WACANA pengisian kursi ketua Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar semakin memanas. Masing-masing fraksi telah menyiapkan kandidat, bahkan aksi saling rebut kursi ketua mulai terjadi.

Dari empat kursi ketua, komisi B bidang ekonomi dan keuangan yang paling diperebutkan. Sebanyak tiga dari tujuh fraksi telah menyiapkan kandidat ketua untuk komisi B. Tiga fraksi itu adalah Partai Persatuan Keadilan Sehtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan
Ketua Fraksi Partai Persatuan Keadilan Sehtera Asriady Samad mengatakan, dari hasil
kesepakatan tujuh fraksi, pihaknya mendapatkan satu kursi untuk ketua komisi B. Figur yang akan diplot untuk posisi tersebut adalah Sri Rahmi yang terpilih
sebagai dewan untuk kedua kalinya.
"Komposisi ini sudah final, saya berharap tidak ada lagi yang menyalahi kesepakatan," tegas
Asriady usai mengikuti rapat Panitia Khusus (Pansus) pembahasan tata tertib dewan di Gedung DPRD Makassar, Senin (26/10).
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan defenitif dari Fraksi Partai Amanat Nasional Busrah Abdullah juga menyiapkan kandidat untuk kursi ketua Komisi B. Busrah menampik pernyataan Asrady adanya kesepakatan fraksi agar Partai Persatuan Keadilan Sehtera mutlak untuk kursi ketua komisi B.
"Bagi kami belum final. Untuk ketua Komisi B, kami sodorkan Lukman Basrah," ungkap Busrah.
Tak kalah dengan dua fraksi tersebut, fraksi Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan juga
menyiapkan kandidat. Ketua fraksi Hasanuddin Leo mengaku dirinya telah dipersiapkan bersaing memperebutkan kursi ketua komisi B.
"Kami sedang melobi kepada seluruh fraksi, agar kursi ketua komisi B diberikan pada kami,"
terangnya.
Informasi yang dihimpun di dewan, komisi B membawa rumor 'lahan basah' bagi dewan, karena fungsinya mengawasi pemasukan keuangan ke Pemerintah. Tidak tanggung-tanggung, mereka mengawasi kenaikan Pendapatan Asli Daerah Makassar yang bersumber dari Dinas Pendapatan Daerah dan Perusahan Daerah.
Dinas Pendapatan Daerah mengelola pendapatan dari pajak restoran, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan. Sedangkan Perusahaan Daerah meraup keuntungan dari retribusi parkir, pedagang, kebersihan.
Data Pemerintah meyebutkan, Pendapatan Asli Daerah 2008 mencapai Rp 1,1 triliun. Untuk 2009, pemerintah menargetkan pendapatan Rp1,020 triliun.
Namun rumor itu dibantah ketiga fraksi itu, mereka berpendapat, persiapan kandidat untuk kursi ketua komisi B sebagai upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. "Potensi cukup besar, makanya harus lebih dieksplor," terang Asriady Samad.
Sebelumnya, penempatan kandidat ketua komisi sesuai perolehan kursi atau disebut sistem matriks mengemuka di dewan. Informasi yang dihimpun, Fraksi Golkar mematok dua kursi ketua untuk Komisi A dan Komisi D, Partai Keadilan Sejahtera komisi B, dan Partai Demokrat Komisi C.
Ketua fraksi Golkar Farouk M Betta membenarkan hal tersebut. Pihaknya telah menyiapkan
kandidat yakni Yusuf Gunco sebagai Ketua Komisi A dan Nasran Mone sebagai Ketua Komisi D.
"Kami sudah koordinasi antar fraksi," kata Farouk.
Namun, sistem tersebut membuat fraksi Partai Amanat Nasional geram. Wakil Ketua defenitif Busrah Abdullah terang-terangan menolak komposisi itu dengan alasan tidak proporsional. "Misalnya PKS bisa dapat tiga kursi pimpinan, masa PAN hanya dua.
Ini tidak rasional," ujarnya.
Sistem matriks juga mengundang reaksi Partai Demokrasi Kebangsaan. Wakil Ketua definitif
Syamsu Niang menilai, sistem itu membawa kerugian bagi partai lainnya. "Jangan ada lagi dominasi politik," ketusnya. (trie)
repro: http://www.inilah.com