SETELAH menunggu lama, Sekretariat Negara (Setneg) akhirnya memberi sinyal kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel terkait anggaran pembangunan Wisma Negara di lokasi Centerpoint of Indonesia (CoI). Anggaran yang diusulkan sebesar Rp 400 miliar tersebut diperkirakan dikucurkan pada APBN 2010.

Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemprov Sulsel, Syarif Burhanuddin mengatakan, Pemprov sudah menerima informasi dari Mensesneg terkait pengalokasian anggaran untuk Wisma Negara.
"Mudah-mudahan saja berjalan lancar," harap Syarif Burhanuddin saat dikonfirmasi, kemarin.
Menurut Syarif, pengalokasian anggaran Wisma Negara merupakan sharing pembiayaan antara pemerintah pusat dan Pemprov Sulsel.
Biaya pembangunan sekitar Rp 400 miliar ditanggung Sekretariat Negara, sedangkan kontribusi Pemprov Sulsel berupa penyediaan dan pematangan lahan.
"Pemprov juga menyiapkan analisis mengenai dampak lingkungan, desain wisma, serta akses menuju lokasi yang akan direklamasi," terang Syarif.
Ia juga menyebutkan, seluruh biaya pemeliharaan juga sepenuhnya ditanggung oleh Sekretariat Negara. Sebab, katanya, bangunan tersebut merupakan aset dan inventaris pemerintah.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Tan Malaka Guntur mengatakan, pengusulan anggaran Wisma Negara ke pemerintah pusat dimasukkan ke dalam perencanaan program terpadu Makassar Maros Sungguminasa dan Takalar (Mamminasata).
Ia mengaku pemerintah pusat sedang mengkaji usulan tersebut. Selanjutnya akan dituangkan ke dalam peraturan pemerintah. "Setelah Pilpres (Pemilihan Presiden) 2009, peraturannya keluar," katanya.
Pada masterplan proyek CoI, Pemprov Sulsel menyediakan lahan seluas 5 hektar di sisi utara untuk pembangunan Wisma Negara. Untuk luas bangunan, proyek yang nyaris mendekat ke arah Pulau Laelae tersebut ditaksir 2 hektar. Kemudian 3 hektar lainnya untuk taman dan dua landasan darurat helikopter. (bkm)