Badan Pemberdayaan Masyarakat Makassar melangsir sebanyak 7.968 Kepala Keluarga yang tidak kebagian beras miskin tahun ini. Jatah mereka dihapus karena persediaan beras miskin menyusut hingga 2.914.608 kilogram.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Makassar, Syahrir Sappeile mengatakan data warga yang terhapus paling tinggi pada tiga kecamatan se Makassar yakni Kecamatan Tamalate 803 kepala keluarga , Tallo 1599 kepala keluarga, dan Rappocini 662 kepala keluarga. Pada 2009 lalu, warga Tamalate yang memperoleh beras miskin sebanyak 10.118 kepala keluarga, Tallo sebanyak 9.757 kepala keluarga, dan Rappocini sebanyak 7.071 kepala keluarga. "Ini kebijakan langsung pemerintah pusat," kata Syahrir di Makassar, Rabu (6/1).

Syahrir menjelaskan warga Makassar yang menerima jatah beras miskin 2009 lalu sebanyak 70.160 kepala keluarga dengan jumlah beras 12.616.560 kilogram, tahun ini menyusut menjadi 62.192 kepala keluarga dengan jumlah beras 9.701.952 kilogram.

Waktu pembagian beras miskin juga dikurangi, pada 2009 lalu warga dijatahi beras selama 12 bulan. Setiap kepala keluarga mendapatkan jatah beras 15 kilogram, harga beras perkilogram sebesar Rp 1.600. Sementara tahun ini, warga hanya mendapat jatah beras selama 11 bulan, pada Mei 2010 mereka tidak dijatahi beras. Alasannya Mei merupakan waktu panen raya petani di Sulawesi Selatan, diperkirakan harga beras juga turun.

Namun demikian warga hanya dijatahi 15 kilogram beras miskin selama 9 bulan, pada Desember mendatang jatah beras juga dipotong hingga 9 kilogram. Warga hanya mendapatkan jatah 6 kilogram. "Kalau dirata-ratakan 15 kilogram, persediaan beras tidak bakal cukup," terangnya.

Syahrir berharap, warga bisa menerima pengurangan jumlah penerima beras miskin. Ia menilai kebijakan ini muncul karena jumlah warga miskin di Makassar mengalami penurunan yang cukup tajam. Olehnya itu pihaknya akan menggelar sosialisasi kepada 300 tim penyalur raskin. Tim yang tersebar 143 kelurahan dan 14 kecamatan se-Makassar ini diharapkan menyampaikan langsung kondisi beras miskin ke warganya.

Ketua Komisi Kesejahteraan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar, Naran Mone meminta pemerintah memperkuat sosialisasi mengenai pengurangan jatah beras miskin kepada warga. Menurut dia, tanpa sosialisasi kebijakan ini bisa memicu reaksi warga miskin. "Harus betul-betul dikawal," katanya.

Politisi Golkar ini juga berharap warga bisa memaklumi kondisi ini, pemerintah mengurangi jatah beras miskin bukan tanpa alasan, tapi karena kondisi keunagan negara memang kurang stabil. "Kami yakin pemerintah bisa memberi jalan terbaik," katanya.

Ketua Serikat Rakyat Miskin Indonesia Makassar, Wahidah menilai fenomena mengurangnya jatah beras miskin tidak lepas dari kinerja pemerintah yang buruk. Data warga miskin yang disetor kepada pemerintah pusat tidak sesuai dengan jumlah warga miskin di Makassar.
"Kami sedang mengumpulkan data warga miskin yang tidak tercatat oleh pemerintah, nanti dilapor ke dewan," katanya.

Ia juga menuding pengurangan jatah raskin adalah sikap politik pemerintah pusat yang menutupi kekurangannya dalam mengentaskan kemiskinan. Padahal, kata dia, warga miskin malah bertambah dengan adanya kenaikan makanan pokok serta tingginya jumlah Pemutusan Hubungan Kerja pertahunnya. Namun ia tidak bisa menunjukkan data yang jelas terkait kenaikan jumlah warga miskin. "Kita bisa prediksi jumlahnya dengan melihat kondisi ekonomi sekarang," katanya.

Ia membenarkan pernyataan Nasran bahwa mengurangnya data miskin bisa memicu reaksi warga, sehingga ia mengusulkan agar pemerintah tetap memberikan beras miskin kepada warga yang tidak terjatah tahun ini dengan menggunakan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2010. Kalaupun sulit dilakukan, kata dia, pemerintah sebaiknya mengurangi jatah beras miskin setiap kepala keluarga, misalnya dari 15 kilogram perbulan menjadi 10 kilogram. "Supaya semuanya kebagian," katanya.

TRI SUHARMAN