| Usul 45 Pejabat, Depdagri Pertahankan Posisi Selasa, 14-07-2009 |
| MAKASSAR, BKM -- Jatah kursi yang diberikan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) kepada Pemprov Sulsel untuk mengisi struktur kepengurusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Depdagri) kini menjadi rebutan. Sebanyak 45 pejabat diusul untuk mengisi jabatan tersebut. |
| Kepala BKD Sulsel A Murni Amien Situru mengatakan, usulan tersebut sudah dikirim ke Depdagri sejak pekan lalu. Pemprov tinggal menunggu rumusan Depdagri, siapa yang lebih pantas menduduki jabatan tersebut. "Kami mengirim data diri para calon, yang jelas kompetensi mereka tidak diragukan," kata A Murni di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (10/7). Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa 15 jabatan yang disiapkan di IPDN yakni tiga jabatan eselon tiga untuk posisi asisten direktur bidang akademik, bidang administrasi, dan kemahasiswaan. Sedang 12 jabatan lainnya untuk eselon empat berupa sub bagian tata usaha, administrasi dan perpustakaan. "Setiap jabatan, kami plot tiga orang untuk bersaing," terang Murni. Ketika ditanya siapa-siapa yang diusul, Murni enggan menyebutkannya. Murni hanya membeberkan para pejabat tersebut berasal dari sekretariat Kantor Gubernur yang dinilai memiliki kompetensi di bidang masing-masing, sebagian diantaranya diambil dari Badan Arsip Pemprov Sulsel. "Kami tidak mengambil tenaga dosen di IPDN, semua murni dari Pemprov," katanya. Namun demikian, pengisian Direktur Studi Pemberdayaan Masyarakat tetap dikuasai Depdagri. Mereka menekankan, agar Pemprov tidak lagi mengusul pejabat untuk pengisian kursi tersebut. 100 kuota 2010 Pemerintah Provinsi Sulsel kembali menerima kuota penerimaan praja IPDN sebanyak 100 orang pada 2010. Kuota yang diberikan langsung dari Depdagri tersebut merupakan persiapan untuk mengisi gedung IPDN yang akan dibangun di Kabupaten Gowa. "Pemprov tinggal menunggu petunjuk teknisnya, " kata Murni. Penerimaan praja IPDN 2010 akan lebih selektif, pihak IPDN Jatingor akan mengeluarkan sistem pengajaran baru. Salah satunya yakni sistem perkreditan setiap mata kuliah. "Ada kredit atau SKS yang akan diterapkan," terangnya sembari menyebutkan bahwa sistem ini memudahkan bagi praja untuk lebih cepat menyelesaikan pendidkan. |
09.18 |
Category: |
0
komentar
Comments (0)