Syahrul: Kalau Korupsi, Jangan Bela Saya

MAKASSAR, BKM -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan secara resmi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) 7 pejabat tinggi di Sulsel di Hotel Kenari, Selasa (28/7). Dalam laporan KPK, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin memiliki kenaikan harta kekayaan yang cukup drastis. Laporan KPK tertanggal 11 Maret 2009 menyebutkan, Syahrul memiliki kekayaan tertinggi dari enam pejabat lainnya. Jumlah kekayaan Syahrul mencapai Rp8.856.034.009. Terdiri dari harta tidak bergerak sekitar Rp 4 miliar lebih. Harta bergerak lainnya Rp 1 miliar lebih, kekayaan transportasi Rp 653 juta, rekening giro dan tabungan sekitar Rp 2,3 miliar.
Jumlah kekayan Syahrul memiliki peningkatan drastis dibanding saat mendaftar sebagai Calon Gubernur Tahun 2007 lalu. LHKPN yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel saat itu menyebutkan kekayaan Syahrul Yasin Limpo sebanyak Rp3 miliar.
Harta ini meliputi harta tidak bergerak Rp1,4 miliar, harta bergerak berupa alat transportasi Rp1,1 miliar, peternakan, perikanan, pertambangan, giro sebesar Rp146.632.885 dan usaha lainnya Rp 300 juta .
Ini berarti, terdapat kenaikan harta kekayaan Syahrul 5,8 miliar selama 1,7 tahun dilantik sebagai Gubernur Sulsel. Angka tersebut dari selisih kenaikan kekayaan Syahrul dari Rp 3 Miliar menjadi Rp 8.856.034.009.
Sementara LHKPN Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin yang dirilis KPK tertanggal 29 Juli 2008 menyebutkan, kekayaannya mencapai Rp 6.745.161.262. Kekayaan Ilham terdiri dari harta tak bergerak Rp 2,278 miliar, transportasi 850 juta, usaha travel Rp 3,6 miliar, logam mulia Rp 1,3 miliar, tabungan dan giro Rp 110 juta. Namun terdapat pula hutang Rp1,3 miliar.
Dibanding rilis KPK di tahun 2007, total kekayaan Ilham saat itu hanya Rp 2.572.886.411. Rilis KPK ditandatangani Deputi Bidang Pencegahan KPK M Syamsa Adisasmita dan Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan KPK Budi Waluyo.
Dalam rilis itu menyebutkan, kekayaan Ketua DPD I Golkar Sulsel ini terdiri dari harta tidak bergerak berupa lahan luas empat bidang tanah 2323 m2 yang berada di Makassar dan Gowa. Selain itu terdapat pula luas bangunan 8.430 m2. Sehingga total nilai harta tidak bergerak sebesar Rp 2.474.122.000.
Sementara harta bergerak, berupa tiga unit motor merek Honda dan Yamaha. Terdapat pula tiga unit mobil merk Ford Escape, Alphard, dan Toyota Yaris. Sehingga total harta bergerak senilai Rp 613.282.000, logam mulia Rp 1.326.000.000 serta giro dan setara kas lainnya Rp 78.773.620.
Secara total harta tidak bergerak, bergerak, dan harta tidak bergerak lainnya mencapai Rp 4.492.177.620. Namun, dikarenakan terdapat utang senilai Rp 1.919.291.209. Sehingga sisa harta Rp 2.572.886.411.
Sehingga, selama setahun (2007-2008) selisih kenaikan harta Ilham ditaksir mencapai Rp 4 miliar. Angka tersebut ditarik dari kekayaan Ilham Rp 2.572.886.411 menjadi Rp 6.745.161.262.
Wakil Ketua KPK Haryono Umar mengatakan, pembuatan LHKPN tidak hanya melibatkan pejabat yang diperiksa secara personal. Tapi laporan tersebut juga berdasarkan investigas KPK dibeberapa lembaga dan instansi pemerintah yang berkaitan dengan pejabat tersebut.
"Kalau pejabat tersebut ada tanahnya, kami berhubungan BPN. Kalau ada asuransi, kami berhubungan juga dengan asuransi," katanya saat memberikan sambutan di hadapan 7 pejabat yakni Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang, Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Wakil Walikota Makassar Supomo Guntur, Kapolda Sulselbar Mathius Salempang, Pangdam VII Wirabuana Djoko Susilo Utomo, Ketua Pengadilan Tinggi Sulsel Rivai Rasyad, dan Rektor Universitas Hasanuddin Idrus Paturusi.
Usai kegiatan, Haryono menilai, kendati ada peningkatan kekayaan beberapa pejabat cukup drastis, namun LHKPN itu belum menunjukkan indikasi KKN. "Kalau ada, jelas sudah ditangani lebih awal. Tapi sejauh ini belum," katanya.
Ia juga meminta agar warga aktif memberi laporan terkait kasus yang didiga mengandung unsur KKN. Laporan dari warga, kata dia, sangat dibutuhkan KPK.
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan, apa yang dilaporkan KPK sudah cukup transparan. Ia enggan menanggapi adanya kenakan kekayaannya yang cukup drastis. "Yang jelas ini sudah transparan," katanya singkat.
Sementara kekayaan Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang sampai 18 Maret 2009 mencapai Rp3.854.310.713 ditambah tabungan dalam nilai mata uang asing yakni USD 59.842. Rinciannya, harta tak bergerak sekitar Rp2 miliar, tabungan giro dan tabungan Rp260 juta, surat berharga Rp1,1 miliar. Transportasi Rp5 juta dan usaha peternakan dan pertanian Rp500 juta.
Kekakayaan Wakil Walikota Makassar Supomo Guntur sampai 12 Februari 2008 mencapai Rp2.439.106.296. Dimana harta tak bergerak termasuk tanah di Jeneponto dan Makassar Rp1,4 miliar. Harta bererak Rp151,250 juta. Tabungan dan giro Rp497 juta dan transportasi Rp300 juta.
Sedangkan Pangdam VII Wirabuana Djoko Susilo Utomo tercatat 1 Februari 2009, adalah Rp1.263.706.433. Terdiri dari Harta tak bergerak Rp140 juta, harta bergerak lainnya Rp50 juta. Transportasi Rp500 juta. Tabungan dan giro Rp598 juta.
Sementara Kapolda Sulselbar Mathius Salempang memiliki total harta kekayaan pada pelaporan 16 Maret 2009 yakni Rp8.533.417.116 ditambah tabungan mata uang asing USD 59.842.
Rektor Unhas Idrus Paturusi hingga 13 Maret 2009 mencapai Rp5.933.948.022 ditambah tabungan mata uang asing USD5.460. Dimana harta bergerak Rp179 juta, harta tak bergerak Rp5,243 miliar. Transportasi Rp150 juta dan tabungan serta giro Rp381 juta.
Sedangkan Ketua Pengadilan Tinggi Sulsel Rivai Rasyad memiliki harta kekayaan terendah dari 7 pejabat lainnya. Laporan kekayaan Rivai hingga 9 September 2008 mencapai Rp879.532.298. Rinciannya, harta tak bergerak Rp511 juta. Harta bergerak lainnya Rp 95 juta, transportasi Rp110 juta. Rekeningggiro dan tabungan Rp 246 juta. Dan hutang Rp83 juta. Jadi total kekayaan adalah Rp 879,5 juta.

Karena NJOP

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo meminta masyarakat tidak beropini buruk terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa (28/7). Syahrul menilai, harta kekayaan miliknya riil dari hasil keringat menjadi pejabat. "Kalau memang ini hasil korupsi, jangan bela saya," kata Syahrul seperti yang ditirukan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel Agus Sumantri di Kantor Gubernur, kemarin.

Pernyatan tersebut diungkapkan Agus usai menggelar jumpa pers. Menurut Agus, rilis KPK yang menyebutkan Syahrul memiliki harta kekayaan meningkat drastis sebanyak Rp 5,8 miliar dari tahun 2007-2009 disebabkan oleh peningkatan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada harta tidak bergerak dan harta bergeraknya.
Harta tidak bergerak milik Syahrul berupa tanah dan rumah yang berdomisili di Makassar dan Gowa, mengalami peningkatan harga yang cukup signifikan. Sehingga berpengaruh meningkatnya jumlah kekayaan Syahrul.
"Dulu rumah Pak Gubernur di Gowa itu hanya Rp 30 juta, sekarang harganya sudah tinggi," katanya.
Begitupula dengan harta bergerak berupa kendaraan roda empat. Setelah dibeli, kata Agus, kendaraan tersebut mengalami peningkatan harga dari sebelumnya.
"Inilah yang membuat jumlahnya meningkat. Tapi sebenarnya, Pak Gubernur mendapatkan harta ini secara halal. Insya Allah," kata Agus Sumantri dengan wajah serius.
Informasi yang dihimpun BKM di Kantor Gubernur Sulsel, kemarin, jumlah gaji Syahrul sebagai gubernur sekitar Rp 8 juta. Sedangkan Agus sebagai Wakil Gubernur sekitar Rp 7 juta.
Agus Sumantri yang dikonfirmasi membenarkan bahwa gaji Syahrul mencapai Rp 8 juta per bulan. Hanya saja ia mengaku tidak tahu menahu tentang gaji Agus.
Saat ditanyai apakah gubernur dan wakil gubernur mendapat honor pada setiap kegiatan dan proyek. Ia juga mengaku tidak tahu menahu. "Yang jelas kenaikan harta kekayaan Pak Gubernur itu karena NJOP," tandasnya.
Selain Syahrul, kekajaan yang meningkat drastis adalah Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin. Namun, menurut Ilham, peningkatan tersebut dari berasal dari usaha yang dirintis istrinya sejak 12 tahun yang lalu.
"Laporan nilai kekayaan saya bertambah dari hasil usaha istri yang dikelola 12 tahun sebesar Rp 3,6 miliar. Meski demikian kita akan klarifikasi ulang. Karena jangan sampai jumlah tersebut tidak sebanding dengan konteks pajak. Metode penjualan hasil travel itu kan mendapat komisi dari penerbangan," kata Ilham.

Kekayaan Pejabat Sulsel
- Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo: Rp 8.856.034.009.
- Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang : Rp 3.854.310.713
- Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin: Rp 6.745.161.262.
- Wakil Walikota Makassar Supomo Guntur: 2.439.106.296.
- Rektor Unhas Idrus Paturusi: Rp5.933.948.022
- Ketua Pengadilan Tinggi Sulsel Rivai Rasyad: Rp879.532.298.
- Kapolda Sulselbar Mathius Salempang: Rp8.533.417.116 plus tabungan mata uang asing USD 59.842.
- Pangdam VII Wirabuana Djoko Susilo Utomo: 1.263.706.433.
(sumber : kpk)