DPRD Kota Makassar meminta Pemkot Makassar tidak lagi menganggarkan pengadaan mobil dinas (mobdin) untuk pejabat pada APBD 2010. Dewan mengusulkan agar Pemkot memanfaatkan jasa mobil rental.

Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PDK Mustaghfir Sabry mengatakan, penggunaan mobil rental untuk operasional para pejabat cukup efisien untuk mengurangi beban APBD. Selama ini, katanya, pengadaan mobdin membuat pengeluaran daerah membengkak. "Kami akan mendorong kebijakan ini pada pembahasan APBD 2010 karena cukup efektif untuk efisiensi anggaran," kata Moses--sapaan Mustaghfir Sabry di DPRD Kota Makassar, kemarin.
Moses menjelaskan, membengkaknya pembiayaan untuk mobdin karena Pemkot mesti mengalokasi anggaran untuk pemeliharaan.
Sementara, lanjut Moses, mobil rental tidak lagi memikirkan anggaran pemeliharaan karena telah ditanggung pihak ketiga. Pemkot hanya mengalokasikan anggaran untuk penyewaan mobil rental selama satu periode atau lima tahun.
Hal senada diungkapkan anggota DPRD dari Fraksi PKS Sri Rahmi. Ia juga sepakat bila anggaran pengadaan Mobdin dialihkan pada mobil rental. Namun demikian, ia berharap agar kebijakan ini dilapisi sistem yang bersih supaya tidak ada indikasi penyalahgunaan anggaran.
"Kalau sampai dimainkan malah biayanya bisa lebih membengkak," ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Bagian Perlengkapan Pemkot Makassar Aidil Adha mengaku belum punya gambaran terkait kebijakan tersebut. Perlu pembahasan yang lebih matang untuk merumuskan kebijakan tersebut. "Sejauh ini belum ada pembicaraan seperti itu, tapi kalau memungkinkan kami akan bahas," terangnya saat dikonfirmasi, kemarin. (bkm)
foto : http://visijobs.com/resources/uploaded/image/GAMBAR-MOBIL-RENTAL.jpg

Comments (0)