| Penerimaan CPNS Digelar Oktober |
| MAKASSAR, BKM -- Sebanyak 239 sisa honorer di Pemprov Sulsel dipastikan terangkat pada Agustus 2009. Pemprov tinggal menunggu formasi honorer dari Mentri Pendayagunaan Aparatur Negera (Menpan). |
| Sementara itu, Mempan juga dipastikan mengeluarkan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 14 Juli 2009. Diperkirakan, penerimaan CPNS 2009 dilakukan sekitar Oktober 2009. Kepala BKD Sulsel A Murni Amien Situru mengatakan, sesuai sesuai Peraturan Kepala BKN No 21 tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengolahan Tenaga Honorer. Semua honorer yang sudah terdata Tahun 2005 akan diangkat secara bertahap sampai 2009 "Mudah-mudahan formasi honorer bisa turun sesuai jadwal," kata A Murni Amien Situru di Kantor Gubernur Sulsel, kemarin. Kendati demikian, A Murni mengatakan terdapat 339 honorer yang tidak masuk dalam database BKN. Meski tidak bernasib sama dengan 239 honorer lain, Pemprov tetap mengupayakan pengangkatan mereka. Salah satu upaya Pemprov yakni mengusulkan agar 23 jatah kuota yang tidak terisi Tahun 2008 dialihkan pada formasi 2009. Sehingga 339 honorer Pemprov tersebut bisa berkurang. "Kami pasti usahakan agar sisa honorer ini juga bisa terangkat," janji Murni. Adanya sisa kuota, lanjut Murni, karena dari 514 formasi honorer yang terangkat 2008, hanyak 481 yang terisi. Tardapat 23 yang tak terisi karena berbagai sebab, seperti meninggal dunia, keluar dan sudah terangkat melalui jalur penerimaan CPNS. Kendati penyerahan formisi CPNS dari Menpan ke Gubernur Sulsel sudah dijadwalkan 14 Juli 2009, Pemprov belum mengetahui jumlah formasi yang akan diturunkan ke Pemprov. Sebanyak 700 kuota CPNS yang diusulkan ke Menpan, namun belum diketahui berapa jumlah kuota yang disetujui. Murni menilai, Menpan menyetujui jumlah kuota dengan mengkaji keuangan negara. Seperti tahun 2008, jumlah kuota yang diusulkan 900, namun yang disetujui 132. "Kita berharap ada peningkatan kuota dari tahun lalu," terangnya. Lanjut Murni, meskipun Pemprov sudah memperkirakan jadwal penerimaan CPNS sekitar oktober 2009, dengan asumsi penyerahan formasi 14 Juli, Pemprov tetap menunggu petunjuk dari Menpan, setelah pembagian pengisian formasi dikembalikan ke pusat. Gandeng Unhas, Harus Akreditasi BAN Murni mengatakan, Pemprov juga kembali mengusulkan Universitas Hasanuddin (Unhas) sebagai tim independen yang mengawal penerimaan CPNS. Pengusulan tersebut didasari karena tim Unhas dinilai berhasil menghilangkan celah bagi calo PNS saat 2008 lalu. "Kami tidak wajibkan penggunaan pihak ketiga pada kabupaten/kota. Merekalah yang mengatur sendiri, tapi harus mengedepankan transparansi," ungkapnya. Namun demikian, seluruh kota kabupaten diwajibkan memberikan standar pendaftaran dengan ijazah yang terakreditasi dari Badan Akreditasi Negera (BAN). Kalau tidak terakreditasi BAN, maka ditolak. "Kebijakan ini dari pusat, makanya harus dijalankan," tandsnya. |
00.59 |
Category: |
0
komentar
Comments (0)