Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemprov Sulsel, Tan Malaka Guntur mengingatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membenahi program kerjanya pada triwulan kedua ini. Jika realisasi anggaran tetap buruk seperti triwulan pertama, Tan Malaka mengaku SKPD akan diberi sanksi.

"Pada triwulan kedua ini, sudah kelihatan mana SKPD yang tidak bagus kinerjanya. Kalau terbukti, pasti ada sanksi," tegas Tan Malaka Guntur di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (25/6).
Menurut Tan Malaka, gGubernur telah menginstruksikan percepatan realisasi anggaran harus dilakukan. Jika instruksi tersebut tidak didengarkan, maka akan ada tindakan khusus.
"Pertengahan Juli kami akan menggelar monitoring realisasi anggaran triwulan kedua. Kita ingin tahu persis apa masalahnya," jelas Tan Malaka.
Pada triwulan pertama, realisasi anggaran SKPD Pemprov Sulsel baik APBN maupun APBD dinilia minim yakni sekitar Rp 16 persen. Idealnya, realisasi anggaran triwulan pertama 25 persen.
Untuk realisasi anggaran APBN, Pemprov hanya berhasil menyerap keuangan sebesar Rp 1.654.893.995 dengan persentase 16,85 persen, sedangkan realisasi fisik hanya 16,92 persen. Sementara realisasi APBD untuk keuangan sebesar Rp 272.004.758.638 dengan persentase 11,89 persen dan realisasi fisik 16,96 persen.
Total anggaran paling besar pada APBN 2009 diperoleh dari tiga departemen yakni Departemen Agama Rp 1.024.358.870, Departemen Pendidikan Nasional Rp 2.533.913.772 dan Departemen Pekerjaan Umum Rp 1.666.625.023.
Dari tiga departemen ini, Departemen Pekerjaan Umum yang memiliki realisasi anggaran yang cukup minim. Dari nilai anggaran yang kucur, Pemrov hanya berhasil menyerap anggaran sebesar Rp 84.997.876 atau 5,10 persen. Sedangkan realisasi fisiknya hanya 5,21 persen .
Sedangkan anggaran paling besar pada ABPD 2009 terdapat pada enam pos anggaran yakni pada belanja bagi hasil kepada Pemprov Sulsel/kabupaten/kota dan Pemdes Rp 499.766.762.251, belanja bantuan keuangan kepada Pemprov Sulsel/kabupaten/kota dan Pemdes Rp 303.829.000.148, Dinas Prasarana Wilayah Rp 184.268.293.300, Belanja bantuan sosial Rp 88.728.561.500 dan Dinas Pendidikan Rp 87.930.576.480.
Pos anggaran yang memiliki realisasi anggaran yang cukup minim terdapat pada belanja bantuan keuangan kepada Pemprov Sulsel/kabupaten/kota dan Pemdes Rp 303.829.000.148. Dari besar anggaran yang kucur, Pemrov hanya berhasil menyerap anggaran Rp 6.248.000.000 atau 2.06 persen. Sedangkan realisasi fisiknya hanya 2.06 persen .
Ketua Komisi I DPRD Sulsel, Burhanuddin Baharuddin mengatakan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang penolaan keuangan daerah, laporan realisasi triwulan kedua APBD harus diserahkan ke DPRD Sulsel paling lambat akhir Juli 2009.
"Kalau ada SKPD yang memiliki realisasi anggaran tidak sesuai target, kami pasti evaluasi," kata Burhanuddin Baharuddin saat dikonfirmasi, kemarin.

Comments (0)