Syahrul: Kalau Korupsi, Jangan Bela Saya

MAKASSAR, BKM -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan secara resmi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) 7 pejabat tinggi di Sulsel di Hotel Kenari, Selasa (28/7). Dalam laporan KPK, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin memiliki kenaikan harta kekayaan yang cukup drastis. Laporan KPK tertanggal 11 Maret 2009 menyebutkan, Syahrul memiliki kekayaan tertinggi dari enam pejabat lainnya. Jumlah kekayaan Syahrul mencapai Rp8.856.034.009. Terdiri dari harta tidak bergerak sekitar Rp 4 miliar lebih. Harta bergerak lainnya Rp 1 miliar lebih, kekayaan transportasi Rp 653 juta, rekening giro dan tabungan sekitar Rp 2,3 miliar.
Jumlah kekayan Syahrul memiliki peningkatan drastis dibanding saat mendaftar sebagai Calon Gubernur Tahun 2007 lalu. LHKPN yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel saat itu menyebutkan kekayaan Syahrul Yasin Limpo sebanyak Rp3 miliar.
Harta ini meliputi harta tidak bergerak Rp1,4 miliar, harta bergerak berupa alat transportasi Rp1,1 miliar, peternakan, perikanan, pertambangan, giro sebesar Rp146.632.885 dan usaha lainnya Rp 300 juta .
Ini berarti, terdapat kenaikan harta kekayaan Syahrul 5,8 miliar selama 1,7 tahun dilantik sebagai Gubernur Sulsel. Angka tersebut dari selisih kenaikan kekayaan Syahrul dari Rp 3 Miliar menjadi Rp 8.856.034.009.
Sementara LHKPN Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin yang dirilis KPK tertanggal 29 Juli 2008 menyebutkan, kekayaannya mencapai Rp 6.745.161.262. Kekayaan Ilham terdiri dari harta tak bergerak Rp 2,278 miliar, transportasi 850 juta, usaha travel Rp 3,6 miliar, logam mulia Rp 1,3 miliar, tabungan dan giro Rp 110 juta. Namun terdapat pula hutang Rp1,3 miliar.
Dibanding rilis KPK di tahun 2007, total kekayaan Ilham saat itu hanya Rp 2.572.886.411. Rilis KPK ditandatangani Deputi Bidang Pencegahan KPK M Syamsa Adisasmita dan Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan KPK Budi Waluyo.
Dalam rilis itu menyebutkan, kekayaan Ketua DPD I Golkar Sulsel ini terdiri dari harta tidak bergerak berupa lahan luas empat bidang tanah 2323 m2 yang berada di Makassar dan Gowa. Selain itu terdapat pula luas bangunan 8.430 m2. Sehingga total nilai harta tidak bergerak sebesar Rp 2.474.122.000.
Sementara harta bergerak, berupa tiga unit motor merek Honda dan Yamaha. Terdapat pula tiga unit mobil merk Ford Escape, Alphard, dan Toyota Yaris. Sehingga total harta bergerak senilai Rp 613.282.000, logam mulia Rp 1.326.000.000 serta giro dan setara kas lainnya Rp 78.773.620.
Secara total harta tidak bergerak, bergerak, dan harta tidak bergerak lainnya mencapai Rp 4.492.177.620. Namun, dikarenakan terdapat utang senilai Rp 1.919.291.209. Sehingga sisa harta Rp 2.572.886.411.
Sehingga, selama setahun (2007-2008) selisih kenaikan harta Ilham ditaksir mencapai Rp 4 miliar. Angka tersebut ditarik dari kekayaan Ilham Rp 2.572.886.411 menjadi Rp 6.745.161.262.
Wakil Ketua KPK Haryono Umar mengatakan, pembuatan LHKPN tidak hanya melibatkan pejabat yang diperiksa secara personal. Tapi laporan tersebut juga berdasarkan investigas KPK dibeberapa lembaga dan instansi pemerintah yang berkaitan dengan pejabat tersebut.
"Kalau pejabat tersebut ada tanahnya, kami berhubungan BPN. Kalau ada asuransi, kami berhubungan juga dengan asuransi," katanya saat memberikan sambutan di hadapan 7 pejabat yakni Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang, Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Wakil Walikota Makassar Supomo Guntur, Kapolda Sulselbar Mathius Salempang, Pangdam VII Wirabuana Djoko Susilo Utomo, Ketua Pengadilan Tinggi Sulsel Rivai Rasyad, dan Rektor Universitas Hasanuddin Idrus Paturusi.
Usai kegiatan, Haryono menilai, kendati ada peningkatan kekayaan beberapa pejabat cukup drastis, namun LHKPN itu belum menunjukkan indikasi KKN. "Kalau ada, jelas sudah ditangani lebih awal. Tapi sejauh ini belum," katanya.
Ia juga meminta agar warga aktif memberi laporan terkait kasus yang didiga mengandung unsur KKN. Laporan dari warga, kata dia, sangat dibutuhkan KPK.
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan, apa yang dilaporkan KPK sudah cukup transparan. Ia enggan menanggapi adanya kenakan kekayaannya yang cukup drastis. "Yang jelas ini sudah transparan," katanya singkat.
Sementara kekayaan Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang sampai 18 Maret 2009 mencapai Rp3.854.310.713 ditambah tabungan dalam nilai mata uang asing yakni USD 59.842. Rinciannya, harta tak bergerak sekitar Rp2 miliar, tabungan giro dan tabungan Rp260 juta, surat berharga Rp1,1 miliar. Transportasi Rp5 juta dan usaha peternakan dan pertanian Rp500 juta.
Kekakayaan Wakil Walikota Makassar Supomo Guntur sampai 12 Februari 2008 mencapai Rp2.439.106.296. Dimana harta tak bergerak termasuk tanah di Jeneponto dan Makassar Rp1,4 miliar. Harta bererak Rp151,250 juta. Tabungan dan giro Rp497 juta dan transportasi Rp300 juta.
Sedangkan Pangdam VII Wirabuana Djoko Susilo Utomo tercatat 1 Februari 2009, adalah Rp1.263.706.433. Terdiri dari Harta tak bergerak Rp140 juta, harta bergerak lainnya Rp50 juta. Transportasi Rp500 juta. Tabungan dan giro Rp598 juta.
Sementara Kapolda Sulselbar Mathius Salempang memiliki total harta kekayaan pada pelaporan 16 Maret 2009 yakni Rp8.533.417.116 ditambah tabungan mata uang asing USD 59.842.
Rektor Unhas Idrus Paturusi hingga 13 Maret 2009 mencapai Rp5.933.948.022 ditambah tabungan mata uang asing USD5.460. Dimana harta bergerak Rp179 juta, harta tak bergerak Rp5,243 miliar. Transportasi Rp150 juta dan tabungan serta giro Rp381 juta.
Sedangkan Ketua Pengadilan Tinggi Sulsel Rivai Rasyad memiliki harta kekayaan terendah dari 7 pejabat lainnya. Laporan kekayaan Rivai hingga 9 September 2008 mencapai Rp879.532.298. Rinciannya, harta tak bergerak Rp511 juta. Harta bergerak lainnya Rp 95 juta, transportasi Rp110 juta. Rekeningggiro dan tabungan Rp 246 juta. Dan hutang Rp83 juta. Jadi total kekayaan adalah Rp 879,5 juta.

Karena NJOP

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo meminta masyarakat tidak beropini buruk terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa (28/7). Syahrul menilai, harta kekayaan miliknya riil dari hasil keringat menjadi pejabat. "Kalau memang ini hasil korupsi, jangan bela saya," kata Syahrul seperti yang ditirukan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel Agus Sumantri di Kantor Gubernur, kemarin.

Pernyatan tersebut diungkapkan Agus usai menggelar jumpa pers. Menurut Agus, rilis KPK yang menyebutkan Syahrul memiliki harta kekayaan meningkat drastis sebanyak Rp 5,8 miliar dari tahun 2007-2009 disebabkan oleh peningkatan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada harta tidak bergerak dan harta bergeraknya.
Harta tidak bergerak milik Syahrul berupa tanah dan rumah yang berdomisili di Makassar dan Gowa, mengalami peningkatan harga yang cukup signifikan. Sehingga berpengaruh meningkatnya jumlah kekayaan Syahrul.
"Dulu rumah Pak Gubernur di Gowa itu hanya Rp 30 juta, sekarang harganya sudah tinggi," katanya.
Begitupula dengan harta bergerak berupa kendaraan roda empat. Setelah dibeli, kata Agus, kendaraan tersebut mengalami peningkatan harga dari sebelumnya.
"Inilah yang membuat jumlahnya meningkat. Tapi sebenarnya, Pak Gubernur mendapatkan harta ini secara halal. Insya Allah," kata Agus Sumantri dengan wajah serius.
Informasi yang dihimpun BKM di Kantor Gubernur Sulsel, kemarin, jumlah gaji Syahrul sebagai gubernur sekitar Rp 8 juta. Sedangkan Agus sebagai Wakil Gubernur sekitar Rp 7 juta.
Agus Sumantri yang dikonfirmasi membenarkan bahwa gaji Syahrul mencapai Rp 8 juta per bulan. Hanya saja ia mengaku tidak tahu menahu tentang gaji Agus.
Saat ditanyai apakah gubernur dan wakil gubernur mendapat honor pada setiap kegiatan dan proyek. Ia juga mengaku tidak tahu menahu. "Yang jelas kenaikan harta kekayaan Pak Gubernur itu karena NJOP," tandasnya.
Selain Syahrul, kekajaan yang meningkat drastis adalah Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin. Namun, menurut Ilham, peningkatan tersebut dari berasal dari usaha yang dirintis istrinya sejak 12 tahun yang lalu.
"Laporan nilai kekayaan saya bertambah dari hasil usaha istri yang dikelola 12 tahun sebesar Rp 3,6 miliar. Meski demikian kita akan klarifikasi ulang. Karena jangan sampai jumlah tersebut tidak sebanding dengan konteks pajak. Metode penjualan hasil travel itu kan mendapat komisi dari penerbangan," kata Ilham.

Kekayaan Pejabat Sulsel
- Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo: Rp 8.856.034.009.
- Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang : Rp 3.854.310.713
- Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin: Rp 6.745.161.262.
- Wakil Walikota Makassar Supomo Guntur: 2.439.106.296.
- Rektor Unhas Idrus Paturusi: Rp5.933.948.022
- Ketua Pengadilan Tinggi Sulsel Rivai Rasyad: Rp879.532.298.
- Kapolda Sulselbar Mathius Salempang: Rp8.533.417.116 plus tabungan mata uang asing USD 59.842.
- Pangdam VII Wirabuana Djoko Susilo Utomo: 1.263.706.433.
(sumber : kpk)

Rabu, 29-07-2009
MAKASSAR, BKM -- Calon Presiden Jusuf Kalla akhirnya menjelaskan kepada masyarakat Sulsel tentang gugatannya ke Mahkama Konstitusi (MK) terkait hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009. Ia menilai langkah tersebut ditempuh bukan atas pertimbangan menang atau kalah, namun soal prinsip bangsa. "Ini mengenai prinsip bangsa. Makanya saya ingin maju kembali secara demokrasi, dengan niat baik dan jujur. Kalau hal ini tidak berjalan, maka hasilnya tidak akan menyenangkan semua pihak. Baik yang menang, yang kalah apalagi masyarakat," kata Wapres Jusuf Kalla sesaat setelah tiba kediaman pribadinya Jl Haji Bau, Selasa (28/7). Dalam sambutannya, JK didampingi Ketua DPD I Golkar Ilham Arief Sirajuddin dan pengurusnya, serta Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.
Lanjut JK , syarat demokrasi sudah jelas dalam undang-undang yakni dari rakyat, oleh rakya dan untuk rakyat. Sehingga adanya suara rakyat yang berkurang dan bertambah dalam Pilpres harus diluruskan melalui jalur hukum.
"Kalau kita menjalankan proses demokrasi secara tidak baik, maka hasilnya juga tidak baik. Langkah saya ini demi kemenangan rakyat," ujar ketua umum partai Golkar ini dengan penuh semangat.
Apapun hasil dari putusan MK, JK juga tidak mempersoalkannya. Yang penting bagi dia, demokrasi yang diharapkan masyarakat sudah dilakukan dengan baik.
JK juga mengungkapkan rasa terima kasih terhadap segenap dukungan warga Sulsel dalam Pilpres. Meskipun hasil survei menyatakan bahwa ia kalah, namun ia menilai hal tersebut tidak menjadi masalah. Ia mengaku bangga dengan pilihan warga Sulsel yang penuh persatuan dan kesatuan.
"Saya kembali ke kampung ini untuk silaturrahmi, karena saya bangga dengan masyarakat Sulsel. Terimakasih atas dukungannya," katanya.

Songkok Bugis

Sejak pagi sekitar pukul 09.00 Wita, beberapa ruas jalan sekitar kediaman pribadi Jusuf Kalla di Jl Haji Bau, Selasa (28/7) mengalami kemacetan. Di sana-sini aparat keamanan terlihat berjaga-jaga dan sebahagian mengatur arus lalulintas.
Terlebih suasana di kediaman JK. Dari perempatan Jl Haji Bau-Jl Arif Rate, ratusan siswa SD tampak berbaris rapi. Mereka mengenakan seragam lengkap sambil membawa bendera merah putih berukuran kecil.
Di sebelah utara Jl Haji Bau terlihat truk yang berisi alat musik. Diatasnya tampak beberapa mahasiswa yang orasi tentang semangat JK maju dalam Pilpres. Sedangkan tenda yang dipasang di depan kediaman JK, berisi ratusan orang yang terdiri dari relawan JK-Wiranto, warga Makassar, karyawan PT Haji Kalla dan PNS. Terlihat pula beberapa orang yang mengenakan pakaian adat Bugis Makassar.
Sekitar pukul 11.00 Wita, iring-iringan Wakil Presiden Jusuf Kalla akhirnya tiba di Jl Haji Bau. Di balik suara alat musik Makassar Gandrang Bulo, ratusan orang terdengar menerikkan nama JK.
Dari mobil sedan hitam DD 2, JK yang terlihat senyum-senyum langsung disambut secara adat. Dibawah payung berwarna emas, Jk dipakaikan Songkok Bugis dan sempat diangkat oleh beberapa pemangku adat atau dalam bahasa Makassar "disompo" beberapa saat. Saat memasuki kediamannya, JK juga disirami beras.
Dalam sambutannya, JK berterimakasih atas penyambutan yang cukup meriah tersebut. "Kalau saya datang, saya selalu bilang tidak usah repot-repot," kata JK tersebut.
JK juga mengaku sambutan tersebut mengingatkannya saat dipecat sebagai mentri. "Kalau saya begini, selalu saja disambut meriah," ungkapnya sambil tertawa kecil.
Setelah dari kediaman pribadi Jl Haji Bau, JK langsung menuju Graha Pena sebagai pembicara dalam Seminar Nasional bertajuk "peran media dalam membangun interpreniurship". Selain itu, ia juga diundang khusus dalam perayaan ulang tahun Direktur Utama Media Fajar Alwi Hamu yang ke-65 tahun.
Saat memberi sambutan, JK menyebut Alwi Hamu sebagai kunci inggris. Sebutan tersebut sebagai bentuk persamaan bagi Alwi yang dinilai serba bisa.
"Dia itu kunci Inggris, bisa apapun," katanya menyulut tawa dari kalangan peserta yang didominasi sahabat Alwi Hamu seperti Aka Mahmud dan Hamid Awaluddin.
Sebutan tersebut, kata JK, sudah melekat sejak Alwi masih berstatus aktivis mahasiswa. Alwi muda dinilai memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa seni. "Kalau tidak ada pelawak, panggil Alwi. Tidak ada penyanyi, panggil saja Alwi," katanya tersenyum lebar.
Ia berharap agar Alwi Hamu dan Media Fajar Group terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat dalam memajukan bangsa dan negara.
Alwi Hamu dalam sambutannya berterimakasih atas kehadiran JK dan sahabat-sahatnya. Ia berharap agar sisa hidupnya bisa diabdikan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat. "Saya tetap ingin berkiprah lebih baik lagi," kata Alwi.

MAKASSAR, BKM -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel akhirnya merespons tantangan Pemkot terhadap pemberlakuan Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai pembersihan bangunan di wilayah Benteng Fort Rotterdam. Pemprov berjanji siap membongkar Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) yang berada di dekat cagar budaya tersebut.

Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Numang mengatakan, pembersihan bangunan diwilayah Fort Rotterdam harus dilakukan. Pemprov sebagai pemegang kebijakan siap mengawal Pergub tersebut dengan membongkar Disperindag Sulsel.
"Kami siap melakukan pembongkaran," kata Agus di Kantor Gubernur, Rabu lalu. Kebijakan tersebut, kata Agus, dilakukan jika Kerajaan Belanda sudah sepekat melakukan kerjasama pariwisata dengan Pemprov Sulsel. Salah satu langkah Pemprov yakni memperbaiki kondisi potensi wisata di Sulsel. "Kami akan mengusulkan dana hibah untuk itu," terang Agus.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel mengeluarkan Pergub mengenai pembersihan wilayah Benteng Rotterdam dari maraknya bangunan berupa rumah toko (ruko). Kebijakan tersebut sebagai bentuk penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1993 tentang cagar budaya, situs tidak boleh dilindungi oleh bangunan disekitarnya.
Setelah Pergub dilayangkan ke Pemkot Makassar, Pemkot terlebih dahulu menantang Pemprov untuk membongkar asetnya sendiri berupa kantor Disperindag.

SETELAH menunggu lama, Sekretariat Negara (Setneg) akhirnya memberi sinyal kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel terkait anggaran pembangunan Wisma Negara di lokasi Centerpoint of Indonesia (CoI). Anggaran yang diusulkan sebesar Rp 400 miliar tersebut diperkirakan dikucurkan pada APBN 2010.

Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemprov Sulsel, Syarif Burhanuddin mengatakan, Pemprov sudah menerima informasi dari Mensesneg terkait pengalokasian anggaran untuk Wisma Negara.
"Mudah-mudahan saja berjalan lancar," harap Syarif Burhanuddin saat dikonfirmasi, kemarin.
Menurut Syarif, pengalokasian anggaran Wisma Negara merupakan sharing pembiayaan antara pemerintah pusat dan Pemprov Sulsel.
Biaya pembangunan sekitar Rp 400 miliar ditanggung Sekretariat Negara, sedangkan kontribusi Pemprov Sulsel berupa penyediaan dan pematangan lahan.
"Pemprov juga menyiapkan analisis mengenai dampak lingkungan, desain wisma, serta akses menuju lokasi yang akan direklamasi," terang Syarif.
Ia juga menyebutkan, seluruh biaya pemeliharaan juga sepenuhnya ditanggung oleh Sekretariat Negara. Sebab, katanya, bangunan tersebut merupakan aset dan inventaris pemerintah.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Tan Malaka Guntur mengatakan, pengusulan anggaran Wisma Negara ke pemerintah pusat dimasukkan ke dalam perencanaan program terpadu Makassar Maros Sungguminasa dan Takalar (Mamminasata).
Ia mengaku pemerintah pusat sedang mengkaji usulan tersebut. Selanjutnya akan dituangkan ke dalam peraturan pemerintah. "Setelah Pilpres (Pemilihan Presiden) 2009, peraturannya keluar," katanya.
Pada masterplan proyek CoI, Pemprov Sulsel menyediakan lahan seluas 5 hektar di sisi utara untuk pembangunan Wisma Negara. Untuk luas bangunan, proyek yang nyaris mendekat ke arah Pulau Laelae tersebut ditaksir 2 hektar. Kemudian 3 hektar lainnya untuk taman dan dua landasan darurat helikopter. (bkm)

Selasa, 21-07-2009
MAKASSAR, BKM -- Keinginan Pemprov Sulsel menjadikan artis cantik Manohara Odelia Pinot sebagai duta wisata Takabonerate Island akhirnya kandas. Artis yang kini naik daun ini dipastikan batal memeriahkan ajang pariwisata tersebut. Informasi mengenai batalnya Mano -- panggilan akrab Manohara -- sebagai duta wisata Sulsel untuk Takabonerate diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata Sulsel Suaib Malombasi di Kantor Gubenrnur Sulsel, kemarin. Suaib mengungkapkan, Mano batal dipinang sebagai duta karena masih sibuk dengan berbagai shuting di Jakarta. Belum lagi, Mano masih fokus pada permasalahan hukum dengan sang suami Sultan Klantang.
"Mungkin kita pending dulu, kurang tepat kalau kami panggil sekarang," ungkap Suaib.

Informasi yang berkembang di Kantor Gubernur, batalnya Manohara sebagai duta wisata Sulsel juga erat hubungannya dengan internal Pemprov. Menurut beberapa sumber, salah seorang istri unsur pimpinan di Pemprov ogah bila Mano dijadikan duta.
Saat Suaib dikonfirmasi terkait hal itu, ia hanya tertawa lepas. "Hahahaha... saya tidak tahu itu," kata Suaib berkelit.
Namun demikian, batalnya Mano sebagai duta wisata tidak berarti menyurutkan optimisme Pemprov untuk mendatangkan puluhan ribu wisatawan asing. Suaib juga menilai bom yang terjadi di hotel JW Marriott-Ritz Carlton Jakarta juga tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap laju wisman ke Sulsel.
"Promosi wisata tidak lagi menghubungkan negara dengan negara, tapi kota ke kota. Kalau ada peristiwa di satu kota, maka di kota lain tidak masalah," ungkapnya sembari menyebutkan bahwa Takabonerate sedang dalam pemeliharaan baik akses transportasi dan alam. Anggaran pemeliharaan akan ditambahkan di APBD Perubahan 2009. "Yang jelas, miliaran," katanya tak ingin menyebut jumlah dana.

Rabu, 22-07-2009
Badan Meteorologi dan Geofisika Wilayah IV Makassar mengumumkan adanya gejala fenomena Elnino yang bakal melanda Sulsel. Elnino yang ditandai dengan musim kering berkepanjangan itu mulai muncul dengan curah hujan Juni-Juli 2009 yang di bawah normal.
Kepala Sub Bagian Pelayanan Jasa BMG Wilayah IV Makassar, Sujarwo mengatakan, hasil penelitian sementara BMG menyebutkan bahwa gejala Elnino di Sulsel mencapai frekuensi 70 sampai 80 persen. Jika puncak kemarau yang diprediksi pertengahan Agustus 2009 memiliki curah hujan dibawah 10 melimeter, maka Elnino benar-benar terjadi.
"Dampak Elnino sangat besar bagi persediaan air di Sulsel. Makanya warga sebaiknya menghemat air," kata Sujarwo di Kantor BMG, kemarin.
Fenomena Elnino, kata Sujarwo, juga disebabkan oleh memanasnya suhu bumi di samudera pasifik. Elnino akan mengakibatkan curah hujan semakin rendah, sehingga musim penghujan di Sulsel yang diprediksi November 2009 bisa mengalami kemunduran sampai Desember.
Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Numang yang dikonfirmasi mengenai ancaman musim kering, mengatakan bahwa informasi yang diperoleh Pemprov sampai saat ini bahwa kemungkinan adanya Elnino sangat kecil. Namun demikian, Pemprov akan menyikapi masalah ini dengan memanggil BMG.
"Dalam waktu dekat BMG akan kami panggil untuk memperjelas kemungkinan ELnino dan mencari solusinya," ungkap Agus di Kantor Gubernur, kemarin.

Jika Sekprov Dimutasi ke Depdagri

MAKASSAR, BKM -- Isu tentang keinginan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) menarik Sekretaris Provinsi Sulsel, A Muallim ke Jakarta terus berkembang. Bahkan sudah ada beberapa pejabat di Pemprov Sulsel yang disebut-sebut memiliki kans menggantikan Muallim jika jadi ditarik ke pusat.

Pejabat tersebut adalah Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Sulham Hasan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Tan Malaka Guntur, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, HA Patabai Pabokori dan Asisten III, Sidik Salam.

Kans keempat pejabat untuk menduduki kursi Muallim karena memenuhi syarat berdasarkan senioritas dan kepangkatan. Sesuai aturan, pangkat keempat pejabat eselon dua yang sudah IVd ini dinilai memenuhi syarat berkompetisi meraih kepemimpinan tertinggi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut.
Kepala BKD Sulsel, A Murni Amien Situru yang dikonfirmasi kemarin, membenarkan pangkat keempat pejabat eselon dua tersebut adalah IVd. Ia mengakui bahwa dari segi kepangkatan, kempat pejabat ini memang memenuhi syarat untuk berkompetisi pada pemilihan Sekprov.
"Tapi kan bukan cuma kepangkatan yang menjadi syarat utama. Ada pertimbangan kompetensi dan lainnya," katanya di Kantor Gubernur Sulsel, kemarin.
Ia menilai, sejauh ini belum ada alasan tepat mengganti Sekprov Sulsel, A Muallim. Menurut Murni, dari segi kompetensi belum ada pejabat yang bisa menyaingi Muallim. Dari segi usia, Muallim baru mencapai 55 Tahun, masih ada sekitar 7 tahun lagi menjadi Sekprov.
"Kalau mau ditarik ke Depdagri saya tidak tahu itu. Yang pasti beliau akan menjadi Sekprov sampai masa periode gubernur berakhir," katanya.
Murni juga menyebutkan masih ada tiga pejabat lainnya yang memiliki pangkat IVd, yakni Kadisnaker, Saggaf Saleh, mantan Kadispenda, A Yaksan Hamzah dan dia sendiri sebagai Kepala BKD.
Namun, tambahnya, dari segi kepangkatan keempat pejabat yang disebut sebelumnya lebih senior dari pada tiga pejabat lainnya. "Seperti Pak Saggaf Saleh, baru satu tahun berpangkat IVd, sementara empat pejabat sebelumnya sudah tiga tahunan," tandasnya.
Sulham Hasan yang dikonfirmasi juga mengakui bahwa ia sudah memiliki pangkat IVd. Saat ditanya bahwa pangkat tersebut memenuhi syarat untuk menduduki kursi Sekprov, ia hanya tersenyum kecil dan langsung mengalihkan perhatian.
"He..he..he... Eh bagaimana itu caranya mengikuti polling Pilkada Daerah di BKM?," kata Sulham berupaya mengalihkan perhatian.
Sebelumnya, beredar informasi Muallim akan ditarik ke Depdagri menjadi salah satu Direktur Jenderal di Depdagri. Ia dibidik karena kompetensi, senioritas, dan kepangkatannya sudah cukup memadai.
Sekprov Sulsel, A Muallim yang dikonfirmasi sebelumnya soal rencana penarikannya ke Depdagri hanya tersenyum kecil. Meski berupaya mengelak, ia mengaku tetap siap menunggu informasi dari pemerintah pusat.

Kadis Pertanian Lutra Kepala BKP, Tiga Plt Dipertimbangkan

MAKASSAR, BKM -- Mutasi pejabat eselon II dan III di lingkup Pemprov Sulsel sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berlangsung dramatis, Jumat (17/7) di Kantor Gubernur Sulsel. Ahmad Nanring yang selama ini ditunjuk sebagai pelaksana tugas (plt) Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) batal didefinitifkan. Malah, jabatan Kepala BKP diserahkan kepada Kepala Dinas Pertanian Luwu Utara, Kasim Alwi.

Selain itu, jabatan Kepala Satuan Pamong Praja (Kasat Pol PP) yang ditinggalkan Agus Sumantri dikosongkan. Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo batal menunjuk Camat Somba Opu Kabupaten Gowa, Majid Hayat menggantikan Agus.
Agus sendiri ditunjuk menjadi Kepala Biro Humas dan Protokol menggantikan Jufri Rahman yang diplot sebagai Kepala Badan Pengembangan Suberdaya Manusia Aparatur (BPSMA). Jufri menggantikan Muh Sidik Salam yang naik jabatan menjadi Asisten III menggantikan Basra Hafid yang memasuki masa persiapan pensiun.
Prediksi pejabat eselon dua berstatus Plt akan didefinitifkan juga terbukti. Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Nico Biringkanae dan Plt Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Teofilus Allolerung akhirnya dilantik.
Ahmad Nanring yang sebelumnya ditunjuk sebagai plt Kepala BKP memang sejak awal cukup berat untuk didefinitifkan. Malah, seperti yang diprediksikan koran ini, Ahmad Nanring untuk mutasi kali ini masih belum bisa didefinitifkan sebagai Kepala BKP. Tapi, hasil keputusan, malah Ahmad Nanring dikembalikan ke jabatannya semula menjadi kepala bidang di BKP.
Batalnya Ahmad Nanring ditunjuk sebagai Kepala BKP menjadi isu hangat di Pemprov Sulsel. Informasi yang diperoleh BKM menyebutkan, kebijakan itu mengundang reaksi dari Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu'mang. Diisukan, Ahmad adalah salah satu pejabat kepercayaan Agus yang 'ditendang' dari kursi eselon dua.
Sumber di Pemprov Sulsel menyebutkan, Agus tidak bisa berbuat banyak, karena pencopotan Ahmad diduga bernuansa politis. Baperjakat sebagai pembuat nota pertimbagan juga diduga tidak bisa bisa berbuat banyak atas kebijakan tersebut. "Ini memang politis," kata pejabat yang meminta namanya tidak dikorankan.
Selain itu, berhembus pula isu bahwa Baperjakat mempertimbangkan posisi tiga pejabat eselon dua berstatus plt lainnya. Mereka adalah Plt Asisten II Pemprov Sulsel Moh Yushar Huduri, Plt Kepala Dinas Pendapatan Daerah Arifin Dahlan dan Plt Kepala Biro Perlengkapan Mustari Soba. Kinerja mereka terus dipantau, sehingga posisinya belum aman.
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dalam sambutannya mengatakan, mutasi itu bukan karena adanya tendensius pejabat. Bukan pula karena ada unsur KKN maupun faktor persaingan saat Pilgub antara Syahrul dan mantan Gubernur Amin Syam.
''Sebelum menandatangani SK ini, saya sempat berkali-kali meminta pertimbangan dari Sekprov dan Kepala BKD tentang sosok pejabat yang akan ditempatkan di salah satu bagian. Kita tidak ingin menempatkan pejabat yang kerjanya hanya biasa-biasa saja. Tapi yang kita inginkan adalah pejabat yang mau bekerja keras dan luar biasa untuk kepentingan masyarakat. Jabatan yang diemban sekarang ini bukanlah pemberian tapi sebuah amanah. Jadi saudara-saudara mengucapkan sumpah dan janji bukan sekadar mengucapkan kata-katanya. Tapi ini adalah janji Anda kepada Allah SWT. Jadi kalau Anda ingkar, berarti Anda sendiri yang menanggung dosanya,'' tegas Syahrul.
Syahrul menegaskan, mutasi dilakukan untuk penyesuain PP 41 dengan mempertimbangkan beberapa syarat seperti kualitas, kompetensi dan kepangkatan. Syahrul juga membenarkan akan ada mutasi susulan. "Ini bertahap," ungkap Syahrul.
Sementara itu, Sekretaris Baperjakat Sulsel A Murni Amien Situru mengatakan, pengosongan Kasatpol PP disebabkan karena Pemprov masih menyusun penerapan PP 41. Dalam PP tersebut, Kasatpol PP akan dijabat oleh pejabat eselon dua.
"Nanti saja dilihat," kata Murni saat ditanyai apakah Camat Sombaopu ditarik untuk mengisi jabatan tersebut atau tidak.
Soal posisi Ahmad Nanring, Murni mengatakan bahwa Ahmad dikembalikan pada jabatan sebelumnya sebagai Kepala Bidang di BKP. Namun ia tak ingin ingin berkomentar saat ditanyai apakah pencopotan Ahmad menyangkut kinerja atau tidak. "Itu kebijakan pimpinan," katanya berkelit.
Murni juga menjelaskan jabatan Basra Hafid setelah digeser oleh Muh Sidik tak ada lagi. Basra tinggal menunggu Masa Persiapan Pensiun (PPP) yang dijadwalkan akhir tahun ini.

Dua Pelaku Bom Bunuh Diri di Mega Kuningan
MAKASSAR, BKM -- Polda Sulsel menyatakan, Sulsel dalam keadaan siaga satu menyusul adanya ledakan bom di Mega Kuningan, tepatnya di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jakarta, Jumat (17/7) pagi kemarin. "Sulselbar masih dalam tahap siaga satu," kata Kapolda Sulselbar melalui Kabid Humas Polda Sulselbar, Kombes Pol Drs H Hery Subiansauri, SH kepada BKM Jumat (17/7) kemarin. Ini berarti, sambil menunggu final perhitungan perolehan suara, lalu terjadi ledakan di Jakarta, tentunya kesiapsiagaan pengamanan lebih meningkat lagi. Beberapa jam pascapeledakan di Jakarta, seluruh pimpinan Kesatuan Kewilayahan jajaran Sulselbar telah diperintahkan agar tidak lengah. Telah diperintahkan, segera mengambil langkah-langkah preventif. Terutama sekali, pada saat jam-jam yang dinilai rawan.




"Selain itu, seluruh sarana umum, terutama terminal darat, laut, udara serta jalur lintas perbatasan, sejak Jumat siang, langsung mendapat pemantauan dan penjagaan khusus," tandas Hery Subiansauri.
Sementara itu Kapolwiltabes Makassar, Kombes Pol Drs Burhanuddin Andi,SH menandaskan, mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk, jajaran Polwiltabes telah diinstruksikan terus siaga. Patroli ditingkatkan serta pengawasan terhadap berbagai obyek vital, terutama kantor perbankan, telekomunikasi, PLN, dll.
Selain itu, lanjut Kapolwil, seluruh mal, hotel, terutama yang terdapat tamu-tamu asing serta sarana publik lainnya juga mendapat pengamanan ekstra. ''Pengamanan ekstra itu bukan hanya dalam bentuk tampilnya anggota Polri beruniform, tapi juga pengawasan dalam bentuk tertutup (nonuniform),'' ujar Burhanuddin.
Untuk mempertahankan kondusifnya wilayah Polwiltabes Makassar, diimbau masyarakat luas, termasuk pengelola hotel dan penginapan agar meningkatkan kemampuan deteksi. ''Seluruh tamu, harus terdata identitasnya dengan baik dan benar. Dengan demikian, jika terjadi sesuatu, memudahkan penyelidikan,'' pinta Kapolwil.
''Jika masyarakat menemukan benda aneh serta mencurigakan, langkah terbaik, sesegera mungkin menghubungi kantor polisi terdekat,'' pinta Kapolwil.
Tokoh-tokoh masyarakat juga diimbau berperan aktif serta meningkatkan hubungan komunikasi, baik sesama tokoh masyarakat maupun dengan unsur pengamanan setempat.
Terhadap tamu yang menginap 1x2 jam, agar dilaporkan identitas lengkapnya ke pemerintah setempat, minimal kepada Ketua RK/RW.
Begitupula, pemilik rumah kontrak, jangan terlena. Identitas setiap pengontrak, harus terdata dengan benar. Kalau ada pengontrak, lanjut Kapolwil, jarang keluar, apalagi jika enggan bersosialisasi warga sekitar, itu patut dipertanyakan. ''Kalau seluruh elemen berperan aktif, Insya Allah, situasi Kamtibmas di wilayah kita akan tetap kondusif. Dengan demikian roda perekonomian berjalan normal,'' tandas Kapolwil.
Malam tadi, polisi sudah terlihat melakukan pengamanan ketat. Sejumlah razia digelar di titik-titik yang dinilai rawan. Seperti Polres Gowa, sebanyak 45 personel melakukan pemeriksaan di jalur provinsi yang menghubungkan Makassar dengan daerah selatan. Ratusan kendaraan roda dua dan empat diperiksa.
Pemeriksaan ketat dilakukan pada kendaraan boks dan memakai riben tebal. Ipda Imam Bukhari, personel polisi yang ikut dalam pengamanan, hal ini dilakukan untuk mencegah sebelum masalah terjadi.

9 Tewas, 41 Luka

Kemarin, dua ledakan mengguncang dua hotel di Mega Kuningan, yaitu di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz-Carlton. Sembilan orang tewas dan sedikitnya 41 lainnya luka dan dirawat di sejumlah rumah sakit.
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Nanan Sukarna menyampaikan jumlah korban sementara sebanyak 50 orang, baik korban tewas maupun korban luka. Hal itu disampaikan Nanan kepada wartawan di depan Hotel JW Marriott, Jakarta, Jumat (17/7).
Nanan merinci, sebanyak 9 orang meninggal dunia dan 41 orang lainnya mengalami luka-luka. Dari 50 orang korban, Nanan menjelaskan, 14 orang merupakan warga negara asing.
Namun ada juga yang menyebutkan, sebanyak 61 orang korban luka dievakuasi dari lokasi ledakan dan 53 orang diantaranya menjalani rawat inap. Salah satu korban tewas adalah Presiden Direktur PT Holcim, Timothy McKay.
Kepala Kepolisian RI, Jenderal Bambang Hendarso Danuri, menyatakan jumlah pelaku peledakan Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton sebanyak dua orang. Mereka meledakkan bom dengan bunuh diri. "Dari olah TKP, ada dua pelaku bom bunuh diri," kata Bambang Hendarso Danuri di Hotel Marriott, Jakarta, kemarin.
Bambang Hendarso menjelaskan, polisi sudah memeriksa sejumlah saksi. Dari saksi itu, lanjutnya, diketahui jumlah pelaku adalah dua orang.
Dalam rekaman yang beredar, terlihat seorang memakai topi dengan membawa tas trolly di tengah lobi. Tak lama kemudian, terjadi ledakan.
Berdasarkan rekaman video yang ditayangkan TVOne, dari dalam Hotel Ritz Carlton terlihat seorang membawa tas dari depan hotel pagi kemarin.
Pria mengenakan baju berwarna gelap itu mengenakan topi dan membawa dua tas. Satu tas berjenis trolly yang diseret dengan tangan kanan, satu tas lainnya dijinjing di bahu kanan.
Dalam video itu terlihat pelaku sudah masuk ke dalam lobi dan langsung mengambil ke arah kanan. Sejumlah petugas di dekat detektor logam terlihat sudah memperhatikan si orang mencurigakan itu.
Usai dari lobi dalam hotel, si pelaku masuk ke dalam area restoran. Tak lama kemudian, sekitar 30-40 detik kemudian, terjadi ledakan. Tepat di belakang pelaku ledakan, terdapat seorang warga asing yang mengenakan baju berwarna putih.

Korban Bom Mega Kuningan
Korban Luka :
* 1 orang korban di RS Pusat Pertamina
* 10 orang di Rumah Sakit Jakarta
* 29 orang di RS MMC Jakarta
* 1 orang di RS Medistra

Korban Tewas :
* 6 orang di Hotel JW Marriott
* 2 orang di Hotel Ritz-Carlton
* 1 orang meninggal di RS Medistra

MAKASSAR, BKM -- Kendati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) telah mengeluarkan kuota CPNS untuk Pemprov Sulsel di Jakarta, Selasa (14/7), namun kuota tersebut ternyata berakibat buruk bagi pengangkatan honorer yang masuk dalam data base Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sesuai jumlah kuota yang dibagikan Menpan, Pemprov hanya dijatahi 178 kuota untuk pengangkatan honorer. Jumlah tersebut tak sebanding dengan sisa honorer yang masuk data base BKN di Pemprov Sulsel sebanyak 239 orang. Sehingga tersisa sekitar 61 orang. Jumlah ini masih ditambah lagi dengan 23 honorer yang belum terangkat pada Tahun 2008, hingga jumlah total honorer Pemprov yang 'gigit jari' tahun ini alias tidak terakomodir dalam kuota Menpan mencapai 84 orang. Kini mereka terancam tidak terangkat jadi PNS, karena tidak mendapatkan kuota.


Kepala BKD Sulsel A Murni Amien Situru mengatakan sudah mengadukan masalah ini ke Menpan saat penerimaan formasi CPNS 2009. Murni menuntut agar Menpan kembali mengeluarkan 84 kuota honorer.
"Menpan harus menerapkan peraturan yang menyatakan bahwa honorer yang masuk data base semuanya terangkat Tahun 2009," kata Murni di Kantor Gubernur Sulsel, kemarin.
Menurut Murni, tuntutan tersebut sudah diproses di Menpan. Mereka siap merumuskan masalah tersebut. "Kita berharap agar mereka bisa terakomodir juga," terangnya.
Sementara itu, BKD Sulsel tengah menginventarisir 339 honorer yang tidak terdata base di BKN. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) yang tengah digodok oleh Menpan di DPR, mereka bisa terangkat CPNS dengan syarat mengabdi di instansi Pemprov Sulsel sejak tahun 2005, digaji melalui APBD atau APBN dan mengantongi Surat Keputusan (SK) Gubernur.
Namun dari jumlah tersebut, Murni mengendus adanya honorer titipan pejabat. Olehnya itu, pihaknya akan meneliti secara selektif dengan berpedoman syarat dari Menpan.
"Saya tidak ingin ada lagi titipan bos. Kalau ada yang terbukti, saya pasti anulir," tegasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa kuota CPNS yang dikeluarkan Menpan tengah diproses di Pemprov Sulsel. Sesuai perjanjian Menpan, minggu ke empat Juli 2009, rincian formasi CPNS kembali diusulkan ke Menpan.
"Mungkin prosesnya di Menpan sekitar satu bulan, kemudian ditetapkan jumlah pastinya," terangnya.
Setelah memperhitungkan waktu proses rincian formasi. BKD memprediksi penerimaan CPNS Pemprov dilakukan sekitar akhir September 2009.

Lapor ke Ilham

Tak jauh beda dengan CPNS Pemprov, CPNS Pemkot Makassar juga rencananya akan digelar September-Oktober 2009 mendatang. Kepala BKD Kota Makassar Sittiara, Rabu (15/7) kemarin mengakui dirinya masih berada di Bandung menerima jumlah kuota yang diberikan BKN kepada BKD Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Hanya saja dirinya belum bisa merinci berapa banyak kuota untuk Pemkot Makassar, karena dirinya terlebih dahulu akan melaporkan hasil pertemuan BKD-BKD se-Indonesia kepada Walikota H Ilham Arief Siradjuddin.
"Kamu hitung sendirilah, sebanyak 325 ribu seluruh Indonesia dibagi sekitar 480 kabupaten/kota, itulah perkiraan kuota masing-masing pemda," ujarnya dari balik ponselnya dari Jakarta.
Namun seperti yang diberitakan BKM kemarin, kuota untuk Pemkot Makassar hanya 530 CPNS. Sebelumnya, Pemkot telah mengajukan usulan kebutuhan CPNS tahun ini sebanyak 1.707.
Berapa banyak yang akan dialokasi masing-masing formasi baik untuk tenaga kesehatan, tenaga guru, tenaga administrasi serta tenaga teknis lainnya, Sittiara mengatakan, untuk penetuan masing-masing alokasi belum dibahas pada tingkat Pemkot Makassar. Hasil banyaknya formasi yang sudah diterima itu, selanjutnya akan dibahas intern pada tingkat Pemkot Makassar.
Setelah pembagian formasi yang diserahkan BKN kepada masing-masing pemda, selanjutnya BKD Kota Makassar akan merincikan terlebih dahulu susunan formasi yang dibutuhkan dan penempatan tenaga yang diperlukan disesuaikan banyaknya kuota yang diberikan BKN. Setelah rampung, hasilnya akan diserahkan kembali kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Men-PAN) untuk mendapatkan persetujuan.
"Setelah Men-PAN menyetujuinya, barulah BKD akan membuka pendaftaran secara terbuka melalui jalur umum," tandasnya.
Sittiara mengakui, banyaknya formasi yang diserahkan BKN kepada BKD Pemkot Makassar sudah termasuk di dalamnya tenaga honorer yang masuk dalam data base sejak tahun 2005 lalu. Selain akan mengakomodir sekitar 300-an orang honorer yang tersisa untuk diangkat menjadi CPNS tahun anggaran 2009 ini, nantinya formasi akan diterima juga dari jalur penerimaan umum.

MAKASSAR, BKM -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) akhirnya mengeluarkan kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Pemprov Sulsel. Pada tahun 2009 ini, Pemprov segera menerima 513 CPNS. Kepala BKD Sulsel A Murni Amien Situru yang dikonfirmasi malam tadi mengatakan, jumlah itu sesuai hasil pertemuan antara Menpan dengan Pemprov Sulsel, Selasa (14/7).
Jatah kuota CPNS tersebut terdiri dari tenaga guru 20 orang, tenaga kesehatan 197 orang, tenaga teknis 118 orang, tenaga honorer 178 orang. "Rincian formasi akan disesuikan dengan kebutuhan Pemprov. Kami diminta kembali mengusul rinciannya ke Menpan minggu keempat bulan Juli," kata Murni yang mengaku masih di Jakarta.


Mengenai waktu penerimaan CPNS, Murni belum bisa memberi informasi, sebab hal itu akan dibicarakan setelah Menpan meninjau kembali penyesuaian rincian kuota CPNS dari Pemprov Sulsel. Namun demikian, sebelumnya Murni mengungkapkan bahwa penerimaan CPNS bisa jadi digelar sekitar akhir Agustus 2009. Hal itu sesuai pengalaman penerimaan CPNS tahun 2008, dimana penerimaan CPNS digelar satu bulan setelah peninjauan Menpan terhadap hasil penyesuaian kuota CPNS dari Pemprov.
Khusus untuk tenaga honorer yang tidak masuk dalam data base Badan Kepegawaian Negara (BKN), Murni mengatakan bahwa Menpan berasama Departemen Keunganan telah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) di DPR. Draf PP tersebut menyebutkan bahwa tenaga honorer yang mengabdi mulai Tahun 2005, namun belum terdata di BKN akan dibuatkan formasi khusus.
"Sesuai data di Pemprov, jumlah tenaga honorer yang tidak terdata di BKN sebanyak 339. Mereka tetap terakomodir, setelah PP tersebut disahkan," terangnya sembari menyebutkan tenaga honorer yang mengabdi mulai Tahun 2006 tidak bisa diakomodir.
Murni juga membeberkan, bahwa seluruh kabupaten kota se Sulsel sudah menerima formasi, kecuali Tana Toraja Utara dan Jeneponto. Namun, Murni enggan menjelaskan mengapa jatah kedua kabupaten tersebut masih tertahan di Menpan.
Selain itu, Murni juga membeberkan bahwa Menpan memberikan sebanyak 530-an kuota CPNS untuk Kota Makassar. Namun sayangnya, ia tidak bisa menyebutkan rinciannya. "Saya tidak sempat buka rinciannya dik," ungkapnya.
Dari jumlah tersebut, usulan kuota CPNS Makassar yang yang ditolak Menpan mencapai 1.177. Sebab, BKD Makassar sebelumnya mengusulkan kuota CPNS sebanyak 1707 ke Menpan.
Sementara itu, sekitar April 2009, Pemprov Sulsel juga mengusulkan sekitar 722 kuota CPNS ke Menpan. Rincian kuota tersebut didominasi tenaga kesehatan sekitar 500-an, kemudian tenaga teknis dan administrasi.
Lahirnya kebijakan Menpan yang hanya mengakomodir 513 kuota CPNS Pemprov , maka terdapat 209 kuota yang ditolak. "Menpan mempertimbangkan usulan dari daerah dengan beberapa asumsi, termasuk dari segi keuangan daerah," tandasnya.

7 Pejabat Eselon II, 41 Eselon III, Pekan Depan Dipastikan Mutasi Selasa, 14-07-2009

MAKASSAR, BKM -- Sebanyak 48 pejabat yang terdiri dari 7 pejabat eselon II dan 41 eselon II masuk dalam list mutasi jabatan di Pemprov Sulsel. Dipastikan, pergeseran pejabat ini digelar pekan depan.

Informasi yang dihimpun BKM di Kantor Gubernur menyebutkan, tujuh eselon dua itu akan ditempatkan pada beberapa jabatan lowong di Pemprov Sulsel. Mulai dari jabatan asisten, kepala biro, kepala badan, dan kepala dinas. Untuk jabatan asisten, Pemprov akan mengisi pejabat untuk Asisten II, III dan IV. Khusus untuk Asisten II pelaksana tugas Muh Yushar Huduri kemungkinan besar dipatenkan menjadi Asisten II. Jabatan asisten III yang sekarang dipegang Basra Hafid juga masuk dalam daftar mutasi. Basra yang sudah memasuki masa pensiun akan digantikan oleh salah seorang pejabat senior di Pemprov. Hanya saja belum jelas siapa pejabat tersebut. Sedangkan asisten IV yang merupakan jabatan tambahan dalam PP 41 akan disesuaikan dengan pesan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. Syahrul berpesan agar pengisian pejabat asisten harus mencerminkan suku di Sulsel. Olehnya itu, asisten IV akan diisi oleh pejabat dari Kabupaten Luwu. Sementara itu, lima pejabat eselon II lainnya yang masih bersatuspelaksana tugas (Pjs) dibidik untuk didefinitifkan. Mereka adalah pelaksana tugas Dinas Pendapatan Daerah Arifin Dahlan, Kepala Badan Ketahanan Pangan Ahmad Nanri, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Nico Biringkanae , Kepala Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Teofilus Allolerung dan Kepala Biro Perlengkapan Mustari Soba. Salah seorang pejabat di Pemprov mengatakan, mutasi pejabat sudah dibahas di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Saat ini, berkas mutasi sudah ada di meja Gubernur Syahrul Yasin Limpo untuk ditandatangani. "Sudah pasti ada mutasi pekan depan," ungkap pejabat yang merupakan orang dekat Syahrul Yasin Limpo, kemarin. Terkait lima pejabat eselon II yang akan didefinitifkan, ia menilai tergantung dari pertimbangan Baperjakat. Dipastikan ada diantaranya yang gagal jadi definitif. "Itu kebijakan pimpinan, saya tidak bisa sebut yang mana," kata pejabat minta identitasnya tidak dikorankan ini. Kepala BKD Sulsel A Murni Amien Situru yang dikonfirmasi lagi-lagi bungkam terkait informasi tersebut. Ia berkelit tidak tahu menahu mengenai mutasi. "Pekan depan kami sibuk urus persiapan STKS (Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial), saya tidak tahu kalau ada mutasi," katanya singkat, Senin (13/7). Namun demikian, Murni mengakui bahwa saat ini cukup banyak jabatan lowong di Pemprov, khususnya eselon III. Beberapa jabatan lowong tersebut berada di sebagian besar instansi Pemprov Sulsel misalnya Dinas Kesehatan, Dinas Prasarana Wilayah dan Badan Promosi dan Penanaman Modal. "Jumlah keseluruhan jabatan lowong masih dihitung, karena akan disesuaikan dengan PP 41," katanya.

Usul 45 Pejabat, Depdagri Pertahankan Posisi Selasa, 14-07-2009

MAKASSAR, BKM -- Jatah kursi yang diberikan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) kepada Pemprov Sulsel untuk mengisi struktur kepengurusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Depdagri) kini menjadi rebutan. Sebanyak 45 pejabat diusul untuk mengisi jabatan tersebut.

Kepala BKD Sulsel A Murni Amien Situru mengatakan, usulan tersebut sudah dikirim ke Depdagri sejak pekan lalu. Pemprov tinggal menunggu rumusan Depdagri, siapa yang lebih pantas menduduki jabatan tersebut. "Kami mengirim data diri para calon, yang jelas kompetensi mereka tidak diragukan," kata A Murni di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (10/7). Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa 15 jabatan yang disiapkan di IPDN yakni tiga jabatan eselon tiga untuk posisi asisten direktur bidang akademik, bidang administrasi, dan kemahasiswaan. Sedang 12 jabatan lainnya untuk eselon empat berupa sub bagian tata usaha, administrasi dan perpustakaan. "Setiap jabatan, kami plot tiga orang untuk bersaing," terang Murni. Ketika ditanya siapa-siapa yang diusul, Murni enggan menyebutkannya. Murni hanya membeberkan para pejabat tersebut berasal dari sekretariat Kantor Gubernur yang dinilai memiliki kompetensi di bidang masing-masing, sebagian diantaranya diambil dari Badan Arsip Pemprov Sulsel. "Kami tidak mengambil tenaga dosen di IPDN, semua murni dari Pemprov," katanya. Namun demikian, pengisian Direktur Studi Pemberdayaan Masyarakat tetap dikuasai Depdagri. Mereka menekankan, agar Pemprov tidak lagi mengusul pejabat untuk pengisian kursi tersebut. 100 kuota 2010 Pemerintah Provinsi Sulsel kembali menerima kuota penerimaan praja IPDN sebanyak 100 orang pada 2010. Kuota yang diberikan langsung dari Depdagri tersebut merupakan persiapan untuk mengisi gedung IPDN yang akan dibangun di Kabupaten Gowa. "Pemprov tinggal menunggu petunjuk teknisnya, " kata Murni. Penerimaan praja IPDN 2010 akan lebih selektif, pihak IPDN Jatingor akan mengeluarkan sistem pengajaran baru. Salah satunya yakni sistem perkreditan setiap mata kuliah. "Ada kredit atau SKS yang akan diterapkan," terangnya sembari menyebutkan bahwa sistem ini memudahkan bagi praja untuk lebih cepat menyelesaikan pendidkan.

Investor Patok Standar, Pemprov Menyerah Selasa, 14-07-2009

MAKASSAR,BKM -- Pembangunan proyek transportasi Kereta Api (KA) yang rencananya akan menghubungkan Makassar-Parepare makin tidak jelas. Proyek yang dirancang sejak jaman HZB Palaguna menjadi gubernur ini, masih sebatas perencanaan saja.

Kepala Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah Sulsel Irman Yasin Limpo mengatakan, Pemprov belum bisa menargetkan kapan proyek tersebut bisa terealisasikan. Selain biayanya sangat besar, Pemprov juga kesulitan mendapatkan investor yang tepat. "Memang cukup sulit, tapi kami tetap berupaya maksimal," kata Irman usai Workshop Pengembangan Potensi Daerah yang digelar Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah Pemprov Sulsel di Sahid Hotel, kemarin. Irman menjelaskan, sudah banyak investor yang berminat untuk mengelola proyek tersebut. Hanya saja, mereka menawarkan standar pengelolaan yang banyak menguntungkan pihak investor, sehingga Pemprov tidak bisa memenuhinya. Standar pengelolaan tersebut misalnya, sharing keuntungan yang lebih besar didapatkan investor dibanding Pemprov Sulsel. Selain itu, investor juga meminta agar Pemprov hanya pemegang saham saja, sedangkan investor yang mengelola keuntungan secara mutlak. "Beberapa waktu yang lalu saya ketemu investor di Jakarta, tapi mereka menawarkan syarat yang cukup rumit, sehingga kami sulit mengakomodirnya," kata Irman. Irman menjelaskan, pada masa HZB Palaguna, proyek KA merupakan kerjasama antara Pemprov dengan investor dari Cina. Dari kerjasama tersebut lalu dilakukan visibility study atau kajian kelayakan proyek yang menyebutkan bahwa ada dua jalur KA yang cukup strategis di Sulsel. Jalur tersebut berada di pesisir pantai Makassar-Parepare dan Parepare-Palopo. Untuk jalur kereta api Makassar-Parepare, anggaran pembangunan ditaksir mencapai Rp 4 triliun. Sedangkan anggaran KA untuk jalur Parepare-Palopo masih dikaji. Kendati demikian, kata Irman, Pemprov sudah memikirkan beberapa langkah strategis untuk memacu lahirnya pembangunan KA. Diantaranya, Pemprov akan membicarakan agar Pemerintah Daerah (Pemda) bisa menangani pengadaan lahan. Sebagai bentuk kontribusinya, Pemda memiliki saham dalam pengoperasian KA tersebut. Kemudian, tambahnya, pemanfaataan KA diawali dengan mengangkut hasil-hasil bumi dari berbagai daerah di Sulsel. "Nanti pengoperasian KA bisa menggenjot kemajuan daerah, barulah KA dijadikan transportasi umum," katanya sembari menambahkan bahwa Pemprov kembali bertemu investor untuk membicarakan proyek KA sekitar Agustus 2009.

Kerusakan yang terjadi pada konstruksi Gedung Palaguna di Kantor Gubernur Sulsel mendapat perhatian dari DPRD Sulsel. DPRD menilai, kerusakan tersebut disebabkan oleh Pemprov yang tidak pandai mengurus bangunan.

Ketua Komisi I DPRD Sulsel, Burhanuddin Baharuddin mengatakan, Pemprov Sulsel seharusnya tidak membiarkan adanya gedung yang terkesan mubazir. Harus ada pemanfaatan dan pemeliharaan secara berkala. "Jangan terus membangun, tapi tidak pandai memelihara," ketus Burhanuddin Baharuddin via pesan singkatnya baru-baru ini. Burhanuddin mengaku sepakat jika Pemprov mengalokasikan sejumlah dana untuk perbaikan gedung. Apabila segera tidak diperbaiki, kata dia, maka kerusakan konstruksinya akan semakin parah. "Hal ini harus direalisasikan secepatnya," tegas Burhanuddin. Diberitakan sebelumnya, terdapat sebuah gedung serbaguna yang berada disisi timur Kantor Gubernur. Kondisi gedung yang tidak terurus, membuat konstruksinya mengalami kerusakan. Gedung yang dibangun saat HZB Palaguna menjabat gubernur tersebut dinamai Gedung Palaguna. Di akhir jabatan HZB Palaguna, gedung yang dibangun dengan menggunakan anggaran dekonsentrasi itu sempat ditempati Departemen Kehutanan (Dephut). Namun, beberapa bulan kemudian Dephut dipindahkan ke Jl A Mappanyukki. Memasuki priode Gubernur Amin Syam sampai Gubernur Syahrul Yasin Limpo, gedung itu kosong melompong. Kepala Biro Umum Pemprov Sulsel Ibrahim Beddu mengaku sedang memikirkan pemanfaatan gedung. Untuk sementara, Pemprov tetap menjadikannya gedung serbaguna. "Memang itu sedang kami pikirkan, mudah-mudahan bisa terakomodir di APBD pokok 2010," katanya.

Asisten Krisis Pejabat

MAKASSAR, BKM -- Setelah melepas jabatan sebagai Walikota Makassar 8 Mei lalu, kini praktis tak ada lagi jabatan yang diemban A Herry Iskandar. Bahkan, Herry belum juga mengajukan berkas pemindahannya dari Pemkot ke Pemprov agar bisa diangkat menjadi salah satu asisten di Pemprov.

Kepala BKD Sulsel, A Murni Amien Situru, mengatakan, sesuai aturan, mantan walikota sebaiknya menduduki salah satu jabatan di Pemprov. Namun, terlebih dahulu harus mengurus berkas pemindahan dari daerah asalnya. "Belum ada yang masuk berkasnya, jadi tidak mungkin diproses," kata A Murni Amien Situru di Kantor Gubernur Sulsel, baru-baru ini. Murni mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan BKD Makassar terkait pemindahan Herry ke Pemprov. Hanya saja, BKD Makassar tidak bisa mengambil kebijakan tanpa ada persetujuan dari Herry. "Yah, kami tinggal menunggu," tandasnya. Kepala BKD Makassar, Sittira yang dikonfirmasi terkait hal tersebut enggan berkomentar. "Nanti saja dik, saya bahas hal itu," katanya. Herry juga demikian, ia enggan menjawab pesan singkat yang dilayangkan BKM, kemarin. Sinyalemen Herry yang belum berminat menduduki jabatan di Pemprov Sulsel mulai terungkap sejak akhir masa jabatannya sebagai Walikota Makassar. Herry sempat menyebutkan bahwa ia tak ingin bekerja pada jabatan struktural. Ia mengaku lebih memilih jabatan fungsional seperti widyaswara untuk menyalurkan kemampuannya di bidang pembekalan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Asisten Krisis Pejabat Sikap A Herry yang belum mengambil keputusan terkait pemindahannya ke Pemprov Sulsel ternyata mempengaruhi struktur di Pemprov. Jelang penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 di Pemprov Sulsel yang rencananya digelar Agustus 2009, tiga jabatan tertinggi pada tingkat asisten krisis. Ketiga jabatan tersebut adalah, Asisten II, Asisten III dan penambahan Asisten IV pada PP 41. Seperti diwacanakan selama ini bahwa Herry akan diplot pada Asisten II, namun wacana itu tidak jelas seiring Herry yang belum menentukan sikap. Muh Yushar Huduri yang selama ini dipercaya menjabat pelaksana tugas Asisten II juga dikabarkan tidak berminat pada posisi tersebut. Tapi, Yushar yang merangkap Kepala Biro Keuangan juga mengalami posisi yang sulit, sebab jabatannya sebagai Kepala Biro akan hilang karena PP 41 melebur jabatan tersebut dengan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulsel. Sementara itu, Asisten III yang dijabat Basrah Hafid juga tidak lama lagi mengalami kekosongan. Basrah akan memasuki masa pensiun pada Januari 2010. Begitupula dengan jabatan Asisten IV, Pemprov belum menentukan siapa yang akan mengisi kursi tersebut. Menurut Murni, jabatan itu harus diduduki oleh pejabat asal Luwu, sesuai pesan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang menginginkan agar jabatan asiten mencerminkan suku di Sulsel. Namun sayangnya, kata Murni, pejabat Pemprov yang berasal dari Luwu belum ada yang bisa menduduki jabatan tersebut, karena terkendala oleh rendahnya kepangkatan. "Kita lihat saja nanti seperti apa, karena masih dibicarkaan di Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan)," kata Murni saat wartawan menanyai siapa pejabat dari Luwu tersebut. ((

Penerimaan CPNS Digelar Oktober

MAKASSAR, BKM -- Sebanyak 239 sisa honorer di Pemprov Sulsel dipastikan terangkat pada Agustus 2009. Pemprov tinggal menunggu formasi honorer dari Mentri Pendayagunaan Aparatur Negera (Menpan).

Sementara itu, Mempan juga dipastikan mengeluarkan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 14 Juli 2009. Diperkirakan, penerimaan CPNS 2009 dilakukan sekitar Oktober 2009. Kepala BKD Sulsel A Murni Amien Situru mengatakan, sesuai sesuai Peraturan Kepala BKN No 21 tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengolahan Tenaga Honorer. Semua honorer yang sudah terdata Tahun 2005 akan diangkat secara bertahap sampai 2009 "Mudah-mudahan formasi honorer bisa turun sesuai jadwal," kata A Murni Amien Situru di Kantor Gubernur Sulsel, kemarin. Kendati demikian, A Murni mengatakan terdapat 339 honorer yang tidak masuk dalam database BKN. Meski tidak bernasib sama dengan 239 honorer lain, Pemprov tetap mengupayakan pengangkatan mereka. Salah satu upaya Pemprov yakni mengusulkan agar 23 jatah kuota yang tidak terisi Tahun 2008 dialihkan pada formasi 2009. Sehingga 339 honorer Pemprov tersebut bisa berkurang. "Kami pasti usahakan agar sisa honorer ini juga bisa terangkat," janji Murni. Adanya sisa kuota, lanjut Murni, karena dari 514 formasi honorer yang terangkat 2008, hanyak 481 yang terisi. Tardapat 23 yang tak terisi karena berbagai sebab, seperti meninggal dunia, keluar dan sudah terangkat melalui jalur penerimaan CPNS. Kendati penyerahan formisi CPNS dari Menpan ke Gubernur Sulsel sudah dijadwalkan 14 Juli 2009, Pemprov belum mengetahui jumlah formasi yang akan diturunkan ke Pemprov. Sebanyak 700 kuota CPNS yang diusulkan ke Menpan, namun belum diketahui berapa jumlah kuota yang disetujui. Murni menilai, Menpan menyetujui jumlah kuota dengan mengkaji keuangan negara. Seperti tahun 2008, jumlah kuota yang diusulkan 900, namun yang disetujui 132. "Kita berharap ada peningkatan kuota dari tahun lalu," terangnya. Lanjut Murni, meskipun Pemprov sudah memperkirakan jadwal penerimaan CPNS sekitar oktober 2009, dengan asumsi penyerahan formasi 14 Juli, Pemprov tetap menunggu petunjuk dari Menpan, setelah pembagian pengisian formasi dikembalikan ke pusat. Gandeng Unhas, Harus Akreditasi BAN Murni mengatakan, Pemprov juga kembali mengusulkan Universitas Hasanuddin (Unhas) sebagai tim independen yang mengawal penerimaan CPNS. Pengusulan tersebut didasari karena tim Unhas dinilai berhasil menghilangkan celah bagi calo PNS saat 2008 lalu. "Kami tidak wajibkan penggunaan pihak ketiga pada kabupaten/kota. Merekalah yang mengatur sendiri, tapi harus mengedepankan transparansi," ungkapnya. Namun demikian, seluruh kota kabupaten diwajibkan memberikan standar pendaftaran dengan ijazah yang terakreditasi dari Badan Akreditasi Negera (BAN). Kalau tidak terakreditasi BAN, maka ditolak. "Kebijakan ini dari pusat, makanya harus dijalankan," tandsnya.

Untuk Anggaran Pembangunan Gedung Diklat KOR Sudiang

MAKASSAR, BKM -- Harapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel agar usulan anggaran sebesar Rp 50 miliar ke Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) disetujui, sulit tercapai. Menpora memberi sinyal akan memangkas usulan anggaran untuk pembangunan gedung diklat KOR Sudiang tersebut.

Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemprov Sulsel, Syarif Burhanuddin mengatakan, Menpora hanya menyediakan anggaran Rp 250 miliar untuk seluruh provinsi di Indonesia. Anggaran yang dinilai minim tersebut berpotensi besar akan dibagi tidak sesuai usulan. "Kami sudah mengecek ke Menpora, kayaknya memang jumlahnya tidak sesuai usulan," kata Syarif Burhanuddin yang dikonfirmasi, kemarin. Namun semikian, Syarif enggan menyebut jumlah pasti pemangkasan usulan anggaran tersebut. Ia berkelit, hal itu belum diinformasikan oleh Menpan. Sedangkan waktu pengucuran anggaran juga belum jelas. Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Sulbar ini hanya menyebutkan bahwa anggaran tersebut akan kucur pada akhir tahun ini. "Kita tetap optimis bisa mendapatkan dana lebih besar anggarannya, dari segi program kita paling siap dibanding provinsi lainnya," terangnya sembari menyebutkan bahwa persiapan berupa master plan serta lahan sudah tersedia. Selain itu, ia juga mengaku sedang mengupayakan anggaran beberapa megaproyek di Sulsel seperti Centerpoint of Indonesia (CoI) dan jalur Mamminasata. Namun ia enggan membeberkan jumlah usulan anggarannya. "Kedua megaproyek ini diusul untuk program 2010," ungkapnya. Sebelumnya, Distarkim mengusulkan anggaran Rp 50 miliar untuk pembangunan Gedung Diklat di Kawasan Olahraga (KOR) Sudiang. Usulan anggaran tersebut untuk melanjutkan pembangunan KOR. Namun sayangnya usulan anggaran dinilai belum bisa mengakomodir beberap bangunan di KOR seperti stadion. Pemprov menilai, sulitnya anggaran disebabkan karena efisiensi anggaran pusat."Kita akan mengupayakan dana secara bertahap," tandas Syarif.

Antisipasi Flu Babi Masuk Sulsel

MAKASSAR, BKM -- Kantor Kesehatan Pelabuhan Departemen Kesehatan semakin memperketat pintu masuk di Sulsel setelah 8 kru maskapai penerbangan Lion Air diperiksa di Rumah Sakit Dr Wahidin Sudirohusodo yang diduga tertular flu babi.

Kepala Bidang Upaya Kesehatan Lintas Wilayah Kantor Kesehatan Pelabuhan, dr Irwan mengatakan, pengawasan terhadap penumpang yang masuk ke Sulsel akan dilakukan secara berlapir. Selain seluruh suhu tubuh penumpang dideteksi melalui selain thermal scanner, pihaknya juga telah menyiapkan beberapa tahap pemeriksaan kepada pengunjung di Bandara Sultan Hasanuddin dan Pelabuhan Soekarno-Hatta. Tahap pemeriksaan tersebut berupa Hac Card atau kartu kesehatan yang diberikan kepada pengunjung setelah memasuki bandara maupun pelabuhan. Hac Card tersebut adalah bentuk pemeriksaan biodata penumpang, misalnya asal negara dan tujuan kunjungan. Setelah itu, pengunjung akan dimasukkan ke dalam Body Plan atau ruangan tes infeksi. Ruangan tersebut menjadi tempat pemeriksaan kesehatan pengunjung, kemudian penyemprotan antiseptik. "Setelah melewati thermal scanner, pengunjung akan diberi Hac Card. Kemudian memasuki Body Plan," kata dr Irwan yang dikonfirmasi, kemarin. Tim kesehatan yang disiapkan sebanyak 8 orang terdiri dari satu dokter dan petugas kesehatan. Tim yang dilengkapi dengan alat pencegah penyakit menular seperti masker ini bekerja secara ship selama 24 jam. "Khusus di Pelabuhan, tim kami mengikuti jadwal kapal. Kalau ada, langsung mereka memeriksa kapal dan penumpang," katanya. Soal adanya instruksi Departemen Kesehatan agar pengunjung dari negara yang terdeteksi flu babi menggunakan masker, Irwan mengaku belum menerapkannya. Pasalnya, belum ada petunjuk resmi dari Depkes. Namun demikian, pemasangan masker kepada penumpang tetap dilakukan, bila ditemukan suspek dalam kapal atau pesawat mereka. "Sejauh ini belum ada yang terdeteksi flu babi. Kru Lion Air itu sebenarnya sudah diperiksa dan tidak terbukti, namun karena khawatir mereka memeriksakan diri ke RS," tandasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, delapan kru maskapai penerbangan Lion Air yang diduga suspek flu babi memeriksakan diri di ruang Pakis RS Dr Wahidin setelah terbang dari Papua, Jumat (3/7) lalu. Namun, setelah diperiksa, kru yang terdiri dari lima pramugari dan tiga awak berupa pilot dan kopilot dinyatakan negatif flu babi. Direktur Umum dan Operasional RS Wahidin dr Khaliq pekan lalu mengatakan, hasil penelitian sampel darah yang dilakukan Universitas Hasanuddin menunjukkan negatif flu babi. Sehingga, pihak RS langsung mengeluarkannya dari ruang isolasi. "Tapi tetap kami pantau perkembangannya, mudah-mudahan tidak ada keluhan dari mereka," tandasnya.

40 MoU Diduga Akal-akalan Investor

MAKASSAR, BKM -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mengendus adanya permainan mafia berkedok investor yang memanfaatkan fasilitas pemerintah untuk mendapatkan keuntungan. Mereka diduga datang menjanjikan investasi di bidang pertanian, peternakan dan hasil laut.

Dugaan ini makin menguat dengan banyaknya Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani Pemprov dengan investor yang belum terealisasi hingga saat ini. Bahkan, pada 2009 ini Pemprov telah meneken sekitar 40 MoU dengan investor dari berbagai negara. "Jangan sampai MoU itu dijadikan pundi-pundi untuk sumber keuangan di luar negeri," ungkap Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, A Muallim saat menerima Kasubdit III Direktorat Eropa Barat Ditjen Amerika dan Eropa Departemen Luar Negeri (Deplu) Widya Parsaoran Gultom, di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (9/7). Muallim menilai, keberadaan para mafia investasi ini perlu diperhatikan oleh pemerintah. Sebab, katanya, bisa mendatangkan kerugian yang cukup besar. Bahkan bisa menjadi alat untuk mengacaukan data pemerintah pada Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). "Kalau dimasukkan ke PDRB, pasti investasi kita mengalami kenaikan. Tapi kenaikannya hanya sebatas MoU saja, tak ada realisasi," ketus Maullim. Masuknya mafia investasi ini, kata Muallim, juga disebabkan kewaspadaan pemerintah kurang maksimal. Olehnya itu, pengalaman yang sudah ada menjadi pelajaran besar, agar keberadaan mereka bisa disikapi secara selektif. "Pernah ada investor yang ingin menanam jarak, bahkan membuat pabriknya. Kamipun berupaya memfasilitasi, namun kenyataannya tidak ada realisasinya," tandasnya. Menanggapi hal ini, Kasubdit III Direktorat Eropa Barat Ditjen Amerika dan Eropa Departemen Luar Negeri (Deplu) Widya Parsaoran Gultom usai pertemuan mengatakan, Deplu sebagai institusi yang menangani kerjasama luar negeri akan memberikan metode khusus kepada daerah agar bisa mewaspadai mafia investasi. Ia juga berharap agar Pemprov dan Pemda lebih proaktif menanggapi masalah ini. "Kalau ada yang dicurigai, langsung laporkan kepada kami. Kami punya data khusus yang mana investor yang patut dicurigai," katanya.

MAKASSAR, BKM -- Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Numang ikut bereaksi terhadap maraknya aksi pencaplokan lahan di lokasi pembangunan Centerpoint of Indonesia (CoI). Jika aksi warga itu tidak sesuai fakta yang ada, maka Agus tidak segan-segan menyeret masalah ini ke proses hukum.

"Kalau punya alas hak, ya kita usahakan. kalau tidak saya juga bisa lapor balik," tegas Agus di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (1/7).
Agus mengatakan, megaproyek yang disebut-sebut sebagai Karebosi Baru tersebut adalah fasilitas umum (fasum) untuk memaksimalkan pelayanan publik. Olehnya itu, ia menyayangkan jika pembangunan CoI dihalang-halangi.
Mantan Ketua DPRD Sulsel ini juga membeberkan bahwa Pemprov telah membentuk tim khusus untuk menangani persoalan lahan di CoI. Tim yang menggabungkan Pemprov dengan Pemkot Makassar tersebut akan menjadi garda depan untuk menangani kasus itu.
"Saya berharap tidak ada yang menghalangilah, karena ini kepentingan publik," terangnya.
Sebelumnya, Pemkot Makassar maupun Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah mengendus adanya upaya oknum yan diduga mafia tanah beraksi di CoI. Kedua institusi ini terus didatangi oleh oknum tersebut untuk memperlihatkan beberapa berkas penguatan untuk menglaim wilayah CoI.
Bahkan Pemkot sempat didatangi tiga warga yang mengaku pemilik lahan di lokasi pembangunan CoI. Ketiga warga tersebut masing-masing, Abdul Malik Hamid, Abdul Rahim Sese, dan seorang warga yang bertugas di institusi kepolisian.
Tidak hanya itu, pekan lalu warga pencari kerang sempat menggelar aksi demo di Kantor DPRD Makassar. Mereka mengaku keberatan dengan adanya papan tertulis "Lahan ini merupakan tanah garapan Hj Najamiah" yang terpasang di atas laut Tanjung Bunga, tepatnya di sisi utara Celebes Convention Center (CCC), wilayah proyek CoI. Hj Najmiah Muin yang ditemui di kediamannya, Rabu (1/7) kemarin mengakui memiliki hak di atas lokasi pembangunan CoI. Meskipun Pemerintah Kota (Pemkot) menegaskan tidak ada ganti rugi di atas laut karena milik negara, tapi dia tetap bertahan pada pendiriannya, dirinya memiliki bukti hak atas garapan di atasnya.
"Memang benar laut itu tidak ada yang miliki, laut itu negara yang punya. Tapi tolong dicatat, saya sejak tahun 1990-an sudah mulai membina petani-petani penggarap di laut itu untuk budidaya rumput laut, itu bisa saya buktikan dengan adanya rekomendasi Wakil Walikota Syamsul Rizal (era kepemimpinan Walikota Malik B. Masri-red)," tegasnya.
Dia menyebutkan, rekomendasi Wawali Syamsul Rizal itu memperkuat adanya legitimasi Pemkot terhadap dirinya sebagai pembina para penggarap yang pernah membudidayakan rumput laut di atasnya. Rekomendasi itu bernomor 3831/592.2/T pertanggal 20 Juli 1997.
Bukan hanya itu, Najmiah pun memperlihatkan berbagai dokumen sebagai bukti kepemilikan hak garapan atas dirinya di lokasi itu. Sebelum mendapat rekomendasi pengelolaan garapan di lokasi CoI sekarang ini, Ketua DPC Barindo Kota Makassar ini mengantongi juga rekomendasi dari Lurah Panambungan Zainal Arifin tertanggal 15 Desember 1992.
Selain itu, dia menunjukkan kepada BKM Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang setiap tahun dia bayar sejak tahun 1993 hingga 2009 ini. Bahkan, tercatat dalam SPPT PBB bernomor 73.71.010.002.001-0220.0 tertanggal 5 Januari 2009 dia membayar tagihan PBB pada Pemkot Makassar sebesar Rp 17 juta/tahun.

Kamis, 02-07-2009

Pengamat Birokrasi dari Lembaga Administrasi Negera (LAN), Prof Dr Idris mengatakan, adanya aksi penipuan yang bermodus meloloskan honorer bisa terjadi apabila sistem pemerintahan di suatu daerah buruk. Pengawasan yang lemah serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak berkualitas, membuat kasus ini sulit dihilangkan. "Sistem yang buruk membuat para pengambil keputusan bisa bermain," kata M Idris saat dimintai tanggapan soal kasus honorer "siluman" di Pemkot, Rabu (1/7). M Idris menilai, masalah ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi Pemkot Makassar. Jangan sampai berlarut-larut, karena bisa memperburuk pencitraan pemerintah. Ia juga menyarankan agar Pemkot memikirkan adanya keterlibatan pihak ketiga yang independen pada setiap program penerimaan Pengawai Negeri Sipil (PNS). Supaya celah yang bisa disalahgunakan pihak tertentu bisa diminimalisir. "Saya juga berharap masalah ini bisa diusut tuntas, karena ini menyangkut pencitraan pemerintah," tandasnya sembari menambahkan jika ingin kasus ini dilakukan secara terbuka sebaiknya diusut oleh aparat kepolisian, bukan Inspektorat. Sebelumnya Kepala BKD Kota Makassar membantah jika ada orang intern BKD yang terlibat dalam kasus ini. Sur yang menyebut staf BKD berinisial Gun terlibat dibantah oleh Sittiara. Ia mengatakan, tidak masuk akal jika Gun terlibat. Pasalnya, Gun baru diterima sebagai pegawai di BKD tahun ini. Sementara kasus ini dimulai sejak 2008 lalu. Kasus honorer "siluman" ini mencuat setelah BKD menemukan tiga honorer yang bekerja sebagai staf wilayah Kecamatan Tallo tak terdaftar di database honorer. Setelah dicek, ternyata SK honorer yang dikantongi tiga orang tersebut palsu. Dimana, tanda tangan Kepala BKD dalam SK tersebut diduga dipalsukan. Masalah ini juga sudah mengundang reaksi walikota dan DPRD. Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin sebelumnya menekankan pemalsu tanda tangan sudah harus dipecat. Begitu pula dengan Ketua Komisi A, Yusuf Gunco. Malahan Yusuf Gunco menduga masih ada pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini.

Sesalkan Pemerintah Pusat

MAKASSAR, BKM -- Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menegaskan tidak akan menerima impor jagung ke Sulsel. Ia berharap pengusaha tetap mengandalkan produksi lokal yang mulai membaik.

"Saya akan tahan, enak saja mau impor jagung ke sini," tegas Syahrul di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (29/6). Penegasan Syahrul menanggapi tingginya ketergantungan beberapa provinsi di Indonesia terhadap jagung impor karena produksi yang minim. Salah satu daerah yang memiliki ketergantungan yang besar yakni Bandung, karena produksi jagung tak imbang dengan jumlah permintaan pengusaha lokal. Ia menilai Sulsel memiliki potensi besar untuk tanaman jagung, hal itu terbukti dari luas lahan dan kesuburan tanah. Melihat kualitas tersebut, kata Syahrul, Pemprov Sulsel menarget jagung over stok 15 juta ton Tahuyn 2010. "Saya tidak mau gembar-gembor, tapi saya yakin target over stok bisa tercapai," ungkap Syahrul. Ia juga menyayangkan sikap pemerintah pusat yang cenderung mendalkan impor pakan ternak seperti jagung. Sebab potensi jagung di seluruh Indonesia bisa diperbesar. "Seharusnya tanaman jagung bisa jadi pembuka lapangan kerja di Indonesia," tandas Syahrul.

MAKASSAR, BKM -- Departemen Komunikasi dan Informasi RI tengah menggodok Peraturan Pemerintah (PP) tentang operasional jaringan seluler di seluruh Indonesia. Peraturan tersebut merujuk pada perbaikan kualitas operator yang dinilai masih dikesampingkan.

Dirjen Telokomunikasi Depkominfo Titon Gutomo mengatakan, pihaknya tengah merumuskan perangkat hukum untuk mewujudkan PP tersebut. Salah satunya yakni pengkajian asas manfaat dan pembicaraan kepada pihak operator mengenai pembuatan PP tersebut. "Melalu peraturan ini, operator dininta memperbaiki kualitas. Kalau tidak, sudah disiapkan dendanya," tegas Titon dalam sambutannya pada kegiatan pemberian bantuan berupa beberapa unit komputer dan fasilitas internet dari operator seluler Three (3) kepada daerah tertinggal di Sulsel, seperti di Takalar, Selasa (23/6). Menurut Titon, selama ini target pasar operator seluler sudah cukup baik. Bahkan, data Depkominfo menyebutkan sekitar 160 juta dari 240 juta warga Indonesia sudah menggunakan fasilitas seluler untuk mempermudah aktifitasnya. "Dari sisi profit, operator seluler sudah cukup mapan. Untuk itu, harus ada sharing keuntungan kepada konsumen dengan memperbaiki fasilitas operator," katanya. Menanggapi hal tersebut, Direktur Three Sidharta Sidik usai kegiatan mengaku sudah mempersiapkan diri untuk menjalankan PP tersebut. Selama ini, kata dia, kualitas produk Three menjadi hal yang utama.

Banyak Turis di Bandara Tak Pakai Masker

Rabu, 01-07-2009

MAKASSAR, BKM -- Kebijakan Departemen Kesehatan RI yang mewajibkan pendatang dari luar negeri (turis) menggunakan masker di Indonesia selama tiga hari, tampaknya belum direspon Pemprov Sulsel. Buktinya, belum ada tim khusus yang diturunkan untuk memberikan masker kepada pengunjung di pintu masuk Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar.

Dari hasil pantauan BKM di Bandara Sultan Hasanuddin, Selasa (30/6), tak satupun turis asing yang datang menggunakan masker. Mereka berkunjung ke Makassar seperti biasanya. Bahkan berinteraksi dengan pengunjung bandara lainnya. Para turis yang ditemui BKM terlihat santai menggunakan pakaian-pakaian minim seperti celana pendek dan kaos yang sedikit terbuka. Beberapa diantaranya banyak yang beristirahat dengan pengunjung lainnya di sekitar pintu kedatangan bandara. Humas PT Angkasa Pura I Cabang Bandara Sultan Hasanuddin, Didi Suryanto yang dikonfirmasi terkait hal tersebut mengatakan, pihak bandara hanya bekerjasama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan memasang alat pendeteksi suhu badan atau thermal scanner di terminal kedatangan internasional Bandara Sultan Hasanuddin. Alat tersebut menyerupai kamera yang langsung menyorot setiap pengunjung yang turun dari pesawat. Alat tersebut secara otomatis memeriksa kondisi tubuh manusia melalui deteksi suhu badan. Jika ada pengunjung yang ditemukan memiliki suhu badan melebihi angka normal ia langsung ditangani oleh paramedis yang sudah siap di bandara. "Sejauh ini laporan yang kami terima aman-aman saja, kami berharap tidak ada temuan virus flu babi seperti di provinsi lain," jelas Didi Suryanto, kemarin. Sementara itu, Direktur Umum dan Operasional Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo dr Khaliq yang dikonfirmasi malam tadi mengatakan, persiapan RS Dr Wahidin untuk mencegah virus mematikan ini sudah cukup maksimal. Diantaranya persiapan dari sarana seperti ruang isolasi berikut peralatan medis penanganan penyakit menular. Belum lagi paramedis yang sudah terlatih menangani virus menular. "Pada prinsipnya RS Wahidin sudah siap dengan sarana dan prasarananya," terangnya. Paramedis dan peralatan yang digunakan, lanjut dr Khaliq disamakan dengan penanggulangan flu burung. Namun dalam waktu dekat, sarana dan prasarana tersebut akan dialihkan ke gedung Infeksi Center RS Wahidin. "Gedungnya masih proses pembangunan, kita berharap selesai secepatnya," tandasnya. Sebelumnya, Mentri Kesehatan Siti Fadilah Supari mewajibkan agar pendatang dari negara asing yang positif flu babi menggunakan masker minimal tiga hari di Indonesia. Kebijakan itu sebagai bentuk siaga satu terhadap temuan beberapa warga negara asing yang positif flu burung di beberapa provinsi. Pemakaian masker selama tiga hari, kata Fadilah, karena masa inkubasi virus berpotensi tinggi selama tiga hari.

Mardiyanto: Penghapusan Pemilihan Langsung Makin Kuat Rabu, 01-07-2009

MAKASSAR, BKM -- Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo tak setuju jika gubernur dipilih langsung oleh presiden. Pernyataan ini diungkapkan Syahrul terkait rencana pemerintah pusat merevisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, untuk menghapus mekanisme pemilihan gubernur secara langsung.

Menurut Syahrul, jika kebijakan tersebut diakomodir, berarti demokrasi di Indonesia mengalami kemerosotan. "Demokrasi jangan ditarik ke pusat, itu sayang bangat, " ungkap Syahrul usai mengikuti pertemuan bimbingan teknis pengelola perpustakaan di Hotel Celebes, Selasa (30/6). Syahrul menilai, sistem pemilihan langsung merupakan langkah pencerdasan politik bagi masyarakat. Seharusnya aturan ini disempurnakan, bukan dihapuskan. "Kalau dikasih ke parlemen, bisa ribut lagi," ungkapnya serius. Adapun masalah yang terjadi saat Pilgub, kata Syahrul, adalah sebuah fenomena yang menjadi acuan bagi warga dalam memperbaiki pandangan politiknya. Ia meyakini, kecurangan seperti money politics dan intrik lainnya akan hilang seiring besarnya pengetahuan warga tentang politik. Selain itu, adanya keinginan pemerintah pusat memperbesar kewenangan gubernur juga dikritisi Syahrul. Menurut mantan Bupati Gowa dua priode ini, perluasan kewenangan bukan persoalan utama dalam pemerintahan. Hal yang perlu diperhatikan, lanjutnya, adalah kebijakan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. "Dengan begini Pemprov Sulsel tetap enjoy kok," kata Syahrul menanggapi pertanyaan wartawan soal adanya indikasi beberapa kepala daerah di Sulsel tidak mengakomodir kebijakan Pemprov, karena minimnya kewenangan gubernur. Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto usai meninjau Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Makassar kemarin, mengatakan rencana penghapusan pemilihan langsung dalam Pilgub masih bergulir di DPR RI. Namun, ia mengakui kecenderungan penghapusan pemilihan langsung semakin menguat. "Dari hasil telaah DPR RI kebijakan yang paling tepat tidak perlu ada pemilihan langsung. Sebab gubernur yang membawahi banyak kabupaten/kota membutuhkan biaya yang tinggi, " terangnya. "Kebijakan inikan merujuk dari fakta empiris Pilgub di beberapa daerah seperti Jawa Timur yang harus tiga putaran," katanya. Informasi yang diperoleh BKM, revisi UU 32/2004 tersebut telah menelorkan beberapa wacana, diantaranya Pilgub diawali dengan DPRD di setiap provinsi menyeleksi para kandidat calon gubernur dengan menyaring kandidat sesuai visi dan misi daerah masing-masing. Hasil seleksi kandidat diajukan ke pemerintah pusat, kemudian pemerintah pusat kembali menggelar seleksi kandidat dan hasilnya sekurang-kurangnya tiga nama. Hasil seleksi dikembalikan ke DPRD masing-masing untuk dipilih berdasarkan mufakat atau suara terbanyak. Kandidat yang terpilih nantinya dilantik presiden.