oktober.
"Kalau jadwal sesuai, pembahasan APBD bisa pekan depan," kata Irianto saat membuka rapat Panitia Khusus Tata Tertib Dewan di Gedung DPRD Makassar.
Irianto menguraikan, pembahasan selama sepekan dimulai dari pemaparan draf tata tertib,
dengar pendapat para pakar, penyempurnaan rancangan tata tertib, rapat peleno, dan konsultasi ke Menteri Dalam Negeri.
Dengan agenda tersebut, Irianto menetapkan pembahasan tata tertib tidak melalui kunjungan kerja, sebab aturannya telah merujuk Undang-Undang 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. "Apa lagi yang mau dibandingkan," ujarnya kepada anggota Panitia Khusus.
Mendengar pemaparan Ketua Panitia, para anggota dewan mulai melayangkan intrupsi. Mustaghfir Sabry menyarankan kepada Ketua agar tidak gegabah mengambil keputusan. Alasannya, prosedur tetap yang dikeluarkan bisa mengekang pembentukan panitia khusus selanjutnya.
"Kalau ditetapkan tidak adan kunjungan kerja, kedepannya harus begitu juga," kata Mustaghfir.
Dewan lainnya Yusuf Gunco langsung menyela. Menurut Ketua sementara Dewan ini,
kunjungan kerja sangat penting untuk merumuskan perbandingan dengan daerah lainnya. "Jangan takut sama pers kalau benar," ungkapnya.
Rahman Pina juga ikut berpendapat, waktu sepekan dalam pembahasan tata tertib bisa jadi
preseden buruk. Tata tertib harus dirumuskan secara selektif karena menyangkut kinerja dewan selama lima tahun.
Mendengar berbagai pendapat, Irianto tetap bersikukuh membahas tata tertib selama sepekan. Ia juga tidak meningindahkan usulan Yusuf Gunco agar
menggelar kunjungan kerja. (trie)
foto: http://djunaedird.files.wordpress.com/2008/04/buku_gratis_kompas.jpg
WACANA pengisian kursi ketua Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar semakin memanas. Masing-masing fraksi telah menyiapkan kandidat, bahkan aksi saling rebut kursi ketua mulai terjadi.

Dari empat kursi ketua, komisi B bidang ekonomi dan keuangan yang paling diperebutkan. Sebanyak tiga dari tujuh fraksi telah menyiapkan kandidat ketua untuk komisi B. Tiga fraksi itu adalah Partai Persatuan Keadilan Sehtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan
Ketua Fraksi Partai Persatuan Keadilan Sehtera Asriady Samad mengatakan, dari hasil
kesepakatan tujuh fraksi, pihaknya mendapatkan satu kursi untuk ketua komisi B. Figur yang akan diplot untuk posisi tersebut adalah Sri Rahmi yang terpilih
sebagai dewan untuk kedua kalinya.
"Komposisi ini sudah final, saya berharap tidak ada lagi yang menyalahi kesepakatan," tegas
Asriady usai mengikuti rapat Panitia Khusus (Pansus) pembahasan tata tertib dewan di Gedung DPRD Makassar, Senin (26/10).
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan defenitif dari Fraksi Partai Amanat Nasional Busrah Abdullah juga menyiapkan kandidat untuk kursi ketua Komisi B. Busrah menampik pernyataan Asrady adanya kesepakatan fraksi agar Partai Persatuan Keadilan Sehtera mutlak untuk kursi ketua komisi B.
"Bagi kami belum final. Untuk ketua Komisi B, kami sodorkan Lukman Basrah," ungkap Busrah.
Tak kalah dengan dua fraksi tersebut, fraksi Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan juga
menyiapkan kandidat. Ketua fraksi Hasanuddin Leo mengaku dirinya telah dipersiapkan bersaing memperebutkan kursi ketua komisi B.
"Kami sedang melobi kepada seluruh fraksi, agar kursi ketua komisi B diberikan pada kami,"
terangnya.
Informasi yang dihimpun di dewan, komisi B membawa rumor 'lahan basah' bagi dewan, karena fungsinya mengawasi pemasukan keuangan ke Pemerintah. Tidak tanggung-tanggung, mereka mengawasi kenaikan Pendapatan Asli Daerah Makassar yang bersumber dari Dinas Pendapatan Daerah dan Perusahan Daerah.
Dinas Pendapatan Daerah mengelola pendapatan dari pajak restoran, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan. Sedangkan Perusahaan Daerah meraup keuntungan dari retribusi parkir, pedagang, kebersihan.
Data Pemerintah meyebutkan, Pendapatan Asli Daerah 2008 mencapai Rp 1,1 triliun. Untuk 2009, pemerintah menargetkan pendapatan Rp1,020 triliun.
Namun rumor itu dibantah ketiga fraksi itu, mereka berpendapat, persiapan kandidat untuk kursi ketua komisi B sebagai upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. "Potensi cukup besar, makanya harus lebih dieksplor," terang Asriady Samad.
Sebelumnya, penempatan kandidat ketua komisi sesuai perolehan kursi atau disebut sistem matriks mengemuka di dewan. Informasi yang dihimpun, Fraksi Golkar mematok dua kursi ketua untuk Komisi A dan Komisi D, Partai Keadilan Sejahtera komisi B, dan Partai Demokrat Komisi C.
Ketua fraksi Golkar Farouk M Betta membenarkan hal tersebut. Pihaknya telah menyiapkan
kandidat yakni Yusuf Gunco sebagai Ketua Komisi A dan Nasran Mone sebagai Ketua Komisi D.
"Kami sudah koordinasi antar fraksi," kata Farouk.
Namun, sistem tersebut membuat fraksi Partai Amanat Nasional geram. Wakil Ketua defenitif Busrah Abdullah terang-terangan menolak komposisi itu dengan alasan tidak proporsional. "Misalnya PKS bisa dapat tiga kursi pimpinan, masa PAN hanya dua.
Ini tidak rasional," ujarnya.
Sistem matriks juga mengundang reaksi Partai Demokrasi Kebangsaan. Wakil Ketua definitif
Syamsu Niang menilai, sistem itu membawa kerugian bagi partai lainnya. "Jangan ada lagi dominasi politik," ketusnya. (trie)
repro: http://www.inilah.com
HARAPAN berbagai pihak agar pelantikan Ketua definitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar Ince Adnan Mahmud digelar secepatnya akhirnya pupus. Berkas pengajuan Surat Keputusan (SK) pelantikan yang dilayangkan Sekretariat DPRD ke Pemerintah Kota Makassar tercecer. Akibatnya pelantikan Ince diprediksi mulur.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Makassar Nureni Ma'mur mengungkapkan, pihaknya telah membawa berkas pengajuan SK pelantikan ke Bagian Umum Pemkot Makassar sejak awal pekan lalu. Setelah staf Setwan kembali menanyakan proses pengajuan SK, aparat di unit kerja tersebut mengaku belum menerimanya.
"Maklumlah disitu banyak pegawai kontrak sehingga tercecer," kata Nuraeni Ma'mur, Kamis (22/10)
Olehnya itu, Nuraeni langsung turun tangan agar masalah ini segera diselesaikan. Barulah berkas pengajuan SK tersebut ditemukan. "Tidak ada maksud untuk memperlambat," ujarnya.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang DPR,MPR dan DPRD menyebutkan pelantikan Ketua definitif DPRD dilandasi Surat Keputusan (SK) dari Gubernur. SK tersebut keluar setelah DPRD menggelar rapat paripurna penetapan Ketua defenitif DPRD, dilanjutkan pengajuan permohonan SK melalui Walikota. Sementara itu, rapat paripurna digelar sejak Senin (13/10) atau awal pekan lalu.
Usai paripurna, Anggota DPRD Makassar Mustagfur Sabry mendesak Pemkot Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulsel untuk mempercepat mekanisme pelantikan Ketua DPRD. Desakan itu didasari tanggungjawab terhadap jadwal pembahasan RAPBD 2010 yang harus digelar November 2009.
"Kalau tidak dipercepat, bisa mempengaruhi pembahasan APBD 2010," terang Mustagfir sembari berharap pelantikan digelar akhir Oktober.
Ketua sementara DPRD Makassar Yusuf Gunco yang dikonfirmasi mengatakan permohonan pengajuan SK pelantikan sudah upayakan secepatnya. Hal itu ditandai dengan langkah sigap Setwan DPRD yang mengirim permohonan pengajuan SK setelah paripurna.
"Yang jelas kami sudah mengirim berkasnya satu hari setelah paripurna," ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua defenitif DPRD Makassar Ince Adnan Mahmud tak memberi komentar banyak. Saat ditemui di Kantor Balaikota, Ince hanya menyerahkan penuh mekanisme pelantikan ke Pemkot Makassar dan Pemprov Sulsel.
"Saya hanya menunggu saja jadwalnya, semua itu pasti diatur dengan baik," terangnya. (trie)
BINTANG film porno asal Jepang dipastikan datang ke Indonesia untuk menggarap film berjudul 'Menculik Miyabi'. Banyak pihak yang menentangnya, salah satunya adalah Mejelis Ulama Indonesia (MUI) Makassar.

Ketua MUI Makassar KH Muh Ahmad kepada BKM via ponselnya sore kemarin menegaskan, siapapun pelaku pornografi dan pornoaksi harus ditentang keberadaannya. Apalagi sudah ada UU Pornografi yang memberikan penegasan terhadap pelaku pornografi dan pornoaksi. "Jangan menjadikan kebebasan berekspresi akhirnya keluar dari tatanan moral bangsa. Kita harus memelihara moral bangsa yang merupakan tradisi leluhur kita. Sehingga sesuatu yang bisa merusak moral kita tidak setuju," jelas Muh Ahmad. Sebelumnya, ada kabar Miyabi batal datang ke Indonesia setelah banyak yang menentang. Namun hal itu pun langsung ditampik oleh pihak Maxima Picture. Mereka hanya menunda kedatangan bintang film porno asal Jepang itu.

"Bukan batal tapi ditunda, kita menunggu hingga situasinya kondusif," ujar Odi Mulya Hidayat saat bincang-bincang lewat telepon, Selasa (13/10).
Odi mengungkapkan pihak Maxima terpaksa menunda penggarapan 'Menculik Miyabi' karena semakin deras protes terhadap film itu. Saat ini, pihaknya juga tengah mengatur jadwal baru dengan manajemen Miyabi.
"Kita harus menghargai pendapat ormas-ormas itu," jelasnya.
Lain MUI Makassar, lain lagi anggota DPRD Makassar, yang justru mendukung kedatangan Miyabi alias Maria Ozawa.
Dukungan tersebut diungkapkan anggota DPRD Makassar dari Fraksi PDK Erna Amin. Menurut dia, kedatangan artis yang menyaingi popularitas Asia Karera dalam film seks itu jangan ditanggapi secara kaku. Miyabi, kata dia, pasti datang sebagai artis profesional dan tentu menghargai budaya ketimuran.
"Seharusnya kita buka ruang, jangan malah ditolak," kata Erna Amin yang ditemui di Fraksi PDK di Sekretariat DPRD Makassar, kemarin.
Menurut dia, fenomena Miyabi tidak perlu diperdebatkan. Tanpa kedatangan Miyabi, hal-hal yang berbau pornografi sudah cukup santer dari internet. Sistem komunikasi yang tidak membatasi ruang dan waktu itu sudah banyak menampilkan hal-hal yang berbau pornografi. "Apalah artinya Miyabi dibanding gambar-gambar dalam internet itu," terangnya.
Olehnya itu, ia mengembalikan masalah ini ke masyarakat. Ia berharap agar masyarakat bisa menyikapi fenomena Miyabi dengan mempertimbangkan berbagai hal termasuk perkembangan Indonesia menghadapi tantangan global. (BKM)
Foto : http://2.bp.blogspot.com/_iqQnZiOrEoQ/SKVydYg1uAI/AAAAAAAAAFo/D2-qESILhH4/s400/Miyabi.JPG
Saat Komisi di DPRD Kota Makassar Belum Terbentuk

BELUM terbentuknya alat kelengkapan DPRD Makassar dan rehab sekretariat dimanfaatkan sejumlah staf sekretariat DPRD Kota Makassar untuk bersantai. Pada jam kerja, mereka malah memilih bermain domino di belakang gedung DPRD.

Pemandangan tersebut terlihat di belakang Sekretariat DPRD Makassar, Rabu (14/10) antara pukul 11.30 hingga pukul 13.30. Ditempat tersebut, beberapa staf tampak asyik menghempas kartu domino di sebuah meja kecil. Bunyi hempasan domino diwarnai canda dan tawa yang sesekali pecah dari para staf tersebut.
Aksi mereka sepertinya sudah menjadi hal yang biasa. Buktinya, anggota DPRD yang lalulalang tidak menegurnya. Apalagi para staf lain yang sibuk naik turun tangga yang tak jauh dari tempat para staf tersebut.
Sekretaris DPRD Makassar, Nuraeni Ma'mur yang berusaha ditemui di ruangannya untuk mengkonfirmasi hal ini tidak berada di tempat. Bahkan, tak satupun staf yang berada di ruangan tersebut. Saat dikonfirmasi via telepon, operator seluler menyebutkan bahwa nomor telepon Nuraeni memblokir seluruh panggilan masuk.
Koordinator Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Makassar, Anwar menilai fenomena staf yang menghabiskan waktu untuk bermain domino adalah tindakan yang tidak etis. Sekwan sebagai penanggungjawab secara internal seharusnya menegur mereka. " Harus diawasi secara ketat. Kalau ditemukan harus disanksi," tegas Anwar yang dikonfirmasi, kemarin.
Menurut Anwar tindakan para staf tersebut tidak mencerminkan penghormatan terhadap institusi DPRD yang notabene pembawa aspirasi masyarakat. Seharusnya mereka menjaga kedisiplinan, sebab kinerjanya berkaitan erat dengan realisasi kebijakan para wakil rakyat.
"Waktu kerja harus berada di ruangan untuk menyelesaikan tugas, jangan malah digunakan untuk yang lain. Ini sudah menyalahi aturan," ungkapnya. (BKM)
Repro : http://4.bp.blogspot.com/_6Z772nnRncM/Sl4S72YMUOI/AAAAAAAAA-s/HFga6p0vgp0/s320/domino2.jpg
DPRD Kota Makassar meminta Pemkot Makassar tidak lagi menganggarkan pengadaan mobil dinas (mobdin) untuk pejabat pada APBD 2010. Dewan mengusulkan agar Pemkot memanfaatkan jasa mobil rental.

Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PDK Mustaghfir Sabry mengatakan, penggunaan mobil rental untuk operasional para pejabat cukup efisien untuk mengurangi beban APBD. Selama ini, katanya, pengadaan mobdin membuat pengeluaran daerah membengkak. "Kami akan mendorong kebijakan ini pada pembahasan APBD 2010 karena cukup efektif untuk efisiensi anggaran," kata Moses--sapaan Mustaghfir Sabry di DPRD Kota Makassar, kemarin.
Moses menjelaskan, membengkaknya pembiayaan untuk mobdin karena Pemkot mesti mengalokasi anggaran untuk pemeliharaan.
Sementara, lanjut Moses, mobil rental tidak lagi memikirkan anggaran pemeliharaan karena telah ditanggung pihak ketiga. Pemkot hanya mengalokasikan anggaran untuk penyewaan mobil rental selama satu periode atau lima tahun.
Hal senada diungkapkan anggota DPRD dari Fraksi PKS Sri Rahmi. Ia juga sepakat bila anggaran pengadaan Mobdin dialihkan pada mobil rental. Namun demikian, ia berharap agar kebijakan ini dilapisi sistem yang bersih supaya tidak ada indikasi penyalahgunaan anggaran.
"Kalau sampai dimainkan malah biayanya bisa lebih membengkak," ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Bagian Perlengkapan Pemkot Makassar Aidil Adha mengaku belum punya gambaran terkait kebijakan tersebut. Perlu pembahasan yang lebih matang untuk merumuskan kebijakan tersebut. "Sejauh ini belum ada pembicaraan seperti itu, tapi kalau memungkinkan kami akan bahas," terangnya saat dikonfirmasi, kemarin. (bkm)
foto : http://visijobs.com/resources/uploaded/image/GAMBAR-MOBIL-RENTAL.jpg
Tak Hadiri Paripurna Diusul Disanksi

Ada pemandangan menarik saat rapat paripurna penetapan pimpinan definitif DPRD Kota Makassar, kemarin. Saat anggota DPRD mengusulkan agar kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak menghadiri paripurna diberi sanksi, sejumlah kepala SKPD berebutan mengisi daftar hadir (absensi).

Bahkan, meja absen yang berada di tengah di dekat pintu masuk yang biasanya sepi, usai rapat paripurna tampak ramai. Para pejabat ingin menandatangani absen. Padahal pada rapat paripurna sebelumnya, mereka jarang mengisi absen.
Pemandangan ini berawal ketika anggota DPRD dari Partai Golkar, Rahman Pina mengajukan interupsi kepada pimpinan rapat, Yusuf Gunco.
Ia memprotes sikap para pejabat yang ogah hadir dalam paripurna. "Saya minta pejabat yang malas hadiri paripurna ditegur ," tegas Rahman Pina kepada Ketua sementara DPRD Makassar Yusuf Gunco.
Usai paripurna, Rahman Pina yang dimintai keterangan menjelaskan,ketidakhadiran para pejabat pada paripurna menandakan mereka membeda-bedakan pimpinan.
Seperti yang terjadi kemarin, saat Wakil Walikota Supomo Guntur yang mewakili walikota menghadiri paripurna. "Ada fenomena, kalau bukan Pak Wali yang hadir banyak pejabat yang juga tidak hadir," terang Rahman.
Mantan wartawan Berita Kota Makassar ini berharap melalui pemberian sanksi, fenomena tersebut tidak lagi menjamur di kalangan pejabat. Menurut Rahman, sikap para pejabat ini seharusnya mengedepankan etika.
Saat rapat paripurna ditutup, meja absen yang terletak di pintu masuk ruang paripurna langsung diserbu para pejabat. Satu persatu, para pejabat mengecek kembali namanya di absen. Adapula yang baru mengisi absen tersebut.
Informasi yang diperoleh BKM, para pejabat yang mangkir dari paripurna diantaranya Kepala Dinas PU Ridwan Muhaddir, Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan A Oddang Wawo, Kadis Sosial Ibrahim Saleh dan Kabag Umum Ismail Tallu Rahim.(bkm)
Foto : http://matanews.com/wp-content/uploads/Paripurna280909-3-590x392.jpg
DESAKAN DPRD Kota Makassar agar Pemkot Makassar mengawasi aksi organisasi kepemudaan dan mahasiswa dalam penggalangan dana bantuan untuk korban gempa bumi di Sumatera Barat (Sumbar) mendapat respons Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar. Dinsos meminta mahasiswa menghentikan penggalangan sumbangan sebelum mendapat izin dari Pemkot.

Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Ibrahim Saleh mengatakan, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1964 menyebutkan penggalangan dana untuk korban bencana alam harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Sementara, katanya, aksi solidaritas yang dilakukan mahasiswa tak mengantongi izin dari Pemkot Makassar.
"Inilah yang menjadi masalah, makanya kami sudah meminta mahasiswa untuk menghentikan penggalangan dana yang mereka lakukan," kata Ibrahim saat dikonfirmasi, Jumat (9/10).
Ibrahim juga menghimbau masyarakat agar tidak menyalurkan bantuan melalui organisasi kepemudaan maupun mahasiswa. Bukan hanya persoalan tidak adanya izin, penyaluran dana ke korban bencana dikhawatirkan tidak tepat sasaran. Kekhawatiran itu erat kaitannya dengan koordinasi maupun link atau hubungan mahasiswa dengan para korban di lokasi bencana alam yang dinilai tak jelas.
"Kalau masyarakat ingin menyalurkan bantuan, lebih baik pada institusi yang sudah jelas," imbau Ibrahim.
Ibrahim mengaku telah berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menertibkan aksi penggalangan dana tersebut. Ia juga telah melakukan pendekatan persuasif kepada mahasiswa dan organisasi kepemudaan agar kebijakan tersebut terealisasi dengan baik. "Pekan depan kami akan turunkan SE (Surat Edaran) ke organisasi kepemudaan dan mahasiswa," terangnya.
Ibrahim berharap agar penegakan UU dengan lahirnya kebijakan ini disambut positif mahasiswa maupun organisasi kepemudaan. Tidak ada niat Pemkot, lanjut dia, untuk tidak solider terhadap aksi solidaritas dalam membantu sesama umat. "Penggalangan dana itu tindakan positif, tapi sebaiknya melalui prosedur yang sudah ditetapkan," tegasnya.

"Kebijakan Tak Masuk Akal"

Kebijakan Dinsos Kota Makassar yang melarang penggalangan dana di jalan mengundang reaksi mahasiswa. Menurut mahasiswa, kebijakan ini sama saja menghalangi orang untuk berbuat amal.

Ilham Rajab misalnya. Akitivis dari Universitas 45 ini mengutuk kebijakan larangan menggalang dukungan di jalan yang dilakukan mahasiswa hampir di seluruh kampus di Makassar.
Ilham menilai, langkah para mahasiswa untuk menggalang dana hingga ke ruas jalan atas dasar solidaritas terhadap sesama warga Indonesia yang dilanda musibah. Pemkot, lanjut Ilham seharusnya mendukung aksi tersebut.
"Kami meminta agar kebijakan itu dirasionalkan, ini jangan ditanggapi secara picik," tegas Ilham yang tak lain juga menjabat Ketua DPP Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) ini.
Ia menampik pernyataan Kepala Dinsos Kota Makassar Ibrahim Saleh yang menyebutkan bahwa bantuan dari mahasiswa dikhawatirkan tidak tepat sasaran. Mahasiswa, kata dia, memiliki lembaga khusus yang sudah terpercaya dalam penyaluran bantuan sosial.
"Kami akan menemui Kadinsos mempertanyakan pelarangan ini. Kebijakan ini tak masuk akal, kalau sampai tidak masuk akal, jangan salahkan kami," ungkapnya. (BKM)
foto : http://www.antarasumut.com/wp-content/uploads/2009/01/sumbangan.jpg


GUBERNUR Sulsel, Syahrul Yasin Limpo menginstruksikan kepada bupati/walikota di Sulsel untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana alam. Kendati Sulsel masih dalam kategori aman, Syahrul tidak ingin pemerintah lengah.

"Bencana alam tidak bisa diduga, makanya harus ada kesiapan," kata Syahrul di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, kemarin.
Syahrul meminta bupati dan walikota harus memonitoring wilayah-wilayah yang masuk dalam kategori rawan bencana. Seluruh perangkat pemerintahan mulai dari camat sampai kepala desa dioptimalkan kinerjanya untuk tanggap bencana alam.
"Untuk Sulsel, hal yang berbahaya adalah angin kencang, banjir dan tanah longsor. Makanya camat, lurah dan kepala desa harus dibekali pengetahuan tentang bencana alam," ujar Syahrul.
Ia juga siap berkoordinasi Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah IV Sulawesi, Maluku Papua untuk mengadakan simulasi bencana alam. Hal itu penting, kata Syahrul, untuk mengantisipasi dan meminimalisir jumlah korban apabila terjadi bencana.
Selain itu, Syahrul juga mengaku prihatin terhadap bencana gempa di Sumatra Barat, olehnya itu pihaknya akan menyalurkan bantuan. "Saya akan menelepon Gubernur Sumbar untuk mengetahui apa yang dibutuhkan di sana. Kami tidak ingin seperti membuang garam di laut," tandasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Makassar ramai-ramai menyalurkan bantuan ke korban bencana Sumbar. Misalnya legislator dari Fraksi PKS yang menyumbangkan Rp 25 juta untuk korban gempa.
Ketua Fraksi PKS, Asriady Samad mengatakan, pihaknya mengumpulkan dana Rp 5 juta per orang untuk korban gempa. FPKS juga akan segera terbang ke Sumbar untuk menyalurkan bantuan. (bkm)
foto : http://www.prcs.org.pk/Pakistan%20Red%20Crescent%20Society_files/disaster1.jpg




Krisis listrik yang mengakibatkan pemadaman bergilir memaksa PLN Sultanbatara untuk mengambil langkah tegas. Mulai sekarang, seluruh pelanggan yang menyedot daya tinggi dilarang menggunakan listrik, salah satunya sarana hiburan terbesar di Asia Tenggara Trans Studio.

Juru bicara PT PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra, dan Sulbar, Edy Thamrin mengatakan, tidak beroperasinya listrik untuk Trans Studio dan beberapa pelanggan besar PLN di Makassar sangat membantu meminimalisir krisis listrik. Bila mereka tidak menggunakan listrik, energi yang bisa dihemat mencapai 45 Mega Watt (MW). "Jadi kami tekankan agar semua pelanggan besar kami untuk sementara menggunakan genset masing-masing termasuk Trans Studio," kata Edi Tamrin saat dikonfirmasi, kemarin.

Namun demikian, Edy Thamrin menampik pelarangan menggunakan listrik pada Trans Studio karena pusat hiburan yang berada di Tanjung Bunga ini memicu krisis listrik. Krisis listrik, kata Edi, terjadi karena sejumlah mesin pembangkit listrik mengalami kerusakan.
"PLN juga berkoordinasi ke Pemkot Makassar agar pengoperasian lampu jalan diminimalisir. Saat beban puncak, lampu jalan dimatikan," terangnya.
Parahnya pemadaman bergilir, lanjut Edi, terjadi karena beberapa mesin pembangkit listrik rusak dalam waktu yang hampir bersamaan. Misalnya kerusakan satu unit mesin listrik PT Energi Sengkang yang mengakibatkan hilangnya energi hingga 60 MW, kerusakan satu mesin PLTA Suppa dengan energi 1O MW dan kerusakan mesin di PLTU Tallo berkapasitas 16 MW.
"Devisit daya yang membengkak membuat pemadaman bergilir tidak bisa dihindari. Kalau saja tidak dilakukan, maka bisa terjadi pemadaman total," ujar Edy.
Edy mengatakan, PLN telah berupaya maksimal untuk melakukan perbaikan dan diharapkan bisa selesai secapatnya. Sejauh ini kondisi PLTA Suppa dinyatakan sudah normal, namun PLTG Sengkang dan PLTU Tallo masih dalam perbaikan.
Sembari dalam perbaikan, PLN juga mengeluarkan kebijakan agar seluruh mesin pembangkit listrik yang ada dioptimalkan, tak terkecuali mesin yang masuk dalam kategori rongsokan. "Ini perintah langsung GM (General Manager)," ungkapnya.
Selain itu, PLN juga merencanakan membuat hujan buatan di PLTA Bakaru untuk mengantisipasi kekeringan bendungan. Minggu ketiga Oktober, hujan buatan sudah dilakukan.
Edy menambahkan, penyewaan mesin pembangkit listrik terus dipayakan, mesin berkapasitas 20 MW tengah proses pemasangan di PLTU Tallo yang diperkirakan selesai Desember 2009. Kemudian di awal 2010, mesin berkapasitas 50 MW juga dipasang.
"Kami meminta maaf kepada masyarakat atas terjadinya pemadaman bergilir. Kami juga meminta kerjasamanya untuk menghemat listrik," tandasnya. (bkm)
ket foto : http://4.bp.blogspot.com/_0LyHLMnI9yA/SHxXy8j25lI/AAAAAAAAAag/hrDF-sWkdlY/s400/Trans+Studio+Makassar.jpg
Setelah Laptop, Difasilitasi Telpon

SELAIN mendapat laptop, 50 ruangan anggota DPRD di lantai II akan dilengkapi dengan satu unit pesawat telepon. Ini dilakukan untuk mempermudah komunikasi antarsesama anggota dewan.

Ketua sementara DPRD Kota Makassar, Yusuf Gunco mengatakan, pengadaan telepon di setiap ruangan sangat dibutuhkan untuk menunjang kinerja legislator.
"Staf yang ada kan cuma di komisi, sementara di ruangan lainnya tidak ada," kata Yusuf Gunco di DPRD Kota Makassar, kemarin.
Yugo mengatakan, sekretariat menganggarkan Rp 39 juta untuk melengkapi alat komunikasi tersebut. Sebanyak 69 termasuk ruang pribadi, ruang fraksi dan ruangan lain telah dipasangi telepon, tinggal menunggu teknisi untuk mengaktifkan jaringannya.
"Masing-masing ruangan memiliki nomor telepon, jadi tinggal dihubungi kalau ada kegiatan," terangnya.
Sebelumnya, sekretariat DPRD Kota Makassar juga menganggarkan sekitar 50 unit komputer jinjing untuk legislator. Komputer jinjing yang dihargai berkisar Rp 20 juta perunit itu menguras anggaran mencapai Rp 1,5 miliar. (bkm)
ket foto : http://rhodesyup1.files.wordpress.com/2009/08/geert-wilderz1.jpg

Pengalaman Mudik ke Kampung Halaman (2-habis)

Operator Terminal Regional Daya (TRD) mengumumkan jadwal keberangkatan. Suara TV yang tak jelas dan rayuan pedagang kaki lima begitu gaduh di telinga.

Laporan : Trie Suharman

"BUS tujuan Majene sudah berada di Jalur Pemberangkatan. Diminta para penumpang segera bersiap-siap," kata operator bersuara serak itu.
Akupun menoleh ke kiri, hampir seluruh bangku di ruang tunggu terisi penumpang. Pandangan mereka mengarah ke utara, memperhatikan bus yang berjejer di jalur pemberangkatan.
Kumelirik jam di ponsel yang menunjukkan 19.40, sebentar lagi aku melesat ke kampung halaman.
Aku terdiam sejenak. Kembali ku menoleh ke kiri, memandangi aktivitas penumpang yang beragam. Sepertinya ada yang berbeda.
Saat mudik lebaran tahun lalu, seluruh bangku terisi penumpang. Tak satupun yang kosong. Bahkan sebagian penumpang memilih berdiri karena tak kebagian kursi.
Tahun lalu, tumpukan barang terasa sesak di ruang tunggu. Namun tahun ini, seperti bisa dihitung jari.
Kemudian aku menoleh lagi ke belakang, para tim medis yang disiapkan untuk mengecek kondisi supir dan penumpang hanya duduk termenung dalam posko kesehatan. Sebagian asyik bercerita dan sebagian asyik menikati cemilan. Tahun lalu, betapa sibuknya mereka.
"Sekali lagi bus tujuan Majene sudah siap berangkat. Penumpang diharapkan menuju ke Jalur Pemberangkatan," kata operator mengingatkan.
Aku tersentak. Dengan tergesa-gesa kuraih kardus berisi paket lebaran untuk orang tua, kemudian berlari kecil ke jalur pemberangkatan.
"Cepat-cepat," seru kondektur bus kepadaku. Dengan nafas tersengal-sengal, akupun tiba di pintu bus itu. Kardus berisi paket lebaran langsung kuserahkan ke kondektur supaya disimpan di bagasi.
Sesuai nomor urut tiket bus, aku berada di kursi paling belakang. Kupandangi ke sekelilingku. Disamping kiri seorang pemuda tambun, disamping kanan seorang wanita setengah baya. Keduanya sibuk memainkan ponselnya.
Sementara di jejeran kursi penumpang yang berada di depanku, puluhan kepala menyembul melewati sandaran kursi. Sepertinya, tak satupun kursi yang kosong.
Namun lagi-lagi ada yang berbeda. Mudik beberapa tahun terakhir, puluhan orang rela berdiri di lorong tengah, diantara kursi bus. Padahal, harga tiket bus yang dibayar tidak berbeda dengan yang duduk asyik di kursi. Itulah sebabnya saya membeli tiket jauh hari sebelumnya.
Kali ini, tradisi itu sudah tidak kutemukan. Para penumpang bersandar dengan nyaman.
Tak lama berselang, puluhan pedagang kaki lima menaiki bus. Menawarkan beragam jajanan untuk mudik seperti apel, beragam jenis minuman sampai majalah remaja. "Apelnya tawwa, apelnya tawwa," kata seorang pedagang yang masih berusia belia.
Mereka pun turun dari bus, seiring suara mesin bus yang mengawali perjalanan panjang ke kampung halaman. Aku bersandar dan menghela nafas, sepinya penumpang membuatku lebih tenang.
Tak lagi ada keresahan pada kapasitas kendaraan, tak lagi kelelahan karena sesak dengan pemudik lainnya. Dalam angan harapan keselamatan ke kampung halaman cukup besar, meski sesekali tersentak goyangan bus yang tersandung lubang jalanan. (*)
ket foto : http://hagemman.files.wordpress.com/2009/09/mudik-kultural-01.jpg
Pengalaman Mudik ke Kampung Halaman(1)

Mentari meredup, pertanda sang malam menjemput. Disisi barat Kota Makassar langit memerah, mengukir pamit untuk bulan yang suci.

Laporan : Trie Suharman

AKUPUN bergegas pulang, setelah bergemul tumpukan kewajiban di kantor sore itu, Jumat (18/9). Dalam hati, kekhawatiran tingginya arus mudik di Terminal Regional Daya (TRD) membuat waktu begitu berharga.
Untung ada sedikit ketenangan karena tiket bus jurusan ke kampung halaman sudah kupesan sejak sepekan lalu. Akupun melesat ke rumah bersama motor bututku.
Setiba di rumah, si butut ku simpan di garasi. Kemudian merapikan beberapa lembar pakaian kedalam tas. Tak lupa merapikan paket lebaran untuk keluarga yang kukemas kedalam kardus mi instant sejak beberapa hari lalu.
Kendati tiket bus menyebutkan waktu keberangkatan pukul 20.00, tapi aku harus berada di TRD sejak pukul 17.00. Maklum, rasa takut ketinggalan bus sangat tinggi.
Dengan menggunakan ojek, aku menembus kemacetan ke TRD. Dari kejauhan, samar para calo penumpang dan kuli barang begitu sibuk mengejar penumpang. Berdesakan menawarkan jasa demi kepulan asap di rumah.
Kepada tukang ojek, aku meminta agar berbelok kearah jalan berlawanan. Melanggar peraturan lalulintas di TRD, untuk mengelabui aksi mereka yang membawa kekhawatiran. Namun, tetap saja tak lolos.
"Mau kemana," tanya seorang calo sedikit ngos-ngosan. Aku tersenyum. Belum sempat kujawab, kardus berisi paket lebaran sudah dipikul seorang kuli.
Sambil membayar ongkos ojek aku menjawab "Maaf-maaf, nanti saya bawa sendiri. Saya juga sudah pesan tiket," kataku sedikit dongkol.
Kuli itu tak menghiraukan, begitupun calo yang terus saja mendesak dengan tumpukan tiketnya. Kuhelai nafas, menepis serangan emosi yang mulai menguat.
Kepada sang calo, aku menggelengkan kepala. Untunglah dia mengerti dan berlalu, namun si kuli tak juga melepas kardus yang sudah menindih pundaknya.
Kutatap sang kuli bertubuh dekil itu.Wajahnya yang keras, ototnya bagai kawat bercampur peluh dan kenekatannya demi sesuap nasi melahirkan rasa ibaku. Begitu sulitnya mengais rejeki di metropolitan ini.
Teringat pernyataan Kepala Perusahaan Daerah Terminal Abidin Wahid saat kuwawancarai tempo hari. Menurutnya, keberadaan calo dan kuli sudah menjadi kultur terminal di Makassar.
Meski penumpang mengeluhkan mereka, tapi sulit untuk diberanguskan. Jalan yang terbaik, kata Abidin, adalah memberdayakannya. "Laporkan ke pos pengaduan kalau mereka bertingkah, langsung ditindaki," tegas Abidin waktu itu.
Walaupun menurutku sudah dalam kategori bertingkah, aku tetap membiarkannya memikul barang kedalam TRD. Setibanya di ruang tunggu, aku langsung membayar seperti kesepakatan sebelumnya. "Terimakasih banyak," ungkap pria itu tersenyum kecil.
Uang yang kuberi langsung ia cium dan dimasukan ke saku celana yang berdebu. Kemudian ia melangkah gontai ke arah gerbang TRD. Dari kejauhan, wajahnya yang keras menyiratkan kebahagiaan.
Aku termenung Di bangku sebelah kanan ruang tunggu. Masih terbawa fikiran dengan aksi kuli tadi. Entah kenapa aku bangga dengan mereka. Siang dan malam bekerja memikul barang dan tanggungjawab untuk keluarga. Bertahan dalam kesulitan ekonomi dan kerasnya hidup.
Bising operator TRD mengumumkan jadwal keberangkatan, suara TV yang tak jelas dan rayuan pedagang kaki lima begitu gaduh di telinga.
Akupun menoleh ke kiri, hampir seluruh bangku terisi penumpang. Pandangan mereka mengarah ke utara, memperhatikan bus yang berjejer di jalur pemberangkatan.(*)
ket foto : http://kissmeguntur.files.wordpress.com/2009/09/mudik3a.jpg
MENJALANKAN ibadah puasa adalah sebuah kewajiban bagi umat muslim, namun jika ditilik dari sisi kesehatan dibalik nilai ibadah dari ritus yang dijalankan sebulan penuh tiap tahun ini, juga tersimpan banyak manfaat. Tapi tentu saja jika itu dijalankan dengan aturan yang benar dan tidak asal-asalan. Bagaimana memadukan antara ibadah dan mendapatkan manfaat bagi kesehatan kita, berikut kami suguhkan 6 tips menjalankan puasa sehat:

1. Jangan Tinggalkan Sahur

Sahur merupakan salah satu rangkaian dalam ibadah puasa Ramadhan yang sangat disarankan, dalam sebuah Hadist disebutkan bahwa "Bersabda Rasulullah SAW: "Sahurlah kamu, karena dalam sahur itu terdapat berkah yang besar". Kenapa sahur penting bagi kita yang menjalankan puasa?, Saat menjalankan puasa tubuh kita tidak mendapatkan asupan gizi kurang lebih selama 14 jam. Untuk itu supaya tubuh dapat menjalankan fungsi dengan baik, sel-sel tubuh membutuhkan gizi dan energi dalam jumlah cukup. Untuk menu sahur sebaiknya pilih makanan berserat dan berprotein tinggi, tapi hindari terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang manis-manis.

Banyak makan makanan manis disaat sahur akan membuat Anda cepat lapar di siang hari. Makanan manis membuat tubuh bereaksi melepaskan insulin secara cepat, insulin berfungsi memasukkan gula dari dalam darah ke dalam sel-sel tubuh dan digunakan sebagai sumber energi. Sedangkan makan makanan berserat membuat proses pencernaan lebih lambat dan membantu insulin dikeluarkan secara bertahap. Untuk membuat energi dari sahur tahan lama, bersahurlah lebih akhir saat mendekati imsak.

2. Jangan Tunda Berbuka

Setelah seharian menahan lapar dan dahaga tentunya energi kita terkuras, untuk memulihkan energi kembali, saat berbuka makanlah karbohidrat sederhana yang terdapat dalam makanan manis. Makanan yang mengandung gula mengembalikan secara instant energi kita yang terkuras seharian. Tetapi usahakan menghindari minum es atau yang bersoda, karena jenis minuman ini dapat membuat pencernaan tak berfungsi secara normal.

3. Makanlah Secara Bertahap

Biasanya begitu mendengar bedug magrib, tanpa tunggu lagi kita langsung menyantap habis hidangan yang disediakan diatas meja. Ini bukanlah pola yang bagus untuk kesehatan, setelah seharian perut kita tak terisi dan organ cerna beristirahat, sebaiknya jangan langsung menyantap hidangan dalam jumlah besar. Saat tiba waktu berbuka makan makanan manis, seperti kolak, atau minum teh hangat, istirahatkan sesaat, bisa Anda gunakan jeda itu untuk menjalankan sholat magrib sambil memberi waktu organ cerna kita menyesuaikan. Baru setelah sholat Anda dapat lanjutkan kembali makan makanan yang lebih berat seperti nasi dan lauk-pauknya. Dan setelah Tarawih dilanjutkan lagi dengan sesi makan kecil atau camilan.

4. Jangan Tinggalkan Olahraga

Menjalankan puasa bukan berarti berhenti total berolahraga. Justru aktivitas fisik tetap dibutuhkan untuk menjaga kelancaran peredaran darah agar kita tidak mudah loyo. Namun untuk urusan ini pilih olahraga ringan yang tak membutuhkan energi berlebih, seperti lari-lari kecil atau jalan kaki. Sebaiknya lakukan olahraga menjelang waktu berbuka. Tarawih selain ibadah juga sebagai sarana menjaga kebugaran
jasmani karena saat melakukan sholat tarawih sama dengan membakar kalori.

5. Konsumsi Cukup Air

Air merupakan zat yang sangat dibutuhkan tubuh. Lebih dari 60 % tubuh kita terdiri dari air. Untuk menjalankan fungsinya dengan baik setiap organ tubuh kita membutuhkan air. Tanpa air yang cukup tubuh akan mengalami gangguan. Untuk itu perbanyak minum air untuk simpanan dalam tubuh supaya semua organ berfungsi dengan baik. Yang disebut air disini bukan hanya berupa air putih, tapi susu dan teh pun juga termasuk di dalamnya. Supaya kebutuhan tubuh tercukupi, aturlah agar Anda minum delapan gelas air sebelum menjalani puasa esok hari.

6. Kendalikan Emosi

Rasulallah bersabda bahwa puasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga tetapi juga menahan nafsu. Dengan kata lain tujuan puasa adalah me-manage emosi, belajar bersabar dan berupaya mendekatkan diri kepada Tuhan. Secara psikologis ini mempengaruhi mental-spiritual kita, dengan mengendalian emosi membuat jiwa kita
tumbuh lebih sehat, dan merasakan kedekatan dengan Allah membuat hati kita damai.(kapanlagi.com)

Syahrul: Kalau Korupsi, Jangan Bela Saya

MAKASSAR, BKM -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan secara resmi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) 7 pejabat tinggi di Sulsel di Hotel Kenari, Selasa (28/7). Dalam laporan KPK, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin memiliki kenaikan harta kekayaan yang cukup drastis. Laporan KPK tertanggal 11 Maret 2009 menyebutkan, Syahrul memiliki kekayaan tertinggi dari enam pejabat lainnya. Jumlah kekayaan Syahrul mencapai Rp8.856.034.009. Terdiri dari harta tidak bergerak sekitar Rp 4 miliar lebih. Harta bergerak lainnya Rp 1 miliar lebih, kekayaan transportasi Rp 653 juta, rekening giro dan tabungan sekitar Rp 2,3 miliar.
Jumlah kekayan Syahrul memiliki peningkatan drastis dibanding saat mendaftar sebagai Calon Gubernur Tahun 2007 lalu. LHKPN yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel saat itu menyebutkan kekayaan Syahrul Yasin Limpo sebanyak Rp3 miliar.
Harta ini meliputi harta tidak bergerak Rp1,4 miliar, harta bergerak berupa alat transportasi Rp1,1 miliar, peternakan, perikanan, pertambangan, giro sebesar Rp146.632.885 dan usaha lainnya Rp 300 juta .
Ini berarti, terdapat kenaikan harta kekayaan Syahrul 5,8 miliar selama 1,7 tahun dilantik sebagai Gubernur Sulsel. Angka tersebut dari selisih kenaikan kekayaan Syahrul dari Rp 3 Miliar menjadi Rp 8.856.034.009.
Sementara LHKPN Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin yang dirilis KPK tertanggal 29 Juli 2008 menyebutkan, kekayaannya mencapai Rp 6.745.161.262. Kekayaan Ilham terdiri dari harta tak bergerak Rp 2,278 miliar, transportasi 850 juta, usaha travel Rp 3,6 miliar, logam mulia Rp 1,3 miliar, tabungan dan giro Rp 110 juta. Namun terdapat pula hutang Rp1,3 miliar.
Dibanding rilis KPK di tahun 2007, total kekayaan Ilham saat itu hanya Rp 2.572.886.411. Rilis KPK ditandatangani Deputi Bidang Pencegahan KPK M Syamsa Adisasmita dan Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan KPK Budi Waluyo.
Dalam rilis itu menyebutkan, kekayaan Ketua DPD I Golkar Sulsel ini terdiri dari harta tidak bergerak berupa lahan luas empat bidang tanah 2323 m2 yang berada di Makassar dan Gowa. Selain itu terdapat pula luas bangunan 8.430 m2. Sehingga total nilai harta tidak bergerak sebesar Rp 2.474.122.000.
Sementara harta bergerak, berupa tiga unit motor merek Honda dan Yamaha. Terdapat pula tiga unit mobil merk Ford Escape, Alphard, dan Toyota Yaris. Sehingga total harta bergerak senilai Rp 613.282.000, logam mulia Rp 1.326.000.000 serta giro dan setara kas lainnya Rp 78.773.620.
Secara total harta tidak bergerak, bergerak, dan harta tidak bergerak lainnya mencapai Rp 4.492.177.620. Namun, dikarenakan terdapat utang senilai Rp 1.919.291.209. Sehingga sisa harta Rp 2.572.886.411.
Sehingga, selama setahun (2007-2008) selisih kenaikan harta Ilham ditaksir mencapai Rp 4 miliar. Angka tersebut ditarik dari kekayaan Ilham Rp 2.572.886.411 menjadi Rp 6.745.161.262.
Wakil Ketua KPK Haryono Umar mengatakan, pembuatan LHKPN tidak hanya melibatkan pejabat yang diperiksa secara personal. Tapi laporan tersebut juga berdasarkan investigas KPK dibeberapa lembaga dan instansi pemerintah yang berkaitan dengan pejabat tersebut.
"Kalau pejabat tersebut ada tanahnya, kami berhubungan BPN. Kalau ada asuransi, kami berhubungan juga dengan asuransi," katanya saat memberikan sambutan di hadapan 7 pejabat yakni Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang, Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Wakil Walikota Makassar Supomo Guntur, Kapolda Sulselbar Mathius Salempang, Pangdam VII Wirabuana Djoko Susilo Utomo, Ketua Pengadilan Tinggi Sulsel Rivai Rasyad, dan Rektor Universitas Hasanuddin Idrus Paturusi.
Usai kegiatan, Haryono menilai, kendati ada peningkatan kekayaan beberapa pejabat cukup drastis, namun LHKPN itu belum menunjukkan indikasi KKN. "Kalau ada, jelas sudah ditangani lebih awal. Tapi sejauh ini belum," katanya.
Ia juga meminta agar warga aktif memberi laporan terkait kasus yang didiga mengandung unsur KKN. Laporan dari warga, kata dia, sangat dibutuhkan KPK.
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan, apa yang dilaporkan KPK sudah cukup transparan. Ia enggan menanggapi adanya kenakan kekayaannya yang cukup drastis. "Yang jelas ini sudah transparan," katanya singkat.
Sementara kekayaan Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang sampai 18 Maret 2009 mencapai Rp3.854.310.713 ditambah tabungan dalam nilai mata uang asing yakni USD 59.842. Rinciannya, harta tak bergerak sekitar Rp2 miliar, tabungan giro dan tabungan Rp260 juta, surat berharga Rp1,1 miliar. Transportasi Rp5 juta dan usaha peternakan dan pertanian Rp500 juta.
Kekakayaan Wakil Walikota Makassar Supomo Guntur sampai 12 Februari 2008 mencapai Rp2.439.106.296. Dimana harta tak bergerak termasuk tanah di Jeneponto dan Makassar Rp1,4 miliar. Harta bererak Rp151,250 juta. Tabungan dan giro Rp497 juta dan transportasi Rp300 juta.
Sedangkan Pangdam VII Wirabuana Djoko Susilo Utomo tercatat 1 Februari 2009, adalah Rp1.263.706.433. Terdiri dari Harta tak bergerak Rp140 juta, harta bergerak lainnya Rp50 juta. Transportasi Rp500 juta. Tabungan dan giro Rp598 juta.
Sementara Kapolda Sulselbar Mathius Salempang memiliki total harta kekayaan pada pelaporan 16 Maret 2009 yakni Rp8.533.417.116 ditambah tabungan mata uang asing USD 59.842.
Rektor Unhas Idrus Paturusi hingga 13 Maret 2009 mencapai Rp5.933.948.022 ditambah tabungan mata uang asing USD5.460. Dimana harta bergerak Rp179 juta, harta tak bergerak Rp5,243 miliar. Transportasi Rp150 juta dan tabungan serta giro Rp381 juta.
Sedangkan Ketua Pengadilan Tinggi Sulsel Rivai Rasyad memiliki harta kekayaan terendah dari 7 pejabat lainnya. Laporan kekayaan Rivai hingga 9 September 2008 mencapai Rp879.532.298. Rinciannya, harta tak bergerak Rp511 juta. Harta bergerak lainnya Rp 95 juta, transportasi Rp110 juta. Rekeningggiro dan tabungan Rp 246 juta. Dan hutang Rp83 juta. Jadi total kekayaan adalah Rp 879,5 juta.

Karena NJOP

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo meminta masyarakat tidak beropini buruk terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa (28/7). Syahrul menilai, harta kekayaan miliknya riil dari hasil keringat menjadi pejabat. "Kalau memang ini hasil korupsi, jangan bela saya," kata Syahrul seperti yang ditirukan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel Agus Sumantri di Kantor Gubernur, kemarin.

Pernyatan tersebut diungkapkan Agus usai menggelar jumpa pers. Menurut Agus, rilis KPK yang menyebutkan Syahrul memiliki harta kekayaan meningkat drastis sebanyak Rp 5,8 miliar dari tahun 2007-2009 disebabkan oleh peningkatan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada harta tidak bergerak dan harta bergeraknya.
Harta tidak bergerak milik Syahrul berupa tanah dan rumah yang berdomisili di Makassar dan Gowa, mengalami peningkatan harga yang cukup signifikan. Sehingga berpengaruh meningkatnya jumlah kekayaan Syahrul.
"Dulu rumah Pak Gubernur di Gowa itu hanya Rp 30 juta, sekarang harganya sudah tinggi," katanya.
Begitupula dengan harta bergerak berupa kendaraan roda empat. Setelah dibeli, kata Agus, kendaraan tersebut mengalami peningkatan harga dari sebelumnya.
"Inilah yang membuat jumlahnya meningkat. Tapi sebenarnya, Pak Gubernur mendapatkan harta ini secara halal. Insya Allah," kata Agus Sumantri dengan wajah serius.
Informasi yang dihimpun BKM di Kantor Gubernur Sulsel, kemarin, jumlah gaji Syahrul sebagai gubernur sekitar Rp 8 juta. Sedangkan Agus sebagai Wakil Gubernur sekitar Rp 7 juta.
Agus Sumantri yang dikonfirmasi membenarkan bahwa gaji Syahrul mencapai Rp 8 juta per bulan. Hanya saja ia mengaku tidak tahu menahu tentang gaji Agus.
Saat ditanyai apakah gubernur dan wakil gubernur mendapat honor pada setiap kegiatan dan proyek. Ia juga mengaku tidak tahu menahu. "Yang jelas kenaikan harta kekayaan Pak Gubernur itu karena NJOP," tandasnya.
Selain Syahrul, kekajaan yang meningkat drastis adalah Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin. Namun, menurut Ilham, peningkatan tersebut dari berasal dari usaha yang dirintis istrinya sejak 12 tahun yang lalu.
"Laporan nilai kekayaan saya bertambah dari hasil usaha istri yang dikelola 12 tahun sebesar Rp 3,6 miliar. Meski demikian kita akan klarifikasi ulang. Karena jangan sampai jumlah tersebut tidak sebanding dengan konteks pajak. Metode penjualan hasil travel itu kan mendapat komisi dari penerbangan," kata Ilham.

Kekayaan Pejabat Sulsel
- Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo: Rp 8.856.034.009.
- Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang : Rp 3.854.310.713
- Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin: Rp 6.745.161.262.
- Wakil Walikota Makassar Supomo Guntur: 2.439.106.296.
- Rektor Unhas Idrus Paturusi: Rp5.933.948.022
- Ketua Pengadilan Tinggi Sulsel Rivai Rasyad: Rp879.532.298.
- Kapolda Sulselbar Mathius Salempang: Rp8.533.417.116 plus tabungan mata uang asing USD 59.842.
- Pangdam VII Wirabuana Djoko Susilo Utomo: 1.263.706.433.
(sumber : kpk)