Kepala Bagian Umum Makassar, M Kasim Wahab mengatakan alokasi anggaran makan dan minum 2010 mendatang diperkirakan bertambah Rp 800 juta dari tahun lalu. Diperkirakan anggaran makan minum tahun depan mencapai Rp 7,1 miliar.

Dalam rencana anggaran Bagian Umum Makassar tahun depan, anggaran makan minum terdiri dari belanja makan dan minum harian pegawai Rp 1.820 miliar, makan minum rapat Rp 1,6 miliar, makan minum tamu Rp 3,7 miliar, rumah jabatan Rp 1,9 miliar, dan anggaran makan minum diluar rumah jabatan seperti kegiatan yang digelar hotel Rp 1,8 miliar.

Kasim menuturkan bertambahnya anggaran makan minum karena kegiatan pemerintah begitu padat tahun depan. Beberapa pagelaran bertaraf internasional akan digelar seperti proram wisata Visit Indonesia Years 2010 yang ditarget mendatangkan ribuan pengunjung. Kegiatan tersebut akan berlangsung hingga 2011 mendatang." Tamu berdatangan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri," kata Kasim usai memparkan rencana anggarannya di depan Komisi Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar, Rabu (16/12).

Bukan hanya itu, lanjut dia, tamu untuk kegiatan di Balai Kota Makassar dan rumah jabatan wali kota juga cukup padat setiap harinya. Namun ia tidak berinci jumlah pengunjung maupun tamu. "Biayanya sudah sesuai dengan perhitungan kami," katanya.
Ketua Komisi Bidang Pemerintahan Yusuf Gunco menilai anggaran makan minum yang diusulkan bagian umum sudah cukup mendasar. Alasannya, bagian umum menalangi seluruh biaya makan dan minum instansi pemerintahan Makassar. "Wajarlah kalau bertambah," kata dewan asal Partai Golkar ini.

Dewan lainnya, Rahman Pina menimpali, kenaikan biaya makan minum jangan dipandang dari jumlah anggarannya saja. Setiap kegiatan dihadiri hingga 200 orang peserta, Belum lagi jumlah tamu di balai kota dan rumah jabatan walikota yang bisa mencapai ratusan pula. "Jadi anggarannya sebenarnya cukup masuk akal," katanya.
Pengamat pemerintah dari Lembaga Adminstrasi Negara Makassar, Muhammad Idris menilai tingginya anggaran makan dan minum pemerintah patut dipertanyakan. Jangan sampai biaya tersebut malah mendongkrak belanja pegawai dan memperkecil belanja untuk publik. “Harusnya anggaran yang langsung menyentuh publik lebih diperhatikan,” kata Idris melalui sambungan telepon.

Ia menilai, kenerpihakan pemerintah kepada warganya masih cukup minim, terbukti setiap tahunnya anggaran pegawai lebih tinggi dibanding untuk publik. Sehingga realisasi anggaran pemerintah Makassar dinilai kurang sehat. "Pemerintah sebaiknya jangan hanya memperhatikan diri sendiri,” ketusnya.

Ia berharap dewan bisa memperhatikan usulan anggaran makan minum ini. Kalau perlu, kata dia, sebagian anggarannya dialihkan ke program layanan publik. "Dewan baru ini harus bagus, jangan seperti yang lama kurang kontrol," katanya.

TRI SUHARMAN

foto : http://treest.files.wordpress.com